Dudy Oskandar salah seroang penulis buku “Kantor Wali Kota Palembang dari Masa ke Masa” (FOTO: Maspril Aries)
KINGDOMSRIWIJAYA, Palembang – Tiga orang penulis yang berlatar belakang akademisi atau dosen dan wartawan meluncurkan buku berjudul “Kantor Wali Kota Palembang dari Masa ke Masa”. Selintas judul itu mengingatkan pada acara musik di TVRI yang terkenal pada masanya “Dari Masa ke Masa”.
Buku tersebut ditulis secara kolaborasi oleh Dedi Irwanto dan Kemas A Rachman Panji yang berlatar belakang dosen di Universitas Sriwijaya (Unsri) dan UIN Raden Fatah Palembang, serta Dudy Oskandar seorang wartawan senior pencinta sejarah yang rajin menulis tentang sejarah.
Buku yang terbit Februari 2025, Sabtu (28/6) diluncurkan ke publik di Gedung Kesenian Palembang dengan tajuk “Diskusi dan Bedah Buku dalam Rangka Peringatan HUT Kota Palembang dan Tahun Baru Islam” dengan menghadirkan pembicara dua orang penulisanya dan Muhamad Nasir Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP).
Dalam diskusi sempat muncul pertanyaan, “Mengapa di Palembang namanya Kantor Wali Kota sementara di kota lain, seperti di Jakarta, Medan atau Surabaya kantor pusat pemerintahan atau yang dibangun zaman kolonial Hinda Belanda disebut Balai Kota dan sampai sekarang masih disebut Balai Kota”.
Pertanyaan tersebut dijawab Dedi Irwanto, “Nama Kantor Wali Kota Palembang bukan disebut Balai Kota karena sejak awal gedung ini berdiri oleh masyarakat disebut sebagai kantor ledeng. Gedung ini memang sejak awal dibangun dan didesain untuk kantor pemerintah Hindia Belanda dan di atasnya ada dibangun menara air atau instalasi penampung air bersih untuk didistribusikan ke pemukiman warga Belanda yang ada di kawasan Kambang Iwak”.
Sejak saat itu menurut Dedi, masyarakat lebih akrab dan lebih dikenal dengan sebutan kantor ledeng atau kantor wali kota sampai sekarang, bukan balai kota. “Pada tahun 1929 dibangun bangun menara air, selain difungsikan sebagai penampung air bersih, bangunan ini pada bagian bawahnya difungsikan sebagai kantor Gemeente dan Gemeente Raad”, katanya.
Dedi menjelaskan, pada masa kolonial, selain menara air yang dibangun, di gedung tersebut juga dibangun gedung balai kota atau raadhuis yang diresmikan pada masa Wali Kota Richard Carl AFJ Nesselvan Lissa bulan Agustus 1932. “Pada masa itu gedung ini sebagai simbol modernisasi Palembang dan daya tarik sekaligus sebagai pusat perhatian kota saat itu, karena merupakan bangunan atau gedung tertinggi pertama di Palembang”, ujarnya.
Narasi
Dalam buku setebal 270 halaman yang kata pengantar ditulis Abdulrauf Damenta (Pj Wali Kota Palembang, 19 Juni – 28 November 2024), menurut Dedi, selama ini ketika menarasikan Kantor Walikota Palembang, tampaknya hanya membentangkan sejarah suatu gedung (bangunan pemerintahan) dalam catatan sejarah.
“Memang, sejarah gedung Kantor Wali Kota ini sendiri sangat menarik. Disebabkan penggunaannya yang panjang, hampir satu abad, sejak mulai dibangun tahun 12 Januari 1929. Termasuk, awalnya gedung ini memiliki beberapa nama seperti stadhuid atau balai kota dan watertoren atau drinkwaterleiding atau menara air sekaligus gedung de gemeenteraad van Palembang atau gedung parlemen”, kata penulis yang juga dosen sejarah di FKIP Unsri.
Namun, dalam pengertian lain, menurut Dedi, dalam perspektif historis, jika hanya membicarakan perjalanan bangunan gedung Kantor Walikota Palembang, tidak terlalu mempunyai “arti dan makna”. Sebab hanya berkutat pada narasi, semisal tentang kapan gedung itu dibangun?, kapan pembangunannya selesai?, siapa arsiteknya? dan berapa biaya pembangunannya? Serta lain sebagainya.
“Tetapi dalam perspektif sejarah ada yang disebut ‘sejarah institusi’. Sejarah institusi mengkaji tidak saja bangunan gedung Kantor Walikota Palembang, tetapi lebih lanjut mencari makna tentang sejarah bangunan itu sendiri yang dikaitkan dengan para penghuni atau yang pernah menghuninya sebagai walikota-walikota Palembang. Saya pikir dihemat saya, inilah yang coba kami jabarkan dalam buku ini”, katanya.
Bagi tiga penulis buku ini, sejarah panjang gedung Kantor Walikota Palembang tersebut sebagai bangunan institusi pemerintahan yang pada hakekatnya mempunyai kaitan erat sekali dengan para penghuni, para walikota, yang membuat berbagai kebijakan di Kota Palembang. “Artinya, bangunan Kantor Walikota Palembang tidak dapat terlepas dari peranan para walikota yang memerintah. Buku ini di samping membicarakan sejarah bangunan gedung, juga membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang apa dan bagaimana peranan para penghuninya, para walikota Palembang serta orang-orang yang berhubungan erat dengan bangunan tersebut”, ujar Dedi.
Para penulis berkesimpulan, dengan demikian maka sejarah gedung tersebut akan membawa rentetan sejarah yang panjang. Bertitik tolak dari pengertian ini maka penulisan sejarah dan perkembangan Kantor Walikota Palembang dibahas dalam jangka waktu yang panjang, mulai dari masa Le Cocq d’Armandville di masa kolonial, hingga masuk ke masa awal terpilihnya Walikota Ratu Dewa, sekarang ini.
Buku yang terbit dan diharapkan menjadi suvenir bagi mereka yang datang berkunjung ke Kantor Wali Kota Palembang, dapat menjadi bacaan menarik tentang sejarah suatu gedung atau bangunan pemerintahan, dalam hal ini, kantor Wali Kota Palembang.
Selain berkisah tentang pembangunan dan gedung Kantor Wali Kota Palembang, buku ini juga dilengkapi dengan catatan tentang para Wali Kota yang pernah memimpin Kota Palembang pada masanya.
Pada bagian epilog dari buku ini (halaman 251) tertulis, “Ada kata-kata bahwa “setiap gedung punya cerita”, demikian juga dengan gedung Kantor Wali Kota Palembang. Gedung Kantor Wali Kota Palembang memiliki perjalanan sejarah panjang, hampir satu abad, tentu berbagai cerita panjang lahir dan hadir dari bangunan tersebut”. (maspril aries)
