Gubernur Alex Noerdin saat memberikan keterangan pada konperensi pers akhir tahun. (FOTO: Maspril Aries)
Prolog: Suara Ketikan di sebelah ruang kerja Gubernur
Malam itu di bulan Ramadan tahun 2018, udara di Kota Palembang terasa berbeda. Bukan karena hujan yang baru saja reda, atau gemuruh mesin yang terus menggaruk tanah untuk membangun infrastruktur baru di seantero Sumatera Selatan. Ada sesuatu yang lebih halus, namun lebih dalam, yang menggetarkan dinding-dinding Gedung Griya Agung di Jalan Demang Lebar Daun.
Di sebuah ruangan yang kerap digunakan sebagai ruang rapat, malam itu diubah menjadi ruang untuk salat dan berbuka puasa. Ruangan dipenuhi cahaya hangat dari lampu temaram, seorang pria berbaju batik duduk bersila di lantai. Di depannya, puluhan wajah—beberapa berkerut oleh waktu, yang lain masih segar dengan semangat muda—menatapnya dengan perhatian yang bukan biasa. Mereka adalah wartawan. Bukan para pengunjung yang biasa datang untuk mengambil statement singkat lalu pergi, tapi mereka yang datang untuk bercakap-cakap panjang lebar, seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu.
Pria itu adalah Haji Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Sambil menanti waktu berbuka tiba, Alex Noerdin berkata, “Saya tidak percaya media bisa dikendalikan”. Walau terdengar pelan, namun tegas, menembus kesunyian ruangan. “Tapi saya percaya, media bisa dipahami. Dan untuk memahami, kita harus dekat. Bukan dekat dalam artian ada transaksi, tapi dekat dalam artian saling mengerti”.
Seorang wartawan senior, yang sudah meng-cover lebih dari tiga periode kepemimpinan atau gubenur di Sumsel, mengangkat tangan. “Pak Gubernur, banyak pejabat takut pada kami. Mereka pikir kami selalu mencari kesalahan. Bagaimana dengan Bapak?”
Alex tersenyum. Senyumnya bukan senyum politisi yang sudah diasah di depan cermin, tapi senyum seorang yang tampaknya benar-benar menikmati pertanyaan itu. “Saya juga pernah jadi wartawan, di hati saya”, jawabnya, mengundang tawa di ruangan. “Saya tahu rasanya ingin tahu, ingin menggali, ingin memberitahu yang benar pada publik. Itu profesi mulia. Kenapa saya harus takut pada orang-orang mulia?”
Malam itu, bukan wawancara resmi. Bukan jumpa pers dengan agenda politik. Hanya percakapan—antara seorang pemimpin daerah dan para penjaga cerita. Percakapan yang akan menjadi benih dari sesuatu yang jauh lebih besar: sebuah revolusi dalam hubungan kekuasaan dan kebebasan pers di Indonesia.
HPN 2010 SJI
Jauh menyimak ke belakang, berbilang tahun, pada 9 Februari 2010, Alex Noerdin berdiri di panggung utama peringatan Hari Pers Nasional di Palembang di sebuah ruangan yang di hotel berbintang lima yang ada di sebuah komplek perbelanjaan terbesar di Palembang waktu itu. Ia berbicara di depan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhono (SBY) yang hari itu datang untuk peringatan Hari Pers Nasional (HPN).
Alex Noerdin menyapa dalam sambutannya dengan ucapan selamat datang kepada Presiden, para menteri dan wartawan dari berbagai daerah di Indonesia yang hari itu datang ke Palembang, Sumsel.
Dalam sambutannya, Alex berkata. “Hari ini akan diresmikan Sekolah Jurnalisme Indonesia pertama di Sumatera Selatan dengan kuliah perdana akan disampaikan Presiden Republik Indonesia”. Semua itu bukan retorika Alex Noerdin memfasilitasi berdiri Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) yang dikelola Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan menjadi SJI pertama di Indonesia yang selanjutkan dibentuk di provinsi lainnya.
Bagi Alex, SJI bukan sekadar akademi, tapi institusi yang akan melahirkan wartawan-wartawan berintegritas, berdaya saing internasional, dan menjadi agen perubahan bangsa. Itu bukan janji politik, karena menjadi keinginannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia wartawan bukan hanya yang ada di Sumsel tapi di Indonesia. Ia merencanakan berdirinya kampus Sekolah Jurnalisme Indonesia yang dipusatkan di kawasan Jakabaring.
