Ilustrasi mengisi daya angkot listrik. (FOTO: AI)
KINGDOMSRIWIJAYA – Di sebuah desa di pedalaman Sumatera Selatan (Sumsel), ratusan kilometer dari hiruk-pikuk Palembang, Bu Siti pagi ini membuka jendela dapurnya. Uap beraroma kuah pindang ikan perlahan mengepul dari periuk di atas kompor induksi yang baru dipasang bulan lalu.
Sudah puluhan tahun perempuan baya ini mengenal hangatnya api dari tungku kayu bakar—asap yang menembus langit-langit, debu yang menempel di dinding, dan lelahnya mengumpulkan ranting setiap hari. Kini, semua itu perlahan berganti. Di atap rumahnya, sepasang panel surya menangkap sinar matahari pagi. Ia belum hafal berapa watt yang dihasilkan, tapi satu hal yang pasti, tagihan listrik bulan lalu turun hampir separuh. “Matahari gratis,” katanya sambil tersenyum.
Tak jauh dari sana, di jalanan kota Palembang, Pak Lukman baru saja selesai mengisi daya angkot listriknya di stasiun pengisian milik koperasi setempat. Dulu, telinganya terbiasa dengan deru mesin bising dan matanya dengan asap hitam yang mengepul. Sekarang, hanya ada dengungan pelan yang hampir tak terdengar. “Awalnya ragu,” ujarnya, “Sekarang biaya perawatan dan pengisian jauh lebih ringan. Kendaraan ini justru menyelamatkan penghasilan saya”.
Kisah Bu Siti dan Pak Lukman bukan sekadar cerita masa depan. Ini adalah skenario energi yang tengah disiapkan dan memang harus disiapkan. Mereka adalah wajah nyata dari gelombang besar yang sedang melanda Indonesia, gelombang itu bernama “transisi energi”. Namun, perubahan ini tak sesederhana menukar alat memasak atau jenis kendaraan. Ia adalah pergeseran mendasar dari cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan menikmati sumber kehidupan itu sendiri—dengan satu syarat mutlak: harus dilakukan secara berkeadilan.
Transisi Energi Berkeadilan
Agar Anda tidak gagap dan gagal paham tentang transisi energi. Mari kita memahami mengapa kita harus berubah? Selama berabad-abad, energi menjadi darah peradaban manusia. Dari api purba yang melindungi dan menghangatkan, hingga listrik yang menerangi dunia digital saat ini. Namun, cerita energi kita selama beberapa dekade terakhir terlalu bergantung pada energi fosil berupa batu bara, minyak, dan gas. Sumber daya ini memang membawa kemajuan luar biasa, tapi juga menorehkan luka mendalam, adanya emisi gas rumah kaca yang memanaskan bumi, polusi udara yang meracuni paru-paru, ketidakstabilan harga, serta kesenjangan akses yang memisahkan mereka yang berlebihan dan yang kekurangan.
Kini, bukti kerusakan itu tak bisa lagi ditolak. Gelombang panas mematikan, banjir merendam desa dan kota, kekeringan mematikan lahan pertanian, serta kabut asap yang menelan ribuan hektar hutan—semuanya menjadi tanda bahwa jalan energi fosil sudah buntu.
Transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ia adalah perjalanan menuju sistem energi yang rendah karbon, berkelanjutan, dan berkeadilan—berpindah dari bahan bakar yang merusak ke sumber daya matahari, angin, air, dan panas bumi yang bersih dan melimpah.
Banyak orang beranggapan, transisi energi hanya soal memasang panel surya atau membangun turbin angin. Padahal, intinya adalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Transisi energi berkeadilan dari berbagai referensi yang ada menyebutkan, “ada tiga pilar utama”. Pertama, Keadilan Prosedural. Semua pihak—termasuk masyarakat adat, pekerja, perempuan, dan warga daerah—harus terlibat dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi objek kebijakan.
Kedua, Keadilan Distributif. Manfaat energi bersih harus dinikmati merata, dan beban pengalihan dari fosil tidak boleh ditanggung oleh kelompok yang paling rentan. Ketiga, Keadilan Restoratif. Kita harus memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi akibat eksploitasi energi lama, serta memastikan pekerja dan komunitas yang bergantung pada tambang atau PLTU tidak tertinggal.
Bagaimana wajah transisi energi Indonesia? Negara ini memiliki posisi istimewa di bumi. Indonesia negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa, sinar matahari menyinari wilayahnya sepanjang tahun. Kita memiliki ribuan sungai yang berpotensi untuk tenaga air, rangkaian gunung berapi untuk energi panas bumi, garis pantai terpanjang ketiga di dunia untuk energi laut, serta limbah pertanian dan perkotaan yang melimpah untuk bioenergi.
