Oleh: Udo Z Karzi (Jurnalis-penulis, tinggal di Bandar Lampung)
SEBUAH buku tua di Lepau Buku UZK. Saya ingat buku Kemiskinan di Indonesia (1986) ini saya beli di Toko Buku Gunung Agung sekitar tahun 1992-an. Harganya Rp4.000 (empat ribu rupiah) saja. Toko buku yang terletak Artomoro (sekarang: Plaza Tanjungkarang) ini sekarang sudah tutup. Saya beli untuk menambah pengetahuan saja karena kebetulan sedang mengambil mata kuliah Kemiskinan di Fisip Universitas Lampung.
Mungkin karena saya membaca buku ini atau karena saya benar-benar menghayati benar makna kemiskinan, seingat saya, nilai A dapat saya genggam untuk mata kuliah ini.
Buku di Lepau Buku ini juga membawa saya kembali ke masa lalu. Saya lahir tahun 1970 di Negarabatin, sebuah desa jauh nun di balik bukit di kaki Gunung Pesagi. “Negara” artinya ya negara. “Batin” dalam bahasa Lampung sehari-hari kami berarti kaya, berharta, berkecukupan. “Negarabatin” berarti negara kaya.
Tapi, tahun 1970-an itu Negarabatin jauh dari kemajuan, jauh dari modernisasi, jauh dari infrastruktur jalan yang memadai. Negarabatin hanya ibu kota kecamatan saja masuk wilayah paling ujung dari Kabupaten Lampung Utara sebelum pemekaran Lampung Barat pada 1991.
Jadi “negarakaya” ini jauh dari jangkauan Ibu Kota Tanjungkarang Telukbetung (nama lama Bandar Lampung). Meskipun desa ini atau desa-desa lain sekitarnya termasuk sangat terkenal dengan komoditas utamanya, kopi dan penghasil sayur-mayur yang melimpah; betapa memprihatinkan kondisi seperti ini.
Negarakaya yang miskin fasilitas umum, mobilitas penduduk sangat terganggu, pengangkutan hasil bumi membuat masyarakat kurang bisa menikmati hasil pembangunan.
Dalam situasi sulit itu, saya (kami anak-anak Negarabatin) tidak pernah merasa miskin. Tidak punya uang, gampang bagi kami mendapatkannya dengan membantu orang tua di ladang atau kebun kopi, menjual hasil ladang dan kopi barang sedikit, cukup bagi saya untuk jajan, bahkan memesan buku untuk minta tolong dibelikan dengan minan (bibi) di Tanjungkarang.
Bahkan, saat SMA urban ke Bandar Lampung, saya sudah merasa “mewah” dengan menyisihkan uang saku kiriman orang tua dari kampung untuk membeli buku-buku setiap bulan. Ini ditambah dari honor menulis di berbagai koran di Jakarta.
Istilah “miskin” itu sebenarnya label dari luar atau juga dari pemerintah untuk membuat proyek pemberantas kemiskinan. Boleh dibilang, “kemiskinan memang di(p)entaskan oleh negara.”
Buku kecil berukuran 8 x 10 cm ini, dengan tebal xxiii + 279 halaman, sunyi dari ISBN, tetapi riuh oleh gagasan. Disunting oleh Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan diterbitkan Yayasan Obor Indonesia (1986), buku ini menghimpun sembilan hasil riset dari para ilmuwan sosial seperti Gavin Jones, Graeme Hugo, Gordon Temple, Lea Jellinek, Chris Manning, H.D. Evers, Sidik Noormohamed, Gustav Papanek, dan Kuntjoro-Jakti sendiri.
Membaca buku ini seperti memasuki ruang laboratorium kemiskinan: penuh angka, tabel, survei, dan analisis. Namun, justru di situlah letak persoalannya.
Kemiskinan diperlakukan sebagai objek kajian, bukan sebagai pengalaman hidup. Ia diukur, dikategorikan, dipetakan—tetapi jarang dihayati.
Bab demi bab menunjukkan bagaimana kemiskinan kota di Indonesia tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan migrasi sirkuler (Graeme Hugo), urbanisasi (Gavin Jones), struktur tenaga kerja (Chris Manning), hingga sistem produksi rumah tangga (H.D. Evers). Jakarta menjadi semacam laboratorium raksasa: kota yang menyedot desa, tetapi tidak pernah benar-benar mampu menampungnya.
Namun, buku ini juga mengandung paradoks: semakin rinci kemiskinan dijelaskan, semakin jauh ia terasa dari manusia yang mengalaminya.
