Buku terbaru karya Rosihan Arsyad dan Dodi Reza Alex. (FOTO: Kolase AI)
Dari kelangkaan di zaman purba hingga era kecerdasan buatan, buku setebal lebih dari 760 halaman ini mengajukan satu gagasan pokok: kedaulatan adalah kapasitas untuk memilih.
KINGDOMSRIWIJAYA, Palembang – Seorang perwira tinggi TNI AL yang kemudian memimpin provinsi di tengah krisis bertemu dengan seorang ekonom lulusan Eropa yang berpindah dari dunia korporasi ke Senayan, lalu ke pemerintahan kabupaten. Dua perjalanan hidup yang berbeda itu kini bertemu dalam satu karya. Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Laksamana Muda TNI (Purn) Rosihan Arsyad, dan mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dr. H. Dodi Reza Alex Noerdin, menulis bersama buku Transformasi Ekonomi Dunia: Sejarah, Kekuasaan, hingga Strategi Kedaulatan Abad ke-21.
Buku terbitan Teras Budaya Jakarta ini dicetak pertama kali pada Oktober 2026. Isinya 31 bab yang diapit prolog dan epilog, ditambah glosarium dan daftar pustaka puluhan halaman.
Dalam prakata, kedua penulis yang pernah berkiprah dan membangun Sumatera Selatan (Sumsel) menyebut buku setebal lebih dari 762 halaman ini lahir dari kegelisahan intelektual sekaligus refleksi strategis. Pokok kegelisahannya adalah bagaimana bangsa-bangsa membangun, mempertahankan, dan memperebutkan kekuatan lewat kegiatan ekonomi. Benang merahnya berupa satu pertanyaan. Mengapa ada bangsa yang mampu mengubah sumber daya, perdagangan, teknologi, dan modal menjadi kemakmuran serta kekuatan, sementara bangsa lain yang berpotensi besar justru tertahan di bagian rantai nilai yang manfaatnya kecil?
Buku ini bertolak dari dua perspektif yang saling melengkapi. Perspektif pertama tumbuh dari pengalaman praktis menghadapi persoalan strategis negara, mulai dari geopolitik, maritim, pertahanan, pemerintahan, hingga dunia usaha. Perspektif kedua berasal dari kajian akademik kebijakan publik, yang menekankan kualitas institusi, tata kelola, sumber daya manusia, dan inovasi. Dari pertemuan keduanya lahir tesis bahwa ekonomi tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkelindan dengan politik, teknologi, keamanan, geografi, dan kekuasaan.
Karena itu para penulis menegaskan bahwa karya ini bukan sekadar sejarah ekonomi yang kronologis, dan bukan pula pembelaan terhadap satu ideologi. Prakata ditutup dengan kalimat yang menjadi inti buku, “Kedaulatan bukan kemampuan untuk hidup sendirian. Kedaulatan adalah kapasitas untuk memilih”. Menurut buku ini, kedaulatan ekonomi tidak berarti menutup diri atau swasembada mutlak. Sebuah negara tetap bisa terbuka pada perdagangan dan investasi asing selama ia mempertahankan kebebasan menentukan kebijakannya sendiri.
Dari Ekonomi Primitif ke Perang Dingin
Bab-bab awal buku ini membawa pembaca ke masa ketika kelangkaan dan risiko membentuk rasionalitas ekonomi pertama. Kemudian datang revolusi pertanian yang melahirkan surplus, properti, dan kekuasaan. Dari kota dan pasar, jaringan dagang Asia–Timur Tengah–Eropa, kebangkitan Amsterdam dan VOC, hingga ekspansi maritim, penulis memperlihatkan pola yang berulang: memiliki komoditas berharga tidak sama dengan menguasai nilai yang dihasilkannya. VOC dipakai sebagai contoh ekstrem, yaitu perusahaan yang boleh membuat perjanjian, membangun benteng, mencetak uang, dan berperang.
Revolusi Industri, globalisasi pertama 1870–1914, imperialisme, dua perang dunia, dan Depresi Besar dibahas dengan kacamata yang sama. Begitu pula Bretton Woods dan hegemoni dolar, Perang Dingin, krisis minyak dan stagflasi, revolusi neoliberal, kebangkitan Asia, serta krisis keuangan 2008. Pertanyaan yang diajukan selalu serupa: siapa menguasai teknologi, modal, jalur perdagangan, dan aturan main? Globalisasi tidak dipandang netral. Ia memberi manfaat besar, tetapi berlangsung dalam struktur kemampuan yang tidak seimbang.
