---

Keberpihakan wartawan/perusahaan pers terhadap isu-isu kelompok rentan amat minim. Pelatihan terkait isu-isu tersebut menjadi biang masalahnya, selain orientasi pada traffic mengedepankan isu-isu yang lagi tren.

Penyebab lain turunnya nilai Lingkungan Fisik Politik adalah belum ada serikat pekerja pers di Sumatera Selatan. Padahal, serikat pekerja dianggap penting sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak wartawan di tempatnya bekerja.

Penurunan Lingkungan Ekonomi diakibatkan upaya intervensi kebijakan redaksi baik yang dilakukan pemerintah daerah maupun pemilik perusahaan pers karena terkait iklan APBD. Akibatnya, fenomena berita hilang (404) bisa ditemui pada 2022. Perusahaan pers takut pendapatan dari iklan APBD hilang karena menjadi pendapatan utama mereka.

Perebutan kue iklan juga terjadi antara media pers dengan content creator baik yang tergabung dalam Forum Admin Media Sosial (FAMS) Sumatera Selatan, maupun yang bukan. Disisi lain, beberapa media didirikan untuk kebutuhan politik tertentu, sehingga terlihat arah pemberitaan yang mendukung kelompok politik tertentu.

Situasi bisnis media yang belum pulih akibat didera pandemi Covid-19, tak kunjung membaik pada 2022. Ada media yang tutup dan tak mampu mengupah wartawannya dengan layak sesuai UMP 2022. Praktik wartawan amplop juga masih bisa ditemui.

Penurunan Lingkungan Hukum disebabkan belum ada aturan pemerintah daerah yang mewajibkan media menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas. Belum ada pula aturan pemerintah daerah yang mendorong jajarannya mendukung wartawan jurnalisme secara bebas. KI dinilai belum profesional dalam menjalankan tugasnya mendorong badan publik daerah transparan mengelola dan menyediakan informasi publik yang dibutuhkan wartawan. Masih ditemui juga wartawan yang tidak mematuhi etika pers.

Dari IKP berdasarkan survei Dewan Pers tersebut ternyata kondisi pers di Sumsel selama 2022 belum dalam kondisi baik. Terjadi penurunan nilai. Jika IKP pada 2022 sebesar 81,40 lalu pada IKP 2023 turun 10,58 poin menjadi 70,83. Dalam kondisi tersebut sinergi antara pers dengan pemerintah daerah seperti yang disampaikan Gubernur Agus Fatoni memang perlu lebih ditingkatkan.

Ada banyak sinergi yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi Sumsel bersama pemerintah daerah kabupaten dan kota, seperti ikut mendorong peningkatan kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atau Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ). Entah berapa jumlah wartawan di Sumsel?

Berdasarkan data Dewan Pers tahun 2023, jumlah wartawan yang sudah melakukan sertifikasi wartawan atau telah mengikuti UKW berjumlah 931 wartawan dengan kategori wartawan utama sebanyak 134 wartawan, kategori madya 170 wartawan dan kategori muda sebanyak 627 wartawan.

Pada bagian kesimpulan, Dewan Pers menyebutkan penyebab turunnya nilai IKP Sumatera Selatan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya masih ditemui kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang 2022 yang tak pernah tuntas penyelesaiannya; intervensi pemerintah daerah terhadap ruang redaksi sehingga muncul fenomena berita hilang karena berita tersebut mengkritisi kebijakan pemerintah daerah; perusahaan pers memiliki kepentingan yang kuat pada pendapatan iklan APBD sehingga relatif lunak pada “keinginan” pemerintah daerah; dan sedikitnya ruang yang disediakan media memberitakan isu-isu kelompok rentan.

Penyebab lainnya adalah banyak wartawan yang tidak diupah secara layak dengan alasan lesunya bisnis media. Ada praktik wartawan menerima amplop, bahkan masih bisa ditemui wartawan “Bodrex”. Pemerintah daerah tidak memiliki regulasi mewajibkan media menyiarkan berita yang dapat diakses disabilitas, termasuk tidak membuat kebijakan mendukung wartawan mempraktikkan jurnalisme secara bebas. Komisi Informasi (KI) dinilai tidak profesional dalam mendorong badan publik menyediakan informasi publik yang bisa diakses wartawan. Tidak semua badan publik mengakomodasi hal ini. (maspril aries)