KINGDOMSRIWIJAYA – Menjelang mulai bertugasnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang yang baru, pasangan Ratu Dewa dan Prima Salam, pelaku seni dan komunitas seni di kota ini tengah semangat mengusung untuk adanya Peraturan Daerah (Perda) Kesenian.

Realisasi untuk mewujudkan Perda Kesenian ini akan menjadi salah satu tugas Wali Kota Ratu Dewa dan DPRD Kota Palembang ke depan. Untuk merealisasikan adanya Perda Kesenian tersebut Dewan Kesenian Palembang (DKP), budayawan, dan pelaku seni telah sama-sama mendatangi DPRD Palembang.

Senin, 21 Februari 2025 mereka menyampaikan protes terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemajuan Kebudayaan yang diajukan Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

Alasannya dari protes tersebut, Palembang sudah memiliki Raperda Kesenian yang dinilai lebih siap, lengkap dengan Naskah Akademiknya (NA). Mereka khawatir Raperda baru justru mengabaikan kebutuhan spesifik kesenian daerah yang sudah lama diperjuangkan.

Alasan lainnya, “Perda Pemajuan Kebudayaan sering kali hanya menyalin isi undang-undang nasional tanpa menyesuaikan dengan kondisi lokal. Kebijakan semacam itu tidak efektif dan hanya membebani anggaran daerah tanpa memberikan dampak nyata bagi pelestarian budaya”, kata budayawan Vebri Al Lintani

Menurutnya, seharusnya sebuah Perda punya kekhususan sendiri. ‘’Kita butuh regulasi yang benar-benar melindungi kesenian lokal, seperti Wayang Palembang, agar tidak punah. Kami berharap DPRD lebih memperhatikan urgensi regulasi yang mendukung kesenian tradisional yang kini semakin terpinggirkan”, ujarnya.