Hari itu di Palembang bukan hanya kuliah perdana SJI oleh Presiden SBY, pada 9 Februari 2010 ditandatanganinya Piagam Palembang yang menjadi kesepakatan para pemilik media atau perusahaan pers di Indonesia.
Untuk memahami mengapa Alex Noerdin begitu peduli kepada pers, kita harus kembali ke awal. Bukan awal dari karir politiknya, tapi awal dari sebuah kesadaran yang dibentuk oleh pengalaman, pengamatan, dan mungkin—seperti yang sering ia sebut dalam percakapan privat—sebuah kecintaan pada kata-kata yang tertuang dalam tulisan.
Sumatera Selatan tahun 2008 bukanlah provinsi yang sama seperti yang kita kenal sekarang. Ya, daerah ini sudah kaya—kaya akan batubara yang menganga di perut buminya, kaya akan kelapa sawit yang menghampar hijau di kebun-kebun luas, kaya akan sungai-sungai besar yang mengalir deras membawa sejarah dan komoditas. Tapi kekayaan itu belum tentu berarti kemakmuran. Dan yang lebih penting, belum tentu berarti suara.
Era desentralisasi pasca-Reformasi 1998 membuka ruang kebebasan pers yang sebelumnya tertekan selama tiga dekade Orde Baru. Media massa bermunculan seperti jamur di musim hujan. Di Palembang sendiri, harian-harian baru lahir, stasiun radio bermunculan di setiap sudut, dan televisi lokal mulai menantang dominasi siaran nasional. Tapi dengan kebebasan datang tanggung jawab baru—yang seringkali tidak diimbangi dengan kapasitas.
Wartawan di daerah, termasuk di Sumsel, menghadapi dilema klasik: mereka punya kebebasan untuk menulis, tapi tidak punya keamanan untuk menulis apa yang benar-benar penting. Mereka punya akses ke informasi, tapi tidak punya pendidikan untuk memilah dan menganalisisnya. Mereka punya tekad untuk mengawal kekuasaan, tapi seringkali tidak punya perlindungan ketika kekuasaan itu berbalik menyerang.
Menurut kajian dari Northwestern University (2014) dalam working paper “The Durability of Sub-National Political Leaders in Post-Authoritarian Indonesia”, elit politik lokal seringkali melihat media sebagai ancaman potensial—alat yang bisa mengungkap korupsi, kegagalan kebijakan, atau praktik nepotisme. Banyak gubernur dan bupati memilih strategi “defensive” terhadap media: membatasi akses informasi, menggunakan pendekatan legal (pencemaran nama baik), atau bahkan intimidasi fisik terhadap wartawan kritis.
Sumatera Selatan tidak luput dari dinamika ini. Konflik kepentingan antara eksploitasi ekonomi dan advokasi publik seringkali menjadi bahan berita yang sensitif. Wartawan yang mengcover isu-isu pertambangan, perkebunan, atau alokasi anggaran seringkali menghadapi tekanan, baik secara halus maupun terbuka. Ada yang dipanggil “diomongin” oleh oknum aparat. Ada yang mendapat telepon misterius di tengah malam. Ada yang merasakan akses mereka mendadak terputus ketika menulis sesuatu yang “kurang berkenan”.
Alex Noerdin, yang menjabat Bupati Musi Banyuasin (Muba) sebelum menjadi Gubernur, sudah merasakan dinamika ini dari kedua sisi. Sebagai bupati, ia tahu bagaimana rasanya menjadi subjek berita yang tidak selalu menyenangkan. Sebagai politisi yang pernah berada di luar kekuasaan, ia juga tahu bagaimana media bisa menjadi alat pemeriksa yang kuat—atau alat pemusnah yang kejam.
Tapi pengalamannya di Muba mengajarkannya sesuatu yang lebih dalam. Program-program populisnya di sana—termasuk yang membuatnya dikenal sebagai “bupati sekolah gratis”—mendapatkan dukungan media lokal dan nasional. Bukan karena ia membeli pers, tapi karena ia membuka diri. Ia menunjukkan bahwa transparansi bisa menjadi senjata politik yang lebih ampuh daripada kerahasiaan. Bahwa dengan mengajak media mengerti visinya, ia bisa mengubah kritik menjadi konstruksi.
