---

Rapat Koordinasi

Sambil menanti SK Pembentukan Satgas ditandatangani Pj Gubernur Sumsel, Polda sendiri akan melakukan pengamanan barang yang dianggap berbahaya dalam illegal drilling bersama instansi-instansi terkait. “Peralatan yang digunakan untuk tindakan ilegal ini sangat berbahaya yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan ledakan sehingga penggunaannya memang secara khusus”, ujarnya.

Uuntuk penegakan hukum menurut Kapolda akan ditindaklanjuti oleh Dansub Satgas Gakkum secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Penegakan hukum kita lakukan dengan melakukan penangkapan dan pembongkaran lahan. Ini setiap tahun ini kita lakukan secara terus menerus namun dari data yang ada lahan ilegal dan mereka yang datang juga semakin banyak. Jadi targetnya tahun 2024 ini kita juga harus lebih banyak menangkap para pelaku-pelaku illegal drilling ini”, kata jendral polisi bintang dua ini.

Rapat koordinasi penanganan illegal drilling dan illegal refinery di Sumsel yang berlangsung 24 Juli 2024 tersebut bukan rapat pertama. Di tempat yang sama pada 11 Juni 2024 juga dilaksanakan rapat koordinasi penanganan illegal drilling dan illegal refinery yang dipimpin Pj Gubernur Sumsel sebelumnya, Agus Fatoni dan juga Kapolda Sumsel A Rachmad Wibowo.

Rapat koordinasi atau rapat sejenis dengan pembahasan yang sama tentang illegal drilling, pada rapat kordinasi yang terakhir dengan penekanan pada pembentukan Satgas Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery.

Jejak digital mendokumentasikan bahwa sebelumnya pernah ada Rapat Koordinasi Penanganan Sumur Minyak Illegal pada 19 Oktober 2021 dengan diikuti Gubernur Sumsel saat itu Herman Deru juga Kapold Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto dan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

Masih pada masa kepemimpinan Gubernur Sumsel Herman Deru, pada 12 Juni 2023 kembali dilaksanakan Rapat Koordinasi Upaya Penanganan dan Penanggulangan Sumur Masyarakat (Illegal Drilling) di Sumsel, namun kali ini diikuti Kapolda Sumsel Sumsel Irjen Pol A. Rachmad Wibowo dan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji serta pada kepala daerah kabupaten di Sumsel.