Ilustrasi paparan jurnalisme egaliter. (FOTO: AI)
KINGDOMSRIWIJAYA – Suatu hari, pada pekan ini, seorang teman yang berprofesi sebagai jurnalis mengirim daftar kepengurusan sebuah wadah yang tengah digagasnya. Dari daftar list nama-nama yang diajak gabung adalah orang-orang memiliki kompetensi pada bidangnya. Di depan nama mereka terpasang gelar akademik yang mentereng.
Pada nama saya juga di depannya ada terpasang gelar akademik yang saya peroleh setelah menyelesaikan pendidikan sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip). Hati saya tersentak, saat itu naluri sebagai jurnalis langsung menggerakkan tangan saya berkirim pesan melalui teknologi digital yang waktu masa kuliah belum ada atau belum digunakan secara masif. “Bro saya minta gelar apa pun jangan dilekatkan dengan nama saya, temasuk dalam susunan pengurus. Di semua kartu identitas atau administrasi saya tidak mencantumkan gelar akademis”. Itu argumentasinya.
Demikian pula saat menjalani profesi sebagai jurnalis, tak pernah mencantumkan gelar-gelar yang panjang. Mungkin pernah ada satu atau dua, panitia memberikan piagam meminta saya memasang gelar. Demikian juga pada buku-buku yang saya tulis, di sampul depan pada nama penulis tidak pernah saya cantumkan gelar.
Alkisah tentang gelar (gelar akademik) saya jadi teringat pada forum diskusi di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB dengan menghadirkan Prof Zainal Arifin Mochtar—yang akrab disapa Uceng— Guru Besar FH Universitas Gajah Mada. Dalam sebuah forum diskusi tersebut mengangkat isu yang tajam sekaligus sensitif: tradisi “memberhalakan gelar” dalam masyarakat Indonesia. Uceng menyebut fenomena ini sebagai kecenderungan sosial yang menjadikan gelar akademik bukan sekadar penanda kompetensi, melainkan simbol status yang dipuja, dilindungi, bahkan diperebutkan secara tidak etis.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dari kultur sosial, kebutuhan psikologis, sistem birokrasi, dan struktur kekuasaan yang sering kali mengaitkan legitimasi kepemimpinan dengan deretan titel di depan dan belakang nama. Bagian lengkap dari pernyataan Uceng di atas bisa ditonton pada kanal Youtube “Bebas Berpendapat”.
Tapi artikel ini tidak membahas tentang “memberhalakan gelar”, melainkan tentang faham/ sikap/ prinsip egaliter yang dikenal dan hidup pada ekosistem atau lingkungan jurnalisme. Sejak menekuni menjadi jurnalis di kampus, sampai bergabung koran nasional, saya sudah dicekoki oleh pada jurnalis senior yang mengatakan, “Sebagai jurnalis Anda tidak boleh minder saat menghadapi nara sumber, apa pun pangkat, titel dan jabatan nara sumber, saat berhadapan dengan mereka kita setara alias egaliter”. Pesan itu pun terpatri hingga kini. Makanya dalam berbagai aktivitas, paham atau sikap egaliter itu terus melekat. Itu alasan saya sebagai jurnalis meminta gelar di depan nama tersebut dihapus agar terjadi kesetaraan.
Prinsip Egaliter
“Egaliter” berasal dari kata “égal” dalam bahasa Prancis, artinya “setara”. Simak dalam sejarah Prancis, pada 18 November 1877, di tengah hiruk-pikuk jalan-jalan Paris, sebuah surat kabar baru lahir, namanya L’Égalité [“The Equality” terjemahan bebas: Kesetaraan]. Surat kabar ini sejak awal memasang misi memperjuangkan kesetaraan kelas. Motto yang terpampang di kepalanya berbunyi, “Kebebasan, Kesetaraan, Solidaritas, Keadilan”. Sejarawan menulis bahwa jurnalisme, L’Égalité menjadi bukti paling awal dari jurnalisme yang secara sadar menolak hierarki sosial dan memberdayakan suara proletariat—sebuah cikal bakal jurnalisme egaliter modern.
Apa yang terjadi di Eropa tersebut kemudian merambah ke Amerika. Sekitar tiga dekade kemudian di seberang Atlantik, tepatnya di Amerika Serikat, gelombang baru jurnalisme egaliter mulai mengguncang fondasi kekuasaan. Pada masa The Progressive Era (era progresif) di awal abad ke-20 menjadi surga bagi para jurnalis pemberani. Kelompok ini kemudian mendapat julukan merendahkan dari Presiden Theodore Roosevelt pada 1906 yaitu “Muckrakers” (penggaruk kotoran). Sebuah nama yang awalnya bernada ejekan, namun kemudian mereka kenakan dengan penuh kebanggaan.