Alex Noerdin pun bersahabat dengan sejumlah tokoh pers wartawan nasional, ia mengundang mereka datang ke Sekayu sebuah kota Kabupaten yang berjarak sekitar 127 km dari Palembang untuk memperkenalkan program sekolah gratis dan berobat gratis bagi warga Muba. Program ini menjadi cikal bakal dari program yang sama ditingkat provinsi saat Alex Noerdin menjadi Gubernur Sumsel pada masa jabatan pertamanya 2008 – 2013. Peresmian program berobat gratis yang berlangsung di bawah jembatan Ampera dihadiri langsung Menteri Kesehatan saat itu Siti Fadilah Supari. Kemudian program ini diadopsi menjadi program nasional dengan nama JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
Kemenangannya di Pilkada Sumsel 2008 bukan sekadar kemenangan politik. Itu adalah validasi dari sebuah model, bahwa rakyat—dan media sebagai perantara suara rakyat—akan mendukung pemimpin yang tidak takut pada cahaya terang. Alex Noerdin membawa bersamanya sebuah keyakinan yang akan mengubah segalanya: pers bukan musuh. Pers adalah mitra. Dan seperti mitra yang baik, ia harus dihargai, didengar, dan diberdayakan.
Begitu menjabat sebagai Gubernur periode pertama (2008-2013), Alex Noerdin melakukan sesuatu yang mungkin dianggap “gila” oleh beberapa kalangan. Alih-alih membangun tembok perlindungan di sekelilingnya—seperti yang biasa dilakukan pejabat tinggi—ia justru membongkar pagar-pagar yang ada.
Strategi “open door” yang diadopsinya bukan sekadar slogan. Itu adalah filosofi yang dijalankan dengan konsisten, hari demi hari, hingga menjadi kultur di lingkungan pemerintahannya. Dikutip dari seminar “5 Tahun Sumsel di Mata Pers Nasional dan Daerah”, Gubernur Alex Noerdin menyatakan, “Media berperan penting dalam menyukseskan program strategis pembangunan di daerah ini, karena sebagai kontrol sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi. Alex memahami bahwa program-program ambisiusnya—sekolah gratis untuk semua jenjang, layanan kesehatan universal, infrastruktur LRT pertama di Indonesia di luar Jawa, dan persiapan SEA Games 2011—memerlukan dukungan publik yang kuat. Dan dalam demokrasi yang sedang berkembang, dukungan publik sangat bergantung pada bagaimana media membentuk narasi.
Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari pertimbangan politik pragmatis. Bagi Alex, membuka pintu untuk wartawan adalah sebuah prinsip. Sebuah keyakinan bahwa pemerintahan yang baik tidak punya apa yang perlu disembunyikan, dan bahwa kritik—jika dibangun dengan benar—adalah hadiah terbaik bagi seorang pemimpin.
Strategi “open door” Noerdin mencakup beberapa elemen yang revolusioner pada masanya: Pertama, akses langsung ke gubernur. Wartawan senior di Sumatera Selatan mengenang bagaimana Noerdin seringkali menerima wartawan tanpa protokol birokratis yang rumit. Tidak ada sekretaris yang menyaring pertanyaan terlebih dahulu. Tidak ada “briefing” dari tim humas tentang apa yang boleh dan tidak boleh ditanyakan. Ia tersedia untuk wawancara, bahkan untuk isu-isu sensitif.
Seorang wartawan senior dari harian nasional yang pernah meliput Sumsel pada era itu mengingat. “Saya pernah datang ke kantor gubernur tanpa janji, hanya karena ada isu mendadak tentang konflik lahan di sebuah kecamatan. Saya pikir saya akan ditolak, atau paling tidak diminta kembali besok. Tapi ternyata, dalam waktu satu jam, saya sudah duduk berhadapan dengan Pak Alex. Dia tidak hanya menjawab pertanyaan saya, tapi menunjukkan data-data yang bahkan belum saya minta. Itu pengalaman yang sangat berbeda dari pejabat lain yang biasanya kami liput”.
Kedua, transparansi anggaran dan proyek. Noerdin memahami bahwa mega-proyek seperti LRT, jalan tol, dan pembangunan sport city untuk SEA Games rentan terhadap isu korupsi. Dengan membuka akses informasi—meskipun tidak sempurna—ia mencoba membangun kepercayaan dengan media. Data proyek, alokasi anggaran, dan progress pembangunan seringkali dishare kepada wartawan, menciptakan narasi “pembangunan tanpa korupsi” yang efektif secara politis.
Tapi lagi-lagi, ini bukan sekadar taktik. Seorang staf dekat Noerdin pernah bercerita bahwa gubernurnya sering mengatakan, “Kalau kita takut wartawan lihat angka-angkanya, berarti ada yang salah dengan angka-angka itu. Lebih baik kita perbaiki dari sekarang, daripada kita sembunyikan dan terbongkar nanti”.
