---

“Harus ada kebijakan politik ekologi, bahwa karhutla sebagai kejahatan lingkungan luar biasa atau extraordinary. Kebijakan ini harus bersifat nasional dan sehingga memiliki dampak psikologis kuat bahwa karhutla bukanlah perbuatan sepele. Tanggung jawab utama ada pada pemerintah pusat”, katanya.

“Kami dari koalisi mendorong sanksi hukum harus lebih tegas dan berkeadilan. Penyegelan lahan perusahaan, tindakan pidana dan denda kepada penerima sanksi harus dipublikasikan secara luas dan ditetapkan sebagai pelaku kejahatan lingkungan luar biasa. Tanggung jawab ini ada Kementerian LHK, kejaksaan, dan pengadilan”, kata Adiosyafri.

KMSAASS juga memberi catatan, ke depan pemerintah provinsi dan kabupaten harus fokus pada pencegahan karhutla sebelum musim kemarau tiba dengan melibatkan korporasi secara aktif sejak awal dengan langkah-langkah strategis. “Mindset perlu diubah dengan menjadikan penanganan karhutla bukan sekadar pemadam kebakaran”, ujarnya.

Pada catatan akhir tahun 2023, koalisi ornop tersebut juga menyoroti adanya perbedaan data tentang luas areal lahan terbakar akibat karhutla antara data yang dimiliki koalisi dengan data yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni pada COP (Conference of the Parties) 28 yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), 10 Desember 2023.

Pada 2023 jumlah luas lahan yang hangus terbakar akibat karhutla menurut data koalisi adalah seluas 332.283 hektare. Sementara menurut Agus Fatoni pada tahun 2023 luas lahan yang terbakar 109.460 hektare. Atau terjadi penurunan luas lahan yang terbakar dibanding saat terjadi El Nino tahun 2015 seluas 638.582 hektare. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 317.885 hektar.

Menurut Adiosyafri, HaKI bersama anggota koalisi lainnya, tidak mendapat informasi dari mana sumber data yang disampaikan Pj Gubernur Sumsel tersebut. “Mungkin saja ada sumber data satelitnya yang berbeda. Namun kami meyakini bahwa lahan yang terbakar di Sumsel pada 2023 akibat karhutla adalah 332.283 hektare”, katanya.

Pada acara yang diselenggarakan badan PBB untuk perubahan iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Agus Fatoni juga menyampaikan bahwa pada tahun 2015 jumlah hotspot tercatat sebanyak 27.043 titik, tahun 2019 menurun menjadi 23.818 titik panas atau hotspot. Pada 2023 jumlah hotspot kurang lagi terpantau 19.849 titik panas.

“Ini menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif yang dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan”, kata Agus Fatoni yang juga Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Direktur Eksekutif WALHI Sumsel Yuliusman yang juga berbicara pada diskusi catatan akhir tahun tersebut mengatakan, “Terlepas dari adanya perbedaan data antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Sumsel, faktanya Sumsel hingga saat ini masih terbakar”.

Yuliusman menegaskan, “Pertanyaannya, mengapa karhutla di Sumsel terjadi berulang? Artinya, selama tidak ada upaya mitigasi atau komitmen yang kuat dari pemerintah. Maka ini setiap tahun akan tetap berulang”.

“Pemerintah harus sadar bahwa mencegah dan menjaga agar karhutla tidak terjadi, itu sulit. Sudah saatnya karhutla itu harus masuk ke kejahatan lingkungan yang luar biasa atau extraordinary. Tentu menjadi aneh kasus karhutla ini sangat sulit untuk dituntaskan”, katanya.

Udara Palembang Terburuk

Pada 2023 KMSAASS menyatakan, karhutla telah berdampak luas terhadap kerusakan ekologi dan juga memperburuk kondisi lingkungan hidup. “Akibatnya kualitas udara Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang pernah menduduki status terparah se-Indonesia atau berada pada peringkat pertama dari dari kota-kota besar se dunia”, ujar Adiosyafri.

Kualitas udara terburuk akibat karhutla yang memicu kabut asap terjadi 15 September 2023. Berdasarkan laporan IQair menunjukan kualitas udara Palembang berstatus sangat tidak sehat, dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 233 AQI US.

Kualitas Udara Palembang sebesar 233 AQI US menempati peringkat kualitas udara terparah ke-1 di Indonesia. Pada hari yang sama Indeks Kualitas Udara Jakarta adalah 159 AQI US berada pada peringkat ke-3 kota besar paling berpolusi. Sebelumnya kota yang biasanya paling berpolusi peringkat pertama adalah Dubai yang hanya memiliki nilai indeks 162 AQI US.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Sumatera Selatan memperingatkan, bahwa kualitas udara Palembang yang sangat tidak sehat saat itu, terindikasi kuat karena karhutla. Karhutla yang berulang-ulang di Sumsel tidak bisa dibiarkan. Terlebih berulang pada lokasi atau areal yang sama.

Kerugian akibat karhutla sangat besar, dari sisi lingkungan, ekonomi, kesehatan masyarakat khususnya anak-anak dan lansia. Jika tidak mampu mengatasi, kerugian akibat karhutla ini juga berdampak panjang khusunya bagi generasi mendatang. (maspril aries)