Home > Politik

Tips Pilih Capres dan Caleg Pemilu 2024 dari Walhi Sumsel: Pilah-Pilih-Pulih

Gunakan prinsip pilah pilih dan pulih pada 14 Februari 2024 dalam memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif.

Direktur Walhi Sumsel Yuliusman (ketiga dari kiri) bersama Ketua Dewan Daerah Walhi Sumsel Yudi Fahrian (kedua dari kiri) memberikan keterangan pers menjelang Pemilu serentak 2024. (FOTO: Dok. Walhi Sumsel)
Direktur Walhi Sumsel Yuliusman (ketiga dari kiri) bersama Ketua Dewan Daerah Walhi Sumsel Yudi Fahrian (kedua dari kiri) memberikan keterangan pers menjelang Pemilu serentak 2024. (FOTO: Dok. Walhi Sumsel)

Adapun Prinsip Pilah adalah: Memilah berdasarkan rekam jejak kejahatan konstitusi, HAM, lingkungan, dan pelanggaran etik dengan menggunakan nilai dan prinsip Walhi sebagai panduan.

Kemudian mencermati dan membedah visi- misi, program dan agenda setiap kandidat Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota legislatif. Serta menelusuri, melihat lebih dalam dan membongkar kepentingan aktor-aktor pendukung dibalik setiap kandidat Presiden, Wakil Presiden, serta calon legislatif.

Kemudian menggunakan Prinsip Pilih danPulih, yaitu menolak terjebak pada janji, gimmick, pencitraan dan praktik politik transaksional oleh para kandidat yang berwatak curang, culas, dan ugal-ugalan.

“Juga berkomitmen memilih kader politik hijau yang mengusung agenda platform politik keadilan ekologi. Berkomitmen untuk terus mengawal agenda perwujudan pulihkan Indonesia”, pesan Direktur Eksekutif Walhi Yuliusman.

Sementara itu Ketua Dewan Daerah Walhi Sumsel Yudi Fahrian mengingatkan bahwa akhir dari seluruh kontestasi politik akan melahirkan pemimpin. “Dari pemimpinan inilah yang akan melahirkan regulasi untuk melegitimasi, apakah itu berpihak atau akan justru berhadapan-hadapan khususnya krisis ekologi yang semakin parah”, katanya.

Menurut Yudi, Walhi ada untuk menyerukan karena ada kedaulatan rakyat yang akan dilaksanakan dan itu adalah hak sepenuhnya yang akan digunakan oleh rakyat, dan jika itu tidak disampaikan mereka akan salah menentukan pemimpin ke depan.

Di sisi lain menurut Yuliusman, Walhi Sumsel juga melihat adanya lembaga negara ditekan sedemikian rupa agar berpihak. Di kelembagaan yudikatif Mahkamah Konstitusi (MK) dan penyelenggara Pemilu (KPU) berlangsung upaya memuluskan syahwat politik untuk bisa diwujudkan.

“Semua itu bukan sekedar isu. Kini terlihat bagaimana petinggi dari lembaga tersebut dinyatakan bersalah dengan telah melanggar etik oleh MKMK dan DKPP”, ujarnya. (maspril aries)

× Image