Pemkab Muba Perang dengan Illegal Drilling
KAKI BUKIT, Palembang – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi, Selasa (12/7) mendatangi kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel) di kawasan Jakabaring.
Apriyadi bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Muba diterima langsung Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Anggono Mahendrawan. Dalam pertemuan tersebut PJ Bupati Muba menyampaikan Pemkab Muba akan memerangi praktek Illegal Drilling di daerahnya.
Menurut Apriyadi akan memerangi illegal drilling baru atau sumur minyak ilegal yang baru dan illegal refinery atau tempat pengolahan minyak ilegal sebagai dukungan yang maksimal kepada Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Penataan Sumur Tua dan Sumur Rakyat serta di-back up penuh TNI dan Polri.
“Ini persoalan klasik yang selama ini sulit dituntaskan, dengan dukungan penuh SKK Migas serta TNI Polri dan Forkopimda kali ini, saya berkeyakinan persoalan ini akan tuntas. Untuk pengolahan minyak ilegal oleh warga atau illegal refinery dengan tegas dihentikan karena inilah yang selama ini merusak lingkungan serta tak jarang menimbulkan korban jiwa,” kata Apriyadi.
Apriyadi yang didampingi Asisten I Pemkab Muba Yudi Herzandi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andi Wijaya Busro, Kepala Bagian (Kabag) SDA, Kabag Hukum Romasari Purba, dan Kabag Perekonomian Aswin, menjelaskan keseriusan Pemkab Muba untuk menuntaskan masalah illegal drilling baru dan illegal refinery ini juga telah menjadi atensi Presiden Joko Widodo.
“Sesuai arahan Presiden, ke depan diharapkan penataan sumur yang dikelola masyarakat dapat diberikan payung hukum yang baik agar memberikan manfaat untuk masyarakat dan daerah. Tentu kita harus terus maksimal dan tak lelah untuk menuntaskannya, ini demi menjaga lingkungan Muba tidak rusak,” ujar mantan Sekretaris Daerah Muba.
Sementara itu Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Anggono Mahendrawan menyampaikan bahwa saat ini terdata ada ribuan sumur minyak di Kabupaten Muba yang dikelola masyarakat. “Ke depan kita targetkan tidak ada lagi sumur baru dan zero illegal refinery di Muba,” katanya.
Menurut Anggono, dengan kolaborasi berbagai pihak serta dengan tegas instruksi Presiden Joko Widodo tentu lingkungan dapat tertata baik serta dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Muba. “Kami apresiasi Pemkab Muba dan Pj Bupati Apriyadi yang memiliki komitmen untuk menuntaskan persoalan ini,” ujarnya.
Direktur Utama PT Petro Muba Khadafi menyatakan akan siap bekerja maksimal menginventarisir serta mengakomodir sumur minyak di Muba. “Kami juga akan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar tidak ada lagi sumur baru serta pengolahan minyak illegal yang selama ini sangat marak,” katanya. (maspril aries)