---

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik mempunyai fungsi untuk melaksanakan pendidikan politik yang berpusat pada kader partai dan masyarakat dengan penekanan konten pada hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik menurut Mirza Hardian dkk. dalam “Gagasan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda (Sebuah Kajian Literatur)” (2021), sangat rentan terhadap conflict of interest yang dipengaruhi oleh kepentingan partai politik itu sendiri. Di sisi lain pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia sebagian besar dilaksanakan oleh partai politik hanya bersifat sporadis pada saat menjelang pemilihan umum baik di level nasional ataupun daerah.

“Pendidikan politik sendiri tidak dapat dipisahkan dari Pendidikan kewarganegaraan. Harapan terbesar untuk melaksanakan pendidikan politik secara ideal pada saat ini dalam ruang lingkup formal hanya dapat dilaksanakan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terkhusus untuk warga negara muda”, tulis Mirza Hardian dkk.

Sebelum musim Pemilu 2024 apakah ada partai politik melaksanakan pendidikan politik untuk kadernya, untuk masyarakat atau untuk Gen-Z? Apakah pendidikan politik hanya diperlukan pada saat menjelang pemilu? Fakta dan jawaban dari pertanyaan ini bisa dilihat sendiri di daerah masing-masing.

Jangan Golput

Kenapa pendidikan politik bagi pemilih Gen-Z atau pemilih pemula dibutuhkan? Maka jawabannya bisa tercermin dari dua penelitian yang pernah dilakukan. Pertama penelitian oleh Ismanto, Dkk dalam penelitiannya, “Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004 Dokumentasi, Analisis dan Kritik” menyebutkan, pemilih pemula sangat rawan untuk didekati dengan pendekatan materi. Partai politik lebih banyak memberdayakan pemilih pemula melalui kampanye dengan melibatkan politik uang.