---

Suwandi menegaskan, “Politik dinasti yang sangat masif, pastinya telah ‘mematikan’ meritokrasi secara gamblang dan nyata. Di sisi lain meritokrasi merupakan sistem sosial yang memengaruhi kemajuan dalam masyarakat berdasarkan kemampuan dan prestasi individu dari pada basis keluarga, kekayaan atau latar belakang sosial”.

Menurutnya, pendidikan politik dalam ranah dinasti politik, terutama yang dilakukan oleh elite politik dan atau partai politik mengalami stagnasi dan semakin menguatnya politik kekerabatan (kindship).

“Politik kekerabatan atau dinasti politik akan membentuk nepotisme, yang secara tegas dan jelas melanggar UU No.28 Tahun 1999. Dan pada gilirannya demokrasi yang mengusung meritokrasi jauh dari harapan dan hanya berwujud pesta pengumpulan suara yang amat transaksional”, kata Suwandi.

Demokrasi Persaingan

Dosen Fikom Unpad yang juga Dewan Pakar ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia) menyatakan, “Dinasti politik tidak hanya ‘mrmatikan’ demokrassi, juga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya pelanggengan regenersi politik di lingkungan elite politik yang sangat terbatas, dan sangat potensial terjadi KKN yang berlanjutan dan laten”.