Ketiga, pengakuan profesionalisme wartawan. Berbeda dari pejabat yang seringkali meremehkan profesi jurnalisme—melihat wartawan sebagai “pengangguran yang punya pena” atau “tukang cari sensasi”—Noerdin menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Ia memahami bahwa wartawan bukan sekadar “alat pencari berita”, tapi profesional dengan keahlian dan integritas.
Sikap ini terbentuk mungkin karena latar belakang pendidikannya sendiri—seorang sarjana teknik dan hukum yang menghargai profesionalisme. Atau mungkin karena ia sendiri, dalam banyak kesempatan, menunjukkan kecintaan pada tulisan dan literasi. Apapun alasannya, hasilnya adalah hubungan yang didasarkan pada kesetaraan, bukan hierarki.
Hubungan ini diuji pada 2010, ketika Sumatera Selatan menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Ini bukan sekadar acara seremonial. Pilihan Palembang sebagai lokasi HPN nasional mencerminkan pengakuan terhadap transformasi yang terjadi di bawah kepemimpinan Noerdin—transformasi yang melibatkan peran aktif media. Dan di sanalah, di tengah gemuruh tepuk tangan dan sorotan kamera, sebuah visi baru lahir.
Piagam dari Palembang
Tanggal 9 Februari 2010 akan selalu dikenang sebagai salah satu momen paling penting dalam sejarah pers Indonesia. Bukan karena ada skandal besar yang terungkap, atau karena ada tokoh pers yang wafat. HPN di Palembang adalah pengakuan. Pengakuan bahwa ada sesuatu yang berbeda terjadi di bumi Sriwijaya. Bahwa hubungan antara kekuasaan dan kebebasan pers tidak selalu harus penuh ketegangan. Bahwa ada tempat di mana pemerintah dan media bisa duduk bersama, bukan untuk berperang, tapi untuk merumuskan masa depan.
HPN 2010 di Palembang melahirkan dokumen fundamental yang dikenal sebagai “Piagam Palembang”. Dokumen ini, yang dihasilkan melalui diskusi intensif antara pemimpin media-media besar Indonesia, menjadi landasan filosofis bagi standar perusahaan pers di Indonesia.
Piagam Palembang adalah sebuah komitmen. Bukan komitmen politis, tapi komitmen profesional. Ia berisi kesepakatan dari perusahaan-perusahaan pers nasional untuk menegakkan standar kompetensi wartawan dan perlindungan profesi. Isi utamanya mencakup:
- Kewajiban verifikasi perusahaan pers: Menjamin bahwa setiap media yang beroperasi memenuhi standar legal dan profesional.
- Ratifikasi standar organisasi pers: Memastikan bahwa organisasi pers memiliki tata kelola yang baik.
- Implementasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW): Yang paling fundamental—memastikan bahwa setiap wartawan yang mengaku profesional benar-benar memiliki kompetensi yang diuji dan terukur.
Yang menarik, Piagam Palembang kemudian menjadi acuan bagi Dewan Pers dalam merumuskan kebijakan verifikasi perusahaan pers. Menurut Margiono Ketua PWI saat itu dan anggota Dewan Pers, “Konsep standar perusahaan pers ini adalah perwujudan dari Piagam Palembang pada saat HPN 2010 di Palembang,
Ini menunjukkan dampak jangka panjang dari inisiatif yang lahir di era Noerdin. Sebuah dokumen yang ditandatangani di Palembang—bukan di Jakarta—menjadi landasan kebijakan nasional. Ini adalah simbolisasi yang kuat: bahwa daerah bisa memimpin, bahwa provinsi bisa menjadi pusat pemikiran, dan bahwa seorang gubernur bisa menjadi katalis perubahan nasional.
Kepedulian Alex Noerdin tersebut buah penghargaan “Pena Emas” dari PWI yang diberikan pada HPN 2011. Pena Emas—penghargaan tertinggi yang diberikan kepada non-wartawan yang berjasa besar bagi kemerdekaan dan perkembangan pers Indonesia. Pena Emas untuk Alesx Noerdin bukan sekadar penghargaan personal. Ini adalah simbol legitimasi dari komunitas jurnalisme terhadap model governance yang terbuka dan partisipatif.
Penghargaan ini menciptakan preseden. Alex Noerdin, seorang gubernur daerah dianggap “sahabat pers sejati” —bukan karena retorika, tapi karena praktik konkret dalam mendukung kebebasan dan profesionalisme jurnalisme. (maspril aries)
Bersambung Bagian 2
