KAKI BUKIT – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Sumatera Selatan (KMSAASS) yang terdiri dari organisasi non pemerintah (ornop) HaKI Sumsel, WALHI Sumsel, LBH Palembang, Sumsel Bersih, FITRA Sumsel, PINUS Sumsel, JPIK Sumsel, SBC Sumsel, Solidaritas Perempuan Palembang, dan Posko Mardeka menggelar konperensi pers dan diskusi catatan akhir tahun 2023.

Catatan akhir tahun 2023 ini fokus pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Koalisi dari 10 ornop menyatakan, karhutla di Sumsel yang terulang lagi pada 2023 adalah kejadian yang memprihatinkan, bukan hanya karena tingkat keparahannya namun karena banyak terjadi di lokasi yang sama pada karhutla tahun 2015 dan 2019. Termasuk karhutla yang terjadi dalam kawasan izin konsesi perkebunan dan kehutanan.

Adiosyafri aktivis dari HaKI (Hutan Kita Institute) memaparkan kondisi karhutla yang terjadi di Sumatera Selatan selama 2023. “Berdasarkan data yang dihimpun dari satelit Aqua-Tera/Modis, karhutla yang terjadi tahun ini di Sumel telah menghanguskan lahan seluas 332.283 hektar”, katanya.

Menurutnya, jumlah lahan yang hangus terbakar tersebut seluas 175.063 hektar atau 53 persen merupakan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG), seluas 116.548 hektar atau 35,1 persen berada di wilayah konsesi perkebunan dan kehutanan.

Dari data yang dihimpun koalisi 10 ornop tersebut, Koordinator KMSAASS Adiosyafri menjelaskan, pada periode 1 Januari-30 November 2023 ditemukan 6.231 hotspot di Sumsel, 3.554 diantaranya berada di lahan gambut.

“Secara nasional, Sumsel berada pada peringkat tiga teratas dengan jumlah hotspot terbanyak setelah Kalimantan Tengah dengan 7.376 hotspot dan Kalimantan Barat sebanyak 7.314 hotspot”. Dari jumlah hostpot kita mengalami penurunan, namun untuk lahan yang terbakar malah lebih luas”, kata Adios.

Berdasarkan data sebaran hotspot di Sumsel, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan yang terparah dengan jumlah 3.969 titik panas (hotspot) atau 63,7 persen dari total di Provinsi Sumsel.

Terparah kedua adalah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan 595 hotspot (9,5 persen), ketiga adalah kabupaten Banyuasin dengan 349 hotspot (5,5 persen), terparah keempat adalah Kabupaten Ogan Ilir (OI) sebanyak 286 hotspot (4,6 persen).

Pada sebaran hotspot pada konsesi areal perkebunan dan kehutanan di Kabupaten OKI terdeteksi ada 70,3 hotspot atau 2.086 hotspot dari total hotspot pada konsesi di Sumsel sebanyak 2.967 hotspot. Pada konsesi perkebunan terpantau sebanyak 1.697 hotspot dan dalam konsesi kehutanan sebanyak 1.270 hotspot.

Karhutla Berulang

Menurut Adiosyafri, karhutla terbakar berulang-ulang dari 2015-2023 dan dari 2019-2023. Lahan terbakar berulang pada tahun 2015-2023 seluas 144.964 hektare, sementara lahan terbakar berulang tahun 2019-2023 seluas 82.000 hektare lebih.

“Karhutla yang berulang patut menimbulkan tanda tanya besar”, katanya. “Ini terkait perencanaan dan penanggulangan, dan penegakan hukum, juga alokasi anggaran yang besar untuk pencegahan dan pengendaliannya. Hasilnya tidak signifikan juga patut untuk menjadi perhatian dan evaluasi bersama terutama efektivitas penggunaan anggaran oleh penegak hukum termasuk KPK”.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Sumatera Selatan juga melakukan kajian, selama 2023 menemukan karhutla disebabkan oleh faktor manusia sebagai sumber api, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian. Serta didukung oleh kondisi lahan yang sangat rawan atau rentan terbakar, seperti areal semak belukar yang kering dan juga lahan gambut kering kerontang, yang memiliki tata kelola air yang buruk.

“Kondisi tersebut juga tidak didukung sistem kelembagaan yang kuat sampai tingkat tapak”, ujar Adiosyafri.

Koalisi meminta pemerintah daerah atau kabupaten yang rawan karhulta harus menjadikan karhutla sebagai fokus kebijakan. Program kerja pemerintah di daerah harus merancang dan memiliki solusi untuk menjadikan daerah rawan karhutla produktif dan hijau khususnya pada musim kemarau.

Menurut Adiosyafri, koalisi juga menyoroti penanggulangan karhutla dan penegakan hukum terhadap pelanggaran karhutla. “Untuk menanggulangi permasalahan karhutla di Sumsel, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Sumsel menyampaikan solusi dan tanggung jawab yang diharapkan bisa mengatasi karhutla secara komprehensif”.