Buku karya Yurnaldi
Oleh: Yurnaldi (Wartawan Utama, Sastrawan, Penulis dan Editor Buku)
Setiap tahun, pemerintah ramai berbicara tentang literasi. Seminar digelar. Festival diselenggarakan. Spanduk dan slogan dipasang di mana-mana. Anak-anak diajak membaca. Perpustakaan dipoles. Tetapi di balik semua keramaian itu, ada pertanyaan yang jarang benar-benar dijawab: setelah orang didorong membaca, siapa yang membantu mereka menulis dan menerbitkan buku?
Di sinilah ironi literasi Indonesia berdiri telanjang.
Kita sibuk membicarakan rendahnya minat baca, tetapi nyaris tak serius membangun ekosistem bagi lahirnya buku. Penulis dibiarkan bertarung sendiri—mencari biaya riset sendiri, mencetak buku sendiri, memasarkan sendiri, bahkan sering membeli bukunya sendiri. Negara hadir dalam pidato, tetapi nyaris absen dalam dukungan nyata.
Padahal bangsa besar tidak lahir hanya dari pembaca. Bangsa besar lahir dari penulis, pemikir, peneliti, wartawan, guru, budayawan, dan mereka yang tekun mendokumentasikan zaman melalui buku.
Ironisnya, banyak pemerintah daerah memiliki anggaran miliaran rupiah untuk seremoni, perjalanan dinas, baliho, dan acara-acara yang cepat hilang dari ingatan publik. Tetapi ketika berbicara tentang bantuan penerbitan buku bagi penulis daerah, jawabannya hampir selalu sama: “tidak ada anggaran.”
Tidak ada anggaran untuk pengetahuan. Tidak ada anggaran untuk gagasan.
Tidak ada anggaran untuk memori intelektual daerah. Padahal sebuah daerah tidak hanya dibangun oleh beton dan jalan raya. Sebuah daerah juga dibangun oleh ingatan, pemikiran, sejarah, dan kebudayaan yang dituliskan.
Bayangkan betapa banyak naskah penting yang mati di laptop para penulis karena biaya penerbitan terlalu mahal. Betapa banyak sejarah lokal yang hilang karena tidak pernah dibukukan. Betapa banyak guru, wartawan, peneliti, dan budayawan daerah yang sebenarnya memiliki gagasan besar, tetapi tak pernah memperoleh ruang penerbitan.
Kita sering mengeluh generasi muda lebih akrab dengan konten dangkala media sosial dibanding buku bermutu. Namun bagaimana buku bermutu bisa lahir jika negara sendiri tidak menciptakan ekosistem yang mendukungnya?
Lebih menyedihkan lagi, literasi di banyak daerah akhirnya berubah menjadi proyek seremonial. Ramai pada peringatan Hari Buku, Hari Literasi, atau festival tahunan. Setelah itu selesai, penulis kembali sendiri menghadapi biaya cetak, distribusi, dan minimnya akses pasar.
Padahal jika setiap kabupaten dan kota memiliki program bantuan penerbitan buku lokal, dampaknya bisa luar biasa.
Dalam satu dekade, Indonesia dapat memiliki ribuan buku tentang sejarah daerah, tokoh lokal, budaya, bahasa, tradisi, penelitian, dan gagasan masyarakat yang selama ini tercecer. Tetapi kesempatan itu terus hilang karena buku belum dipandang sebagai investasi strategis.
Masalah terbesar kita mungkin bukan rendahnya minat baca. Masalah terbesar kita adalah rendahnya keberpihakan terhadap pengetahuan.
Kita membangun gedung megah, tetapi lalai membangun tradisi berpikir.
Kita sibuk mempercantik kota, tetapi membiarkan perpustakaan sepi dan penulis hidup tanpa dukungan. Kita ingin masyarakat cerdas, tetapi tidak serius membantu lahirnya karya-karya yang mencerdaskan.
Hari Buku seharusnya menjadi momentum evaluasi yang jujur.
Sudahkah pemerintah benar-benar memihak pada dunia buku? Sudahkah ada kebijakan konkret membantu penerbitan karya penulis daerah? Sudahkah perpustakaan diwajibkan membeli buku lokal? Sudahkah penulis diperlakukan sebagai aset intelektual daerah?
Jika jawabannya belum, maka semua pidato tentang literasi hanya akan menjadi gema kosong.
Karena pada akhirnya, bangsa yang tidak serius terhadap buku sesungguhnya sedang perlahan menghapus masa depannya sendiri. ●
Medan, 17/5/2026
