---

Dalam orasinya Bambang menyampaikan, pengertian yang muncul dalam teori birokrasi, dapat disistematisasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, birokrasi dalam pengertian yang baik atau rasional (bureuau-rationality). Kedua, birokrasi sebagai suatu penyakit (bureuau-phatology); dan ketiga, birokrasi dalam pengertian yang netral (value-free), artinya tidak terkait dengan pengertian baik buruk.

Pada bagian lain orasinya, Guru Besar Fisip Unila ini menyoroti tentang kepekaan birokrasi untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan masyarakat mengenai perkembangan ekonomi, sosial dan politik sangat kurang sehingga kedudukan birokrasi yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat cenderung bersifat vertical top down dari pada horizontal partisipative.

“Birokrasi masih belum efisien, yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada masyarakat masih ditangani pemerintah”, katanya.

Bambang juga menegaskan, birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, sebab birokrasi selain bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, juga berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional.

“Pada kondisi yang demikian itu, maka sudah menjadi suatu keniscayaan jika kompetensi bagi aparatur pemerintah atau birokrasi merupakan persyaratan utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kompetensi dapat dimaknai sebagai karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya”, ujarnya.