KINGDOMSRIWIJAYA – Dalam sebuah obrolan dengan topik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palembang 2024, seorang peserta bicara, “Sudah lama Palembang tidak dipimpin wali kota yang berlatar berlakang birokrat”, katanya.

Ia melanjutkan celotehnya, “Dulu sejak awal reformasi 1998 Wali Kota Palembang dijabat oleh mereka yang punya latar belakang birokrasi. Pernah memegang sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota Palembang. Ada Wali Kota M Husni kemudian ada Wali Kota Eddy Santana Putra yang juga seorang birokrat. Beda terlihat wajah Palembang yang dipimpin seorang berlatar birokrat dengan non birokrat”.

Ia tak merinci apa alasannya Palembang perlu dipimpin wali kota berlatar seorang pejabat birokrasi. “Dalam 10 tahun terakhir irama pembangunan Palembang ada yang berbeda dengan periode sebelumnya. Palembang menjadi kota yang pernah punya LRT di Indonesia itu berkat sentuhan tangan seorang mantan birokrat bernama Alex Noerdin yang menjabat sebagai Gubernur Sumsel. Ada sentuhan yang berbeda seorang kepala daerah berlatar belakang birokrat dengan non birokrat”, ujarnya mengakhir celotehnya.

Kini pada Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 sudah sejak 2023 ada sejumlah pejabat atau birokrat yang ber-sosialisasi diri dengan menebar banyak baliho atau poster luar ruang memberi kabar akan maju untuk menjadi Wali Kota Palembang periode lima tahun mendatang.

Dari beberapa nama birokrat yang melakukan sosialisasi tersebut ada seorang birokrat yang namanya banyak disebut akan maju berkontetasi menuju kursi Wali Kota Palembang, nama birokrat tersebut Ratu Dewa.

Ratu Dewa adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) yang memulai karirnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kantor Wilayah Departemen Penerangan (Deppen) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Deppen dilikuidasi pada masa Presiden Gus Dur, Dewa panggilan akrabnya pindah ke lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.