Roosevelt, dalam pidatonya yang cukup kontroversial, mengibaratkan mereka sebagai karakter dalam novel Pilgrim’s Progress yang hanya asyik menunduk menggaruk kotoran di kakinya, sambil mengabaikan “mahkota surgawi” di atasnya. Namun, sindiran ini justru memantik kesadaran publik dan mendorong lahirnya regulasi baru di AS.
Mengapa mereka dianggap egaliter? Karena mereka menyoroti penderitaan kelas pekerja dan mengkritik habis-habisan keserakahan korporasi, yang dulunya jarang tersentuh media arus utama yang cenderung “berpihak” pada kepentingan bisnis dan elite politik. Tokoh terkenal dalam kelompok ini antara lain Upton Sinclair (novelis yang investigasinya tentang industri pengemasan daging memicu lahirnya Pure Food and Drug Act), Ida Tarbell, Lincoln Steffens, dan Jacob Riis. Dengan dukungan majalah populer seperti McClure’s, Collier’s, dan Cosmopolitan, muckrakers meningkatkan kesadaran publik tentang ketidakadilan, menyoroti “kekerasan terhadap buruh, kondisi hidup kumuh di kota-kota, dan penindasan politik”.
Para muckrakers inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai perintis jurnalisme investigasi dan jurnalisme advokasi modern. Mereka tidak segan-segan melawan arus keberpihakan media mainstream (politically beholden mainstream), dan menganggap keberpihakan pada kebenaran sebagai hal etis.
Jurnalisme egaliter adalah respons terhadap sebuah masalah fundamental dalam sejarah media: siapa yang didengar, dan siapa yang diabaikan? Di Amerika Serikat akar konseptual jurnalisme egaliter dapat dilacak ke era jurnalisme investigatif modern di Amerika Serikat pada 1970-an. Pada waktu itu, dua jurnalis muda dari Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, melakukan penyelidikan mendalam tentang skandal Watergate yang melibatkan Presiden Richard Nixon.
Yang membuat liputan mereka revolusioner bukan hanya keberaniannya mengusut presiden—tetapi juga cara mereka memberikan suara kepada berbagai pihak. Mereka tidak hanya mewawancara pejabat tinggi, tetapi juga staf junior, petugas keamanan, dan bahkan sumber-sumber anonim. Setiap orang mendapat kesempatan untuk berbicara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa jurnalisme yang baik bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi tentang siapa yang punya informasi penting untuk disampaikan.
Konsep jurnalisme egaliter semakin menguat pada 1990-an dengan munculnya gerakan “Public Journalism” atau “Civic Journalism” di Amerika Serikat. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Jay Rosen dari New York University dan Davis “Buzz” Merritt dari Wichita Eagle. Mereka bertanya, “Mengapa media selalu bicara tentang rakyat, tetapi jarang bicara dengan rakyat? Public Journalism mengajak media untuk tidak hanya melaporkan apa yang dilakukan pejabat, tetapi juga mendengarkan apa yang dikhawatirkan warga biasa”. Misalnya, jika ada isu pendidikan, jangan hanya kutip Menteri Pendidikan—wawancarai guru, orang tua, dan siswa. Jika ada isu kesehatan, jangan hanya dengar Menteri Kesehatan—dengarkan pasien, perawat, dan dokter lokal. Pendekatan ini menciptakan jurnalisme yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik, bukan hanya kebutuhan institusi kekuasaan.
Secara akademis, jurnalisme egaliter juga dipengaruhi oleh teori normatif media yang dikembangkan oleh sarjana komunikasi seperti Denis McQuail. McQuail mengidentifikasi berbagai fungsi media dalam masyarakat demokratis. Pertama, Fungsi Informasi: Media harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Kedua, Fungsi kontrol sosial: Media harus mengawasi kekuasaan. Ketiga, Fungsi sosialisasi: Media harus membantu masyarakat memahami nilai-nilai bersama. Keempat, Fungsi hiburan: Media boleh menghibur, tetapi tidak boleh mengorbankan kebenaran.
Jadi jurnalisme egaliter adalah perwujudan dari semua fungsi ini. Dengan memberikan suara kepada semua pihak, media tidak hanya menginformasikan, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terlalu dominan dalam narasi publik.
Menara Gading
Dalam perkembangannya, dunia jurnalisme sering kali dibayangkan sebagai menara gading yang megah, tempat para intelektual dan penguasa bertukar pikiran di puncak gedung, sementara masyarakat luas hanya bisa mendengarkan dari lantai dasar. Namun, pernahkah Anda membayangkan sebuah ruang redaksi yang memperlakukan suara seorang tukang ojek sama berharganya dengan suara seorang menteri? Inilah inti dari jurnalisme egaliter, sebuah prinsip yang berakar dari kata Prancis “égal” yang berarti setara.
