---

Seperti obligasi pada umumnya, obligasi daerah memiliki komponen utama berupa nilai nominal, jangka waktu, serta kupon atau tingkat suku bunga yang diberikan kepada pemegang obligasi. Obligasi ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui penerbitan surat utang dengan dasar hukum serta kebijakan yang sesuai. Pada obligasi daerah, dana yang terkumpul harus digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, serta infrastruktur lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Obligasi daerah menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pembiayaan daerah dibandingkan pendanaan yang lain. Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana untuk berinvestasi, mampu menyediakan dana dalam jumlah besar, memiliki risiko yang rendah atas perubahan kurs, memiliki risiko yang rendah atas perubahan kebijakan pemerintah.

Obligasi daerah dapat dikatakan sebagai satu inovasi pemeritah daerah di dalamnya kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) di sektor keuangan daerah yang menawarkan alternatif pendanaan bagi pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek publik lainnya. Dengan potensi yang besar, obligasi daerah dapat membantu mengurangi ketergantungan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki setiap daerah.

Obligasi Daerah & APBD

Obligasi daerah tidak sepenuhnya menggantikan peran APBD dalam pembiayaan pembangunan. APBD dan obligasi daerah bisa saling melengkapi, terutama dalam hal proyek-proyek yang membutuhkan dana besar dan tidak dapat dibiayai oleh APBD. Harus diingat bahwa obligasi daerah adalah sumber pembiayaan pelengkap. Dengan menerbitkan obligasi daerah maka pemerintah daerah dapat memperoleh dana segar untuk proyek yang mendesak, sementara APBD dapat difokuskan untuk kebutuhan rutin operasional atau proyek yang lebih kecil.