---

“Konflik dan perang di berbagai kawasan, menguatnya rezim elektoral demokrasi yang berdampak pada democratic backsliding atau kemunduran demokrasi sampai pada konflik berbasis etnis dan agama di berbagai negara memerlukan respon keilmuan yang lebih compact dan lintas disiplin, pada posisi inilah studi geografi politik berada dan akan berperan”, ujar dosen tetap di jurusan llmu Pemerintahan Unila.

Arizka memaparkan, kemunduran demokrasi sampai pada konflik berbasis etnis dan agama di berbagai negara memerlukan respon keilmuan yang lebih compact dan lintas disiplin, pada posisi inilah studi geografi politik berada dan akan berperan. Penggunaan terminologi geografi politik sendiri menurutnya, sudah ada sejak tahun 1750, saat itu filosof Perancis Turgot menggunakan istilah geografi politik bagi menjelaskan hubungan antara fakta geografis, dari tanah dan pertanian terhadap pemukiman, distribusi dan organisasi politik.

Kemudian pada awal abad ke-20, geografi politik berkembang dan lebih fokus pada kajian perkembangan negara-negara bangsa dan sedikit mereduksi tendensi pendekatan politik. Merujuk pada kajian yang ada pada tahun 1960-an geografi politik mengalami perubahan yang mendasar dari sisi teori dan metode walaupun studi ini tetap fokus pada persoalan territorial dan batas wilayah.

Dalam perkembangannya Arizka menjelaskan, pengembangan studi geografi politik mengalami tantangan dan hambatan. “Ada tiga tantangan dan hambatan dalam pengembangan studi geografi politik di Indonesia”, katanya.

Pertama, studi yang bersifat interdisiplin seperti halnya geografi politik masih belum begitu familiar dalam konteks Indonesia sehingga para ilmuwan kita terbiasa melihat fenomena sosial politik dengan menggunakan kacamata tunggal. Studi Geografi politik sebagai sebuah studi interdisiplin memberikan alternatif pendekatan dengan mempertimbangkan aspek spasial dalam melihat fenomena sosial politik.