---

Pendidikan Politik & Gen-Z

Dinamika politik Indonesia kini tengah ramai dalam pembahasan publik. Reformasi telah membawa banyak perubahan pada lanskap politik Indonesia, ada keterbukaan dan ada kebebasan dalam politik Indonesia yang dinamis.

Dalam situasi tersebut bagaimana dengan pendidikan dan literasi politik masyarakat di tengah struktur masyarakat memiliki ragam generasi? Dalam IPSOS, Flair Collection (2018) “Indonesia 2018, Dealing with the Opposites” menjelaskan, era revolusi industri 4.0 juga memiliki kondisi gap generation dalam struktur kehidupan sosial masyarakat.

Jika sebelumnya ada generasi babyboomers, generasi X dan generasi milenial. Saat ini zaman ini juga ditandai dengan lahirnya generasi Z atau Generasi (Gen) Z. Generasi Z, mereka adalah digital native atau anak-anak yang terlahir di masa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sudah sedemikian pesatnya pasca Revolusi Industri 3.0.

Pengertian Z (Generasi Z) atau Gen-Z menurut IPSOS adalah mereka yang terlahir di awal tahun 2000-an atau dalam tumbuh kembangnya sudah mengenal dan menggunakan gawai, perangkat komputer dan internet. Kini Gen-Z Indonesia telah menjadi bagian dalam dinamika politik daerah dan nasional.

Jika seorang Pj Gubernur Sumsel datang dan memberikan pendidikan politik kepada Gen-Z, sebenarnya siapakah yang harus melakukan pendidikan politik? Di mana pendidikan politik itu harus dilakukan?

Sebuah buku berjudul “Pendidikan Politik” (2017) yang ditulis Eko Handoyo dan Puji Lestari menyatakan, “Jika ditarik jauh ke akar permasalahan, bisa ditemukan benang merahnya bahwa partai politik tidak melakukan pendidikan politik secara benar kepada kader dan masyarakat atau bisa juga materi pendidikan politik yang diberikan kepada kader tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kader”.