Home > Literasi

Belajar Jurnalisme Data dengan Apriyadi

Menurut Apriyadi, persoalan kemiskinan dan tata kelola data di Kabupaten Muba menjadi perhatian seriusnya sebagai kepala daerah.

FGD Bertema “Model Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Tata Kelola Data di Kabupaten Musi Banyuasin”. (FOTO: Dinkominfo Muba)
FGD Bertema “Model Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Tata Kelola Data di Kabupaten Musi Banyuasin”. (FOTO: Dinkominfo Muba)

Data menurut cara memperolehnya dikenal dengan Data Primer: data yang diperoleh langsung dari sumber data dan Data Sekunder: data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Menurutnya tingkat keterukuran variabel penelitian disebut dengan Data kualitatif: data yang tidak bisa diukur dengan angka atau data yang tidak bisa diangkakan, dan Data kuantitatif: data yang bisa diangkakan atau dikuantifikasikan.

Dalam kaitannya data dengan kemiskinan, satu penelitian berjudul “Kemiskinan Dalam Pembangunan” (2014) oleh Solikatun, Supono, Yulia Masruroh dan Ahmad Zuber menyatakan, ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil.

Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.

Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten atau kota, maupun di tingkat komunitas.

“Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas”, tulis Solikatun dkk.

× Image