---

Lumbung pangan menuntut komitmen pemerintah (daerah). Sebenarnya sudah ada contoh, seperti Gubernur Sumatera Provinsi Selatan pada masa itu, menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Namun sayang, begitu ada pergantian Gubernur, program yang brilian ini tidak dilanjutkan.

Lumbung pangan yang dimotori pemerintah daerah perlu digalakkan, selain untuk menghimpun produk pangan yang diproduksi/hasilkan petani, dalam jangka panjang diharapkan dapat mengerem kenaikan harga, sehingga pendapatan riil masyarakat terjaga dan angka kemiskinan ekstrem pun bisa di rem.

Langkah-langkah tersebut, tidak hanya dalam rangka menekan angka inflasi yang terus meningkat tersebut, tetapi yang lebih penting lagi adalah agar pasar terus terkendali, emak-emak tidak pada bingung menghadapi kondisi kenaikan harga yang tak terbendung tersebut, dan stok barang senantiasa tersedia.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), harus dapat semaksimal mungkin dapat mengendalikan inflasi pada koridor wajar, dengan terus memantau pasar, memastikan kecukupan stok, dan menjaga agar pelaku pasar tidak menciptakan “kecurangan”, menimbun, memainkan harga dan memainkan stok.

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pihak berwenang harus komitmen untuk menghalangi tindakan “invisble hand” dan menghalangi tindakan pihak yang akan menciptakan “kekisruhan” suasana atau “menimbulkan gaduh” pada kondisi yang sudah kondusif ini. Ini penting, agar harga-harga (inflasi) tidak terus meningkat, kemiskinan, terlebih kemiskinan ekstrem tidak melonjak. Selamat Berjuang!!! ©