KAKI BUKIT, Palembang – Semangat dan keinginan kuat Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi untuk menyelesaikan masalah illegal drilling di daerahnya tak pernah surut. Setelah membicara masalah illegal drilling dengan SKK Migas, Jumat (9/9) Apriyadi bertemu Panglima Kodam (Pangdam) II Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi.

Apriyadi mendatangi markas Kodam II/Sriwijaya untuk bertemu Pangdam Hilman Hadi yang belum genap sepekan bertugas di Palembang. Dalam pertemuan itu Pj Bupati Muba meminta dukungan TNI.

“Pemkab Muba ingin bersama-sama TNI dan Polri untuk penertiban bahkan penindakan hukumnya agar illegal drilling ini tidak terus bertambah di Muba,” katanya.

Apriyadi menjelaskan kepada Pangdam bahwa saat ini di Muba sudah ada 7000 sumur bor (illegal drilling) dan setiap hari bisa memproduksi 5000 barel minyal mentah namun hanya sekitar 600 barel yang bisa diangkut oleh Perumda PT Petro Muba.

“Sesuai arahan Presiden kepada kami kepala daerah penghasil migas agar dibuat aturan yang tetap melibatkan masyarakat dalam mengelolanya. Namun produksi minyak mentahnya tetap dikembalikan kepada Pemerintah melalui SKK Migas kemudian ke Pertamina. Sampai kini kewenangan tersebut belum ada,” kata mantan Sekretaris Daerah Muba yang didampingi Dandim 0401 Muba Letkol ARM Dede Sudrajat, Kasat Pol PP Erdian Syahri, Kabid Komunikasi Publik Kominfo Muba Yettria dan Plt Kabag Protokol Rangga Perdana Putera.

Untuk dilakukan penindakan secara hukum terhadap praktek illegal drilling menurut Apriyadi bisa saja dilakukan bersama TNI dan Polri untuk melakukannya. “Namun regulasinya ini belum ada, kita ingin ada Peraturan Menteri ESDM yang bisa menguatkan untuk penegakan hukum,” kata kandidat doktor dari Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya (Unsri).

Menanggapi masalah illegal drilling Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi mengatakan, “Untuk mengatasi illegal drilling dalam jangka pendek perlu adanya diskresi dan penegakan hukum secara bersama. Tentu ini harus diatasi dan TNI sangat siap bersama-sama Pemerintah Kabupaten Muba untuk melakukan tindakan.”

Pada pertemuian tersebut Pj Bupati Muba juga menjelaskan adanya masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Muba dengan Provinsi Jambi yaitu di Muara Medak. “Pemerintah Kabupaten Muba ingin masyarakat diberdayakan untuk kelola lahan gambut dengan tanam jagung diselanya ditanam ecalyptus,” ujar Apriyadi.

Selain itu Apriyadi juga menjelaskan tentang Program TMMD di daerahnya. Menurutnya, Pemkab Muba tahun 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 Miliar untuk Program TMMD yang akan membuka daerah di Muba yang terisolir.

“Program TMMD di