KINGDOMSRIWIJAYA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian awal pekan ini, Senin (24/6) melantik dan mengambil sumpah tiga Penjabat (Pj) Gubernur untuk tiga provinsi. Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Elen Setiadi sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dan Mayjen TNI (Purn) Hassanudin sebagai Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Agus Fatoni sebelum pindah ke Sumut adalah Pj Gubernur Sumsel dengan masa tugas sembilan bulan. Dengan kurun waktu yang tidak sampai satu tahun, kinerjanya banyak berbuah penghargaan selama menjalankan tugas sebagai orang nomor satu di daerah berjuluk “Bumi Sriwijaya”.

Agus Fatoni dilantik Mendagri Tito Karnavian sebagai Pj Gubernur Sumsel sejak 2 Oktober 2024 dengan jabatan sebelumnya Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah (Keuada) Kementerian Dalam Negeri. Satu hari setelah pelantikan dia terbang ke Palembang untuk memulai tugas barunya.

“Dalam rentang waktu sembilan bulan, yaitu sejak Oktober 2023 hingga Juni 2024 ada 68 penghargaan diterima Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni”, kata Tony Kurniawan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumsel.

Dari 68 penghargaan tersebut, 37 pengahrgaan diraih atas nama pribadi Agus Fatoni, yaitu Penghargaan Apresiasi pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Provinsi tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Penghargaan kepada Pj Gubernur Sumsel sebagai Akselerator Entas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem dari Tribun Network.

Kemudian, Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berupa Anugerah Meritokrasi KASN 2023 dengan dua kategori penghargaan yaitu Kategori Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Penghargaan sebagai Juara Pertama Innovative Government Award (IGA) tahun 2023 dengan Predikat Pemerintah Provinsi Terinovatif, Penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2023 kategori Nilai Tertinggi se-Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, ada juga Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.