Secara kebijakan, arahnya sudah jelas. Pemerintah menargetkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai 23% pada tahun 2025 dan 31,2% pada 2050, serta berambisi menjadi “raja energi hijau dunia” dengan target pembangunan 100 GW tenaga surya. Komitmen ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 dan keikutsertaan dalam kemitraan JETP senilai USD 21,6 miliar guna mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Namun, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Masih ada kesenjangan pemahaman dan kesadaran. Penelitian yang dilakukan Yayasan Indonesia CERAH melalui diskusi kelompok terfokus pada Mei 2025 menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat luas masih sangat terbatas.
Pada ibu rumah tangga usia 25–50 tahun, “energi” identik dengan daya listrik rumah dan tenaga fisik. “Lingkungan” berarti kebersihan halaman dan debu jalanan, bukan krisis iklim global. Cuaca yang makin panas atau banjir dianggap akibat bangunan tinggi dan hilangnya pepohonan, bukan karena pembakaran batu bara.
Pada pekerja sektor informal seperti pedagang, pengemudi ojek, dan asisten rumah tangga, bahwa menghemat listrik semata-mata karena biaya, bukan demi lingkungan. Kemudian istilah “energi terbarukan” dan “transisi energi” masih terdengar asing bagi mayoritas warga, termasuk anak-anak sekolah.
Warisan Masa Lalu dan Kendala
Dalam laporan Satu Tahun Kepresidenan Prabowo & Ambisi 100% Energi Terbarukan (CERAH, Oktober 2025) mencatat adanya inkonsistensi. Warisan program 35.000 MW era sebelumnya menghasilkan over supply listrik berbasis fosil dan “infrastructure lock-in” yang menyulitkan peralihan. Pembayaran take-or-pay mencapai ratusan triliun rupiah untuk listrik tak terpakai. Di sisi lain, komitmen internasional seperti JETP (Just Energy Transition Partnership) senilai USD 21,6 miliar dan target Net Zero Emission 2060 tetap berjalan, meski tantangan implementasi di daerah besar. Ini adalah warisan kebijakan masa lalu yang menjadi kendala terbesar dalam transisi energi.
Belum lagi, kesiapan antar daerah pun beragam. Sumatera Selatan masih merencanakan PLTU batu bara khusus industri, sementara Jawa Barat lebih maju memanfaatkan surya dan air. Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah memiliki potensi EBT raksasa, namun tertahan oleh kurangnya jalan transmisi dan tenaga ahli.
Dari sisi global, adanya ketegangan geopolitik, seperti pasca konflik Rusia-Ukraina memunculkan narasi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan berorientasi dalam negeri untuk menarik investasi teknologi hijau—seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS dan rencana REPowerEU—yang berpotensi mengurangi peluang negara berkembang. Di sisi lain, kelompok produsen fosil menyerukan perlunya investasi minyak dan gas jangka panjang. Kita harus berhati-hati agar transisi tidak menjadi alat persaingan antarnegara, melainkan jalan bersama yang adil.
Di dalam negeri, Sumatera Selatan selama puluhan tahun bergantung pada batu bara—penghasilan daerah dan sumber pajak, dan mata pencaharian ribuan orang. Tahun 2024 saja, produksinya mencapai 131,28 juta ton, naik 24% dibanding tahun sebelumnya. Jika transisi energi berjalan tanpa perencanaan matang, ribuan pekerja bisa kehilangan sumber penghidupan.
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melalui program “Inovasi Wilayah untuk Transisi Energi Berkeadilan” telah menyusun peta jalan pengembangan keterampilan dan mengidentifikasi sektor pengganti bagi pekerja yang kehilangan mata pencahariannya, seperti melalui perkebunan kopi berkelanjutan, pariwisata alam, dan pengolahan hasil bumi.
Di Indonesia, pemerintah daerah bersama serikat pekerja, kampus, dan LSM bisa merancang pelatihan agar mantan pekerja tambang bisa beralih menjadi teknisi panel surya, petani kopi bersertifikat, atau pengelola ekowisata. Transisi energi bukan hanya berarti menutup lubang tambang dan membiarkan warga menderita. Transisi energi berkeadilan harus membuka pintu ke masa depan yang lebih baik.
Peran Kita Semua
Transisi energi berkeadilan tidak bisa berjalan hanya dengan kebijakan pemerintah atau investasi asing. Ia butuh kita semua—dari ruang tamu hingga ruang rapat, dari sekolah hingga pasar.
Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Masyarakat bisa melakukannya dengan meningkatkan pemahaman. Seperi mencari tahu asal listrik yang kita pakai, dampak bahan bakar fosil, dan manfaat energi bersih. Masyarakat bisa berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan saat pemerintah menyusun rencana energi daerah, tidak membiarkan keputusan diambil tanpa suara kita. Kemudian masyarakat beradaptasi secara bijak dengan menghemat energi, memanfaatkan sumber daya lokal, dan mendukung produk atau layanan yang ramah lingkungan.
Apa yang harus dilakukan pemangku kepentingan? Pemerintah menyusun aturan yang jelas, konsisten, dan melibatkan masyarakat sejak awal; memberikan jaminan sosial serta pelatihan bagi pekerja dan daerah terdampak; serta memperkuat sinergi pusat dan daerah. Dunia Usaha mengembangkan teknologi terbarukan lokal, menyerap tenaga kerja dari daerah bekas tambang, dan menerapkan prinsip keadilan sosial dalam setiap proyek. Kemudian, pendidikan dan penelitian, dengan menyiapkan kurikulum yang relevan, mengembangkan inovasi murah dan mudah diterapkan, serta menjembatani kebutuhan lapangan dengan ilmu pengetahuan.
Kemudian perubahan iklim memberi kita kesempatan langka dengan mengubah ancaman menjadi peluang untuk menciptakan sistem energi yang lebih adil, tangguh, dan selaras dengan alam. Cerita energi kita tidak boleh lagi berakhir dengan kerusakan dan ketimpangan, melainkan dengan kemakmuran yang dibagi bersama.
Inilah mengapa transisi energi bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Transisi energi adalah perjalanan menuju sistem energi yang berkelanjutan, rendah karbon, dan berkeadilan. Ini adalah pergeseran dari sumber energi yang mengakibatkan pemanasan global menuju sumber energi bersih terbarukan seperti matahari, angin, air, dan geothermal. Ingat bahwa transisi ini bukan sekadar mengganti mesin atau pembangkit listrik; ini adalah transformasi cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi energi, yang akan meresap hingga ke setiap aspek kehidupan sehari-hari.
Kini dan ke depan, transisi energi bukan lagi isu yang dibahas di konferensi internasional. Ia adalah cerita tentang tagihan listrik, kualitas udara yang kita hirup, dan masa depan anak-anak kita. Pemerintah berambisi menuju energi bersih, namun di tengah masyarakat urban akar rumput masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadap.
Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun kepemimpinannya (Oktober 2024–2025) menyatakan ambisi besar, menjadikan Indonesia “raja energi hijau dunia” melalui swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan energi fosil. Visi Asta Cita menekankan peningkatan porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran listrik PLN, revisi kebijakan yang menghambat investasi, serta melanjutkan pemensiunan dini PLTU secara adil. Target pembangunan 100 GW energi surya yang disebutkan dalam konteks kebijakan pemerintahan ini berpotensi mengubah lanskap energi nasional.
Cerita energi kita di tengah perubahan harus menjadi cerita harapan dan transformasi. Cerita tentang bagaimana kita mengubah ancaman krisis iklim menjadi peluang untuk menciptakan sistem energi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan alam. Cerita tentang bagaimana energi, sumber kehidupan, kembali menjadi pilar utama untuk kemakmuran bersama dan kesejahteraan planet.
Mari kita tulis cerita ini bersama, dengan keadilan dan tanggung jawab sebagai tinta utamanya, menuju masa depan yang lebih cerah dan sehat untuk semua. Karena di ujungnya, energi yang kita bangun hari ini adalah warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Dan warisan itu haruslah cerita tentang keadilan, ketahanan, dan harapan.
Ke depan, Bu Siti, Pak Lukman, mantan pekerja tambang di Sumatera Selatan, petani di Jawa Barat, dan nelayan di Sulawesi—mereka adalah penulis utama cerita tentang Kendala terbesar datang dari warisan kebijakan masa lalu. Dengan keadilan dan tanggung jawab sebagai tinta, mari kita melangkah bersama menuju masa depan di mana energi tidak lagi menjadi beban, melainkan anugerah yang menjaga bumi dan menghidupi kita semua.
Karena energi yang kita bangun hari ini adalah warisan bagi anak cucu. Dan warisan itu haruslah cerita tentang harapan.
Mari membaca transisi energi sampai khatam agar berkeadilan. (maspril aries)