Definsi singkatnya, jurnalisme egaliter adalah jurnalisme yang tidak memihak strata sosial, ras, agama, gender, orientasi politik, atau status ekonomi tertentu. Semua narasumber punya hak yang sama untuk didengar. Semua korban punya hak yang sama untuk dibela. Semua pelaku punya hak yang sama untuk diklarifikasi.
Dalam jurnalisme, egaliter bukan sekadar istilah keren, melainkan komitmen moral untuk memperlakukan semua pihak secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi, mulai dari saat wartawan mencari berita hingga berita tersebut tersaji di layar ponsel Anda. Jurnalisme ini adalah lawan tangguh dari “jurnalisme elitis” yang sering kali hanya membebek pada kutipan pejabat, konglomerat, atau selebriti, sembari mengabaikan jeritan rakyat kecil yang sering kali menjadi korban kebijakan.
Bayangkan sebuah berita tentang kenaikan harga beras. Dalam gaya konvensional yang kaku, kita mungkin hanya akan membaca pernyataan Menteri Perdagangan atau Dirut Bulog yang berbicara di hotel berbintang. Namun, dalam kacamata egaliter, panggung berita tersebut harus dibagi. Suara ibu rumah tangga di pasar tradisional yang harus memutar otak demi sepiring nasi, petani di pedesaan yang jauh dari kota mengeluh biaya pupuk mahal, hingga sopir truk logistik yang terhimpit biaya operasional, semuanya memiliki hak yang sama untuk didengar.
Hal ini sejalan dengan elemen jurnalisme ke-6 dari Bill Kovach dan Tom Rosenstiel yang menyatakan bahwa jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik dan komentar publik karena demokrasi membutuhkan semua suara, bukan cuma elit. Bahkan dalam jurnalisme profetik yang digagas wartawan senior Parni Hadi, prinsip ini menemukan akarnya pada Alquran surat Al-Hujurat: 13, yang menegaskan bahwa kemuliaan seseorang bukan dilihat dari status sosialnya, melainkan ketakwaannya—sebuah pesan kuat bahwa status sosial tidak boleh menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi narasumber.
Praktik egaliter ini merambah hingga ke hal-hal yang mungkin terlihat sepele namun berdampak besar, seperti penggunaan gelar akademik atau jabatan. Sering kali, kita melihat ketimpangan yang nyata: seorang narasumber elit ditulis dengan lima gelar berderet-deret, sementara warga biasa hanya ditulis “si Rudi” atau “seorang warga”. Jurnalisme egaliter tidak anti-gelar, namun ia kritis terhadap penggunaan gelar yang menciptakan hierarki dan mematikan suara pihak lain.
Aturan baku yang ideal adalah menyebutkan gelar dan jabatan secara lengkap di awal untuk menjelaskan kredibilitas fungsional narasumber, namun setelah itu, gunakanlah nama yang ramah. Jika seorang Profesor diberi ruang untuk menjelaskan teorinya, maka seorang buruh atau petani juga harus diberikan identitas yang lengkap seperti usia dan lokasi tempat tinggal agar mereka tidak menjadi sosok anonim yang misterius. Dengan begitu, berita tidak lagi terasa seperti laporan dari “lantai penthouse” yang dingin, melainkan percakapan hangat yang melibatkan seluruh lantai bangunan demokrasi kita.
Tentu saja, mewujudkan jurnalisme yang benar-benar egaliter di tengah gempuran kecepatan media digital bukanlah perkara mudah. Wartawan sering kali terjebak dalam rutinitas redaksi dengan deadline yang mencekik, yang membuat mereka lebih memilih menelepon Humas dari pada harus blusukan ke kampung-kampung. Belum lagi tekanan bisnis di mana pengiklan besar sering kali menjadi “anak emas” yang tidak boleh dikritik, sementara pedagang kaki lima menjadi sasaran empuk berita yang galak.
Tantangan terbesar saat ini mungkin adalah algoritma media sosial, di mana berita tentang “artis cerai” jauh lebih banyak diklik daripada berita tentang “petani gagal panen”. Namun, disinilah peran penting jurnalisme sebagai kontrol sosial diuji. Kita membutuhkan jurnalisme yang memanusiakan semua pihak, yang tidak lagi menggunakan istilah merendahkan seperti “gelandangan” dan menggantinya dengan “tunawisma”, atau tidak lagi menggunakan stereotip seperti “ibu-ibu rempong”.
Praktik Jurnalisme Egaliter
Dari definisi tentang jurnalisme egaliter di atas, seorang jurnalis harus memperhatikan hal-hal berikut untuk bisa memahami dan mengerti apa jurnalisme egaliter. Berikut tips yang bisa diterapkan para jurnalis/ wartawan:
1. Pemilihan narasumber: Korban gusuran dikasih porsi sama dengan pengembang. Buruh pabrik dikutip selain CEO. Difabel, masyarakat adat, petani, driver ojol: suara mereka penting.
2. Bahasa inklusif: Tidak pakai label merendahkan: “gelandangan” jadi “tunawisma”, “OCD” tidak buat bercandaan. Tidak stereotip: “Ibu-ibu rempong”, “anak Papua tertinggal”.
3. Pemberitaan kejahatan: Praduga tak bersalah untuk semua. Tersangka orang miskin dan tersangka anak pejabat diperlakukan sama: inisial, blur wajah, sebelum ada putusan tetap.
4. Akses: Media memberi ruang surat pembaca, kolom opini publik, liputan warga. Bukan cuma rilis pemerintah/PR korporasi.
5. Agenda setting: Angkat isu yang berdampak ke kelompok marjinal: akses air bersih, upah layak, kekerasan domestik, bukan cuma isu bursa saham & politik elite.
Jurnalisme egaliter menjadi penting dalam ekosistem jurnalisme karena melaksanan fungsi kontrol sosial. Kalau media cuma dengar yang berkuasa, kekuasaan nggak kekontrol. Korupsi, penggusuran, pelanggaran HAM lolos. Kemudian menjadikan demokrasi sehat. Warga butuh informasi lengkap dari semua sisi buat ambil keputusan. Jurnalisme egaliter adalah bahan bakar demokrasi. Dan mencegah dehumanisasi. Ketika kelompok tertentu terus-menerus nggak muncul di berita kecuali jadi “pelaku kriminal”, publik jadi bias. Egaliter memanusiakan semua pihak.
Dalam penulisan berita, jurnalisme egaliter bukan anti-gelar. Tapi dia kritis terhadap penggunaan gelar yang justru membuat hierarki dan mematikan suara yang lain. Gelar akademik dipakai sebagai identitas profesi + kredibilitas, bukan untuk meninggikan satu orang di atas yang lain.
Contoh yang egaliter:
– “Prof. Dr. Aminah, pakar gizi IPB” → menjelaskan kenapa dia layak jadi narasumber soal stunting. Kalau tulis “Ibu Aminah” aja, pembaca tidak tahu kapasitasnya.
– “Kombespol Budi, Kabid Humas Polda Metro” → menjelaskan jabatan resmi narasumber. Pembaca tahu dia bicara atas nama institusi.
Prinsipnya, gelar adalah keterangan fungsional. Sama sama seperti “Petani”, “Buruh”, “Guru”. Itu identitas peran.
Contoh berikut adalah ketika gelar dipakai sebagai alat pembeda kelas sosial atau senjata argumen. Berikut contoh yang tidak egaliter:
– “Prof. Budi menyatakan UU itu baik. Sementara si Rudi dari Kampung Cibogo menolaknya.” Dalam teks berita ini “Prof.” vs “si Rudi” jelas ada bias. Seolah pendapat profesor lebih berat dari warga biasa.
Bentuk lainnya yang tidak egaliter dalam pemberitaan, “Kombespol, Doktor, Pengusaha” disebut 3x dalam satu berita, sementara “korban, warga, ibu rumah tangga” tidak pernah disebut. Ini jurnalisme elitis, melanggar egaliter karena menciptakan kesan “yang bersuara cuma orang penting”. Petani, buruh, korban dianggap tidak layak didengar.
Berikut tabel contoh Pelanggaran vs Penerapan:
| Tidak Egaliter | Egaliter |
| Judul: “Gara-gara PKL, Jalan Macet Parah” | Judul: “Pedagang & Pemkot Belum Sepakat Solusi Relokasi, Kemacetan Terus” |
| Narasumber cuma Kapolres + pengacara pelaku | Narasumber: Kapolres + pengacara + korban + saksi warga + ahli pidana |
| Foto korban kekerasan seksual ditampilkan jelas | Wajah + identitas korban disamarkan, fokus ke pelaku & sistem |
Harus diingat bahwa egaliter bukan berarti “semua pendapat benar”. Rasisme, hoaks, ujaran kebencian tetap tidak dapat panggung dalam pemberitaan. Egaliter artinya memberi kesempatan adil untuk fakta dan kemanusiaan setiap orang muncul, lalu publik yang menilai. “Kalau media massa ngaku pilar keempat demokrasi, dia wajib dengerin lantai 1 sampai penthouse, bukan cuma yang di rooftop.
Kepada para pembaca media massa baik cetak, online atau audio visual (radio dan televisi), jadilah pembaca yang cerdas, kita bisa melakukan checklist cepat untuk melihat apakah berita yang kita konsumsi sudah egaliter atau belum. Apakah ada suara kelompok paling rentan yang terdampak? Apakah perlakuan terhadap anak pejabat dan anak orang miskin dalam kasus hukum disamakan? (maspril aries)
#Penulisan Konten ini diolah dengan bantuan AI