Bagian akhir buku ini berfokus pada Indonesia. Bab 22 hingga 26 menelusuri dekolonisasi, Ekonomi Terpimpin, dua fase Orde Baru, dan Reformasi 1998–2026. Penulis mencatat ekonomi Indonesia menyusut sekitar 13 persen pada 1998. Mereka menarik pelajaran bahwa kewajiban yang semula tampak sebagai urusan swasta dapat berubah menjadi kewajiban negara ketika kegagalannya mengancam seluruh sistem.
Tentang era Reformasi, buku ini menunjuk sebuah paradoks. Reformasi dimulai dengan upaya membatasi negara, tetapi hampir tiga dekade kemudian negara kembali menjadi aktor ekonomi yang sangat besar. “Negara tidak hilang; negara berubah bentuk,” tulis mereka. Penulis lalu membedakan developmental state, yang membelanjakan uang untuk memperbesar kemampuan bangsa menghasilkan kekayaan di masa depan, dari spending state, yang membelanjakan uang karena memiliki program. Menurut buku ini, Indonesia membutuhkan yang pertama.
Bab tersebut juga menyinggung program-program besar pemerintahan terkini, seperti Makan Bergizi Gratis, Danantara, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penulis mengingatkan bahwa lampu peringatan ruang fiskal sudah menyala, meskipun kondisi 2026 belum disebut krisis fiskal.
Pembayaran Digital, dan Jebakan Hilirisasi
Bab 27 tentang geoekonomi maritim berdekatan dengan latar Rosihan sebagai perwira laut dan penulis kajian kemaritiman. “Geografi adalah posisi, sedangkan geoekonomi adalah kemampuan mengubah posisi menjadi kekuatan ekonomi,” tulis buku ini. Sebuah selat boleh dilalui puluhan ribu kapal. Namun jika bahan bakar, perbaikan kapal, asuransi, pembiayaan, dan pergantian awaknya dilakukan di negara lain, Indonesia hanya menjadi penonton lalu lintas.
Potensi ekonomi maritim sekitar US$1,33 triliun hanya dipakai sebagai ilustrasi skala. Penulis meminta angka itu dipecah dan diukur, mulai dari persentase perdagangan yang diangkut armada nasional hingga nilai perbaikan kapal di dalam negeri. “Tanpa ukuran, visi mudah menjadi pidato,” tulis mereka.
Bab 28 membahas kabel bawah laut, komputasi awan, dan kedaulatan pembayaran. QRIS, yang diluncurkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019, dipandang sebagai langkah mengubah standar yang terfragmentasi menjadi interoperabilitas nasional.
Bab 29 selaras dengan perhatian Dodi pada nilai tambah dan hilirisasi, yang menguat sejak memimpin daerah kaya sumber daya alam. Bab ini memperkenalkan istilah “ekonomi bulukan”. Penulis menegaskan istilah itu metafora, bukan istilah akademik, untuk menggambarkan struktur ekonomi yang menua sebelum sempat naik kelas. Mereka juga membahas deindustrialisasi prematur. Hilirisasi dinilai penting, tetapi pertanyaan kuncinya adalah apakah ia menghasilkan industrialisasi nasional atau sekadar memindahkan lokasi pengolahan dari negara konsumen ke negara produsen. Investasi asing pun diuji dari satu hal: apakah ia menjadi enclave atau menjadi sekolah yang meningkatkan kemampuan insinyur dan pemasok lokal.
Ekonomi 2050 antara AI dan Iklim
Kemudian pada Bab 30 dan 31 kedua penulis lebih menatap ke depan. Penulis mengidentifikasi empat kekuatan struktural, yaitu kecerdasan buatan dan otomasi, krisis iklim dan transisi energi, geopolitik teknologi, serta konsentrasi kekuatan pada pihak yang menguasai data, komputasi, semikonduktor, dan platform. Konsep technofeudalism dari Yanis Varoufakis dibahas lengkap dengan catatan bahwa konsep itu kontroversial. Analogi antara VOC dan platform digital pun diberi peringatan agar dipakai hati-hati.
Pada bagian penutup, buku ini menyebut “negara atau pasar” sebagai pertanyaan yang salah. Sebagai gantinya, Indonesia ditawari pragmatisme kelembagaan, pasar dipakai ketika bekerja, negara ketika ada alasan strategis atau kegagalan pasar, dan semuanya diukur dari hasil. Penulis juga menyatakan Indonesia tak harus menjadi nomor satu dalam segala hal. “Strategic autonomy bukan autarki; ia adalah portofolio kemampuan.”
Buku ini menyusun “kompas ekonomi abad ke-21” berupa serangkaian peringatan. Jangan mengejar hilirisasi tanpa penguasaan teknologi. Jangan mengejar efisiensi dengan mengorbankan ketahanan. Jangan membangun teknologi tanpa etika. Pada ujung gagasan itu ada wisdom, yang digambarkan sebagai kemampuan tertinggi. Pengetahuan menjawab apa yang dapat dilakukan, sedangkan kearifan bertanya apa yang seharusnya dilakukan. Karena itu pendidikan masa depan, menurut penulis, tidak boleh hanya STEM, tetapi juga sejarah, filsafat, etika, sastra, dan budaya.
