---

Samsudin juga menyinggung ada perilaku dari masyarakat atau orang-orang yang melakukan kejahatan, khususnya kejahatan penyelundupan benih bening lobster (BBL) yang marak diberitakan media massa.

“Dari kejahatan tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp800 miliar. Tentunya ini harus kita sikapi bersama, saya minta tentu kepada para aparat penegak hukum untuk betul-betul serius menangani masalah ini. Harus segera dihentikan dan segera ditangani dengan sebaik-baiknya”, kata Samsudin.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Pj Gubernur Samsudin mengimbau untuk terus meningkatkan kolaborasi bersama stakeholder terkait menghadirkan tata kelola sumber daya benih bening lobster di Lampung.

Kepada para aparat penegak hukum, TNI, POLRI, Satgas PMO 724 KKP RI, pengawas perikanan, penyidik perikanan agar meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan BBL secara cermat, efektif, Profesional dan terintegrasi sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku penyelundupan.

Sementara kegiatan FGD menurut Kadis Perikanan dan Kelautan Lampung Liza Derni, dirancang untuk menjaring masukan dari seluruh stakeholder di bidang kelautan dan perikanan.

“FGD bertujua menggali ide dan masukan dalam rangka mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya benih bening lobster secara berkelanjutan lewat Kelompok Usaha Bersama dengan sistem aplikasi Siloker dan Surat Keterangan Asal dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”, kata Liza Derni.

Pada FGD tersebut Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung Mulyanto menyampaikan, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung ini merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian kelautan dan Perikanan.

“Lokus kami terkait dengan untuk pengembangan dan informatif produksi benih, kemudian calon induk komunitas-komunitas laut yang memang mempunyai nilai ekonomis tinggi, di samping juga kita mengembangkan pakan mandiri untuk mendukung kegiatan budidaya”, katanya. (Ytr/ Bandar Lampung)