KAKI BUKIT – Kudeta dalam perspektif demokrasi menurut Sri Kurnia Sari & A Arifin dalam “Dampak Kegagalan Kudeta Militer Turki Tahun 2016 Terhadap Politik di Turki” (2019), merupakan sebuah penyakit kronis yang ingin dihilangkan dari sistem politik.
Demokrasi sebagai sebuah mekanisme politik menghendaki proses transformasi kekuasaan yang dilakukan melalui proses politik yang tidak mempergunakan instrumen kekuasaan. Sehingga apapun alasan di balik kudeta, baik yang klise seperti demi kesejahteraan umum, penegakan hukum dan alasan lainnya, ditolak keberadaannya.
Menurut Eric A Nordlinger dalam “Militer dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan” (1990) bahwa kudeta sebagai bagian dari proses politik. Nordlinger menjelaskan bahwa kudeta merupakan sebuah kunci bagi seorang perwira militer untuk dapat mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian peristiwa kudeta itu disebut kudeta militer.
Ini biasanya dilakukan berdasarkan keadaan negara yang situasinya memburuk dari sisi ekonomi dan politik, misalnya korupsi oleh pejabat negara, aktor-aktor separatisme, kenaikan tingkat inflasi, tingkat pengangguran yang naik, dan lain-lain. Kudeta militer ini digunakan ketika muncul ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dan berlaku tidak taat.
Banyak negara di dunia telah merasakan peristiwa politik yang disebut kudeta tersebut, baik yang berhasil maupun gagal seperti yang terjadi di Turkiye pada 15 Juli 2016. Aksi kudeta di Turkiye yang gagal menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan bukan yang pertama kali terjadi di negara yang terletak di dua benua, Asia dan Eropa.
Negara Turki luas wilayahnya sekitar 814.578 kilometer persegi, sekitar 97 persen dari luasnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3 persen (24.378 km persegi) terletak di benua Eropa. Posisi geografi yang strategis itu menjadikan Turki jembatan antara Timur dan Barat.
Secara historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia, peradaban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan dari Imperium Utsmani dan pengaruh negara-negara Barat Modern.
Pasca runtuhnya kekaisaran Islam Ottoman yang digantikan dengan Republik Turki pada tahun 1923 Turki dikenal sebagai negara Islam yang menganut ideologi politik yang lebih condong ke Barat. Dimotori oleh Mustafa Kemal Attarturk secara resmi pada tanggal 3 Maret tahun 1924 mengahapus khalifah di bumi Turki.
Mustafa Kemal Attaturk memimpin Turki dengan mengadopsi nilai-nilai ideologi Barat dalam sendi-sendi pemerintahannya melalui progam reformasi politik yang berwacanakan westernisasi dan modernisasi. Agama dipisahkan dari kehidupan pemerintahan sehari-hari, fungsi agama dalam kehidupan berpolitik diatur langsung oleh negara. Sejak saat itu Turki menjadi negara sekuler.
Imron Mustofa menulis dalam “Turki Antara Sekularisme dan Aroma Islam; Studi atas Pemikiran Niyazi Berkes” (2016), sekularisme yang berkembang di Turki pada masa Attaturk menjadikan Turki sebagai Negara “Barat” yang ada di wilayah Timur Tengah dengan segala nuansa sekularisme tak ubahnya seperti suasana di negara-negara Eropa dan Amerika.
Sebagai sebuah republik tahun 1924, Turki adalah negara yang menerapkan demokrasi perwakilan parlemen. Presiden dari Republik Turki adalah kepala negara dan memiliki peran seremonial. Perdana Menteri dari partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen yang menjalankan kekuasaan eksekutif.
Sejak awal kemerdekaannyan Negara Turkiye yang dulu bernama Turki telah beberapa kali diguncang kudeta militer. Sejak Mustafa Kemal Attaturk meninggal tahun 1937, Turki telah beberapakali diguncang kudeta militer. Kudeta milter pernah terjadi tahun 1960, 1971, 1980 dan 1997.
Militer Turki yang didominasi oleh kelompok nasionalis dan sekuler yang sangat loyal terhadap Attaturk. Jika militer menganggap bahwa pemerintahan yang berlangsung tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Attaturk (Sekularisme) maka militer melakukan kudeta.
Aksi kudeta militer ini pertama kali di negara ini terjadi pada 27 Mei 1960. Awalnya tahun 1950 berlangsung pemilu demokratis yang menjadikan Partai Demokrat Partisi (DP) sebagai pemenang setelah sebelumnya selalu dimenangkan oleh partai sekuler CHP. Sebagai partai penguasa tahun dimulailah kebangkitan gerakan Islam di Turki. Salah satu yang mencolok adalah dikembalikanya azan ke bahasa aslinya (Arab).
Setelah hampir satu dekade berkuasa, pada tahun 1960 muncul gerakan perlawan untuk menghentikan program ‘islamisasi’ DP ini. Gerakan ini kudeta yang dilakukan junta militer terhadap pemerintahan sah PM Adnan Menderes yang kala itu sang perdana menteri harus berakhir tiang gantungan.
Kudeta perdana ini disusul dengan kudeta berikutnya oleh junta militer. Kudeta kedua terjadi tahun 1971, kudetia ketiga tahun 1980, kudeta keempat tahun 1997 dan kudeta kelima terjadi 15 Juli 2016.
Kudeta militer kedua terjadi 12 Maret 1971. Kudeta terjadi pada masa kekuasaan Suleyman. Kudeta militer terjadi disebabkan adanya kekacauan dalam kalangan kelompok muslim yang bersitegang karena berdebat untuk menentukan siapa yang lebih berhak dalam mewarisi Partai Keadilan (Adelet Partisi) berhasil memenangkan pemilihan umum legislatif 1965. Kekisruhan partai politik ini mendorong terjadinya kudeta militer.
Kudeta militer ketiga di Turki terjadi pada 12 September 1980. Kudeta militer ini lebih bersifat kedaerahan, yang artinya Turki harus melawan pemberontakan yang berasal dari suku Kurdi. Kudeta yang ketiga ini menimbulkan kesan yang mendalam bagi ranah politik Turki. Dalam kudeta militer kali ini, militer semakin memperkuat eksistensinya didalam panggung politik Turki. Meskipun ada undang-undang yang melarang adanya campur tangan militer dalam sistem politik di Turki, namun peraturan itu tidak pernah bisa diterapkan secara maksimal.
Pada 28 februari 1997 kembali terjadi kudeta militer yang keempat. Kudeta militer yang terjadi di Turki kali ini dikenal dengan sebutan “kudeta post modern setelah kudeta”. Menurut Syarif Taghian dalam “Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekulerisme Turki,” (2015), kudeta tersebut terjadi dimana ketika pihak militer mengerahkan semua pasukannya untuk menurunkan senjata berlapis baja ke jalan-jalan di Ankara dan memaksa perdana menteri yang ketika itu dijabat oleh Necmettin Erbakan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Kelima adalah kudeta militer pada 15 Juli 2016. Kudeta ini menuntut Presiden Recep Tayyip Erdogan mundur dari Presiden Turki. Namun kudeta ini gagal menumbang Erdogan. Aksi kudeta militer kali ini dapat dengan mudah digagalkan oleh pemerintah Turki dikarenakan kuatnya dukungan dari rakyat terhadap pemerintahan Erdogan. Rakyat turun langsung ke jalan untuk melawan aksi kudeta militer. (maspril aries)