Di sinilah pentingnya membedakan antara budaya miskin dan kemiskinan struktural. Buku ini, secara umum, cenderung berdiri di kubu kedua: kemiskinan sebagai akibat dari struktur ekonomi, kebijakan pembangunan, dan ketimpangan akses. Itu benar. Tetapi, tanpa disadari, pendekatan ini juga bisa melahirkan bahasa teknokratis yang dingin.
Kemiskinan lalu menjadi angka statistik: berapa persen penduduk miskin, berapa garis kemiskinan, berapa konsumsi kalori minimum.
Padahal, seperti pengalaman saya di Negarabatin, kemiskinan tidak selalu identik dengan perasaan miskin. Kami tidak punya banyak uang, tetapi kami tidak merasa kekurangan. Ada solidaritas, ada akses ke alam, ada kerja yang bermakna.
Lalu, siapa yang berhak mendefinisikan kemiskinan? Negara? Akademisi? Atau orang yang mengalaminya?
Dalam salah satu bagian, buku ini menyinggung program perbaikan kampung dan intervensi kebijakan yang seringkali bersifat “carrot and stick”. Ini mengingatkan kita pada praktik pembangunan Orde Baru: negara hadir sebagai penyelamat, tetapi sekaligus sebagai pengatur tunggal.
Kemiskinan menjadi proyek
Di sinilah kritik perlu diajukan. Ketika kemiskinan dijadikan proyek, maka ia membutuhkan “orang miskin” sebagai objek. Tanpa orang miskin, proyek tidak berjalan. Maka, secara ironis, kemiskinan justru dipelihara.
Fenomena ini masih terasa hingga hari ini. Program bantuan sosial, subsidi, hingga berbagai skema intervensi seringkali tidak benar-benar memutus rantai kemiskinan, melainkan sekadar meredamnya.
Lebih parah lagi, ia bisa menciptakan insentif sosial: orang berlomba-lomba masuk kategori miskin agar mendapat bantuan. Di titik ini, kita perlu jujur: memutus rantai kemiskinan tidak cukup dengan bantuan. Ia membutuhkan pendidikan.
Pendidikan—dalam arti luas—adalah jalan keluar yang paling masuk akal. Bukan sekadar sekolah formal, tetapi juga kemampuan membaca dunia, memahami struktur, dan mengambil keputusan.
Saya bisa membeli buku saat SMA bukan karena saya kaya, tetapi karena saya memiliki akses pada pendidikan dan literasi. Dari situlah mobilitas sosial dimungkinkan.
Bantuan bisa menolong sesaat. Pendidikan mengubah nasib.
Namun, buku ini tetap penting. Ia memberi kita fondasi analitis untuk memahami kemiskinan sebagai masalah struktural. Ia menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar soal malas atau rajin, tetapi soal akses, kebijakan, dan distribusi sumber daya.
Masalahnya adalah bagaimana menjembatani analisis dengan pengalaman.
Kita butuh cara pandang yang tidak hanya melihat kemiskinan sebagai angka, tetapi juga sebagai cerita. Tidak hanya sebagai data, tetapi juga sebagai kehidupan.
Dalam sebuah talkshow Rakyat Bersuara belum lama ini, Haris Azhar melontarkan pertanyaan sederhana: “Angka kemiskinan turun nggak?”
Pertanyaan ini terdengar teknis, tetapi sesungguhnya sangat politis.
Sebab, di balik angka-angka itu, ada realitas yang sering kali tidak berubah. Kita bisa memperdebatkan metode penghitungan, garis kemiskinan, atau validitas data. Kita bisa membanggakan penurunan angka kemiskinan beberapa persen.
Namun, apakah kehidupan orang miskin benar-benar berubah? Apakah mereka lebih berdaya? Apakah mereka lebih bebas menentukan nasibnya? Atau, justru semakin tergantung pada program-program negara?
Menghayati kemiskinan berarti keluar dari jebakan angka. Ia berarti mendengar pengalaman, memahami konteks, dan melihat manusia di balik statistik.
Buku Kemiskinan di Indonesia ini penting sebagai pijakan awal. Tetapi ia tidak cukup. Ia perlu dilengkapi dengan pengalaman hidup, dengan kesadaran kritis, dan dengan keberanian untuk mempertanyakan narasi resmi.
Kemiskinan bukan sekadar kondisi ekonomi. Ia adalah pengalaman sosial, kultural, dan politik. Dan mungkin, seperti yang saya alami di Negarabatin, kemiskinan juga soal perspektif. Seseorang bisa miskin secara statistik, tetapi kaya secara pengalaman. Sebaliknya, seseorang bisa kaya secara materi, tetapi miskin secara makna.
Di situlah letak ironi sekaligus pelajaran terbesarnya: kemiskinan tidak selalu bisa diukur, tetapi selalu bisa dirasakan. ●