Pada bagian epilog buku diberi judul “Sejarah Ekonomi Belum Selesai”. Para penulis mengakui bahwa karya mereka bukan jawaban akhir. Transformasi ekonomi dunia masih terus berlangsung, dan perdebatan akademik pun tetap terbuka. Buku ini berharap pembaca, baik pembuat kebijakan, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat luas, dapat melihat hubungan yang sering dipisahkan: ekonomi dan kekuasaan, teknologi dan kedaulatan, serta pertumbuhan dan keadilan.
Tentang Penulis
Buku ini berisi sebaran zamrud informasi, ide atau gagasan tentang transformasi yang ditelusuri dari sejarahnya sampai strategi kedaulatan Abad 21. Kedua penulis buku ini sejak masih menjabat Gubernur Sumsel dan Bupati Muba adalah kepala daerah yang kaya dengan gagasan dan pemikiran inovatif.
Berikut informasi singkat tentang kedua penulis yang berasal dari dua generasi yang berbeda usia. Rosihan Arsyad lahir di Bengkulu pada 29 Juli 1949 dan dibesarkan di Palembang oleh kakeknya, Muhamad Arsyad, seorang kepala sekolah. Ia lulus AKABRI sebagai perwira TNI Angkatan Laut Angkatan ke-17 pada 1971, lalu menempuh pendidikan penerbang di lingkungan Angkatan Laut Amerika Serikat. Ia mencatat lebih dari 6.000 jam terbang tanpa kecelakaan. Ia pernah memimpin Skadron 200 Latih dan Skadron 800 Patroli Maritim, menjadi Komandan KRI Teluk Semangka, serta Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat. Pada 19 Desember 1997, ia memimpin operasi SAR kecelakaan pesawat SilkAir di Sungai Musi. Setelah itu ia menjabat Kepala Staf Armada Barat.
Rosihan menjadi Gubernur Sumatera Selatan pada 1998–2003, periode dari krisis ekonomi Asia menuju Reformasi. Ia kemudian berkiprah di dunia usaha, antara lain sebagai Presiden Direktur PT Bukit Baiduri Energy Mahakam Mining dan PT Sinar Harapan. Kini ia Wakil Komisaris Utama PT Polychem Indonesia. Ia juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal KONI Pusat, aktif dalam kajian kemaritiman lewat Institute for Maritime Studies, dan menjadi Presiden pertama United in Diversity Forum pada 2006–2012. Karyanya meliputi Indonesia dalam Pusaran Arus Dunia, Nusantara Shield, dan Transformasi Konflik: Dari Batu hingga Algoritma.
Sementara Dodi Reza Alex Noerdin lahir di Palembang pada 1 November 1970. Ia meraih gelar Licencié en Sciences Économiques dari University of Leuven (UCL), Belgia, pada 1996 dengan predikat Grande Distinction. Tesisnya yang berbahasa Prancis memperoleh BBL Prize Award. Setahun kemudian ia menyelesaikan MBA di Solvay Business School, Université Libre de Bruxelles, dengan predikat Magna Cum Laude. Ia mengikuti fellowship IDEAS 2.0 di MIT Sloan School of Management pada 2010 dan meraih gelar doktor administrasi publik dari Universitas Padjadjaran pada 2020.
Kariernya bermula di korporasi, antara lain sebagai Treasury Department Manager PT Bakrie & Brothers Tbk. Pada 2009–2017 ia menjadi anggota DPR RI dan MPR RI, termasuk pimpinan Komisi VI yang membidangi perdagangan, industri, investasi, koperasi, dan BUMN. Ia juga pernah menjadi Ketua Panitia Kerja Penyertaan Modal Negara dan Ketua Panitia Kerja RUU BUMN. Ia menjabat Bupati Musi Banyuasin pada 2017–2021, memimpin HIPMI dan KADIN Sumatera Selatan, serta pernah menjadi dosen praktisi di FISIP Universitas Sriwijaya. Kini ia Chairman PT Rayyan Investama Intl.
Persinggungan intelektual keduanya ternyata lebih tua dari buku ini. Pada program IDEAS (Innovative and Dynamic Education and Action for Sustainability), yang berkembang dari kerja sama United in Diversity Forum dengan Peter Senge dan Otto Scharmer dari MIT, Dodi menjadi peserta. Program itu mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil lewat pendekatan bridging leadership. (maspril aries)
#Penulisan konten ini diolah dengan bantuan AI
