Oleh: Yurnaldi (Wartawan Utama, Sastrawan Dan Penulis Buku)
Setiap 23 April, dunia memperingati Hari Buku Sedunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Di banyak negara, momentum ini menjadi pengingat serius bahwa buku adalah fondasi peradaban. Namun di Indonesia, peringatan ini kerap berhenti pada seremoni: diskon buku, festival literasi, dan kampanye sesaat yang segera menguap.
Kita merayakan buku, tetapi abai pada ekosistem yang melahirkannya.
Fakta tentang rendahnya kemampuan literasi bangsa ini bukan hal baru. Studi yang dirilis OECD melalui PISA berulang kali menempatkan Indonesia pada posisi yang mengkhawatirkan dalam kemampuan membaca.
Namun, alih-alih membenahi akar persoalan, kita justru terjebak pada diagnosis dangkal: minat baca rendah.
Padahal, minat tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari sistem. Ketika akses buku terbatas, perpustakaan tidak berfungsi optimal, harga buku tidak terjangkau, dan pendidikan tidak menumbuhkan daya kritis, maka yang lahir bukanlah budaya membaca, melainkan keterasingan terhadap pengetahuan.
Di sinilah negara seharusnya hadir. Namun yang tampak justru sebaliknya: literasi diperlakukan sebagai program seremonial, bukan kebijakan strategis jangka panjang.
Program literasi datang dan pergi tanpa kesinambungan. Festival digelar, tetapi perpustakaan sepi. Kampanye digaungkan, tetapi distribusi buku tetap timpang. Negara seolah lebih sibuk membangun infrastruktur fisik ketimbang infrastruktur gagasan.
Lebih ironis lagi, penulis—sebagai produsen utama gagasan—justru berada di posisi paling rentan. Royalti kecil, pembajakan merajalela, perlindungan hukum lemah, dan nyaris tidak ada dukungan negara yang signifikan. Menulis belum diakui sebagai profesi strategis, melainkan sekadar aktivitas pinggiran.
Bandingkan dengan negara yang menjadikan literasi sebagai pilar pembangunan. Di sana, penulis mendapatkan dukungan nyata: hibah, residensi, dan jaminan ekosistem yang sehat.
Negara hadir sebagai pelindung sekaligus penggerak industri buku. Di Indonesia, penulis kerap diminta berkarya atas nama “kontribusi”—sebuah eufemisme bagi pengabaian.
Kondisi ini diperparah oleh lemahnya ekosistem perbukuan. Distribusi tidak merata, penerbit kecil kesulitan bertahan, toko buku menyusut, dan perpustakaan belum menjadi ruang publik yang hidup. Tanpa intervensi negara, buku akan terus kalah oleh arus konten digital instan yang cepat tetapi dangkal.
Padahal, di tengah banjir informasi, justru buku dibutuhkan sebagai ruang refleksi yang mendalam. Tanpa budaya membaca yang kuat, masyarakat akan semakin mudah terjebak dalam hoaks, manipulasi informasi, dan polarisasi yang dangkal. Dalam konteks ini, literasi bukan sekadar isu pendidikan, melainkan fondasi demokrasi.
Hari Buku Sedunia seharusnya menjadi momen kejujuran. Bahwa kita belum serius membangun literasi. Bahwa penulis belum dimuliakan. Bahwa buku belum ditempatkan sebagai instrumen strategis peradaban.
Tanpa keberanian mengakui hal ini, semua perayaan hanyalah kosmetik.
Sudah saatnya negara berhenti berpura-pura. Literasi harus ditempatkan sebagai agenda nasional lintas sektor—bukan sekadar program, tetapi kebijakan yang berkelanjutan. Penulis harus didukung, dilindungi, dan dihargai sebagai pilar intelektual bangsa. Ekosistem buku harus diperkuat dari hulu ke hilir.
Jika tidak, maka kita akan terus menghasilkan generasi yang akrab dengan informasi, tetapi asing terhadap pemahaman.
Dan pada akhirnya, bangsa yang miskin literasi bukan hanya tertinggal dalam pengetahuan, tetapi juga rapuh dalam menentukan masa depannya sendiri.
Hari Buku Sedunia bukan untuk dirayakan, tetapi untuk menagih tanggung jawab negara terhadap peradaban. ●
Padang, 23/4/2026
