KINGDOMSRIWIJAYA – Ada keasyikan sendiri menyaksikan Debat Publik Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Palembang pada Selasa malam (22/10). Ada tiga pasangan calon yaitu, pasangan nomor urut 1 Fitrianti Agustinda-Nandriani Ocktarina, pasangan nomor urut 2 Ratu Dewa-Prima Salam, dan pasangan nomor urut 3 Yudha Pratomo-Baharudin, saya berusaha menikmati setiap wacana dari visi dan misi para calon.

Debat dimulai dengan menjawab dari pertanyaan panelis, pertanyaan yang terjaring dengan pola undian dan amplop seperti tentang stunting, sanitasi, peningkatan daya saing sumberdaya manusia, kualitas pendidikan. Tidak ada pertanyaan atau wacana tentang banjir yang sejak lama menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, yakni Palembang. Mungkin pertanyaan itu ada di amplop lain yang belum sempat dibuka.

Debat pilkada yang diberi tagline “debat publik” dengan publik tidak aktif terlibat, selain untuk tepuk tangan dan menonton di layar kaca televisi, pada segmen kedua mulai berlangsung menarik saat masing-masing pasangan calon kepala daerah saling melontarkan pertanyaan.

Ada dua dua wacana atau isu menarik ditanyakan. Pasangan Ratu Dewa dan Prima Salam mengajukan pertanyaan tentang Human Development Index (HDI) kepada pasangan nomor 1 dan pertanyaan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada pasangan nomor 3. Mengapa pertanyaan ini muncul dan ditanyakan dalam sebuah sebuah Debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)? Debat Pilkada sendiri merupakan salah satu momen penting dalam demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks Pilkada Palembang, HDI yang dalam bahasa Indonesia disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan SPM merupakan dua konsep ini tidak hanya menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang baik.

Human Development Index (HDI) yang di Indonesia disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah konsep yang dikembangkan oleh badan dunia yang bernama United Nations Development Programme (UNDP). IPM menjadi alat untuk mengevaluasi pembangunan manusia secara keseluruhan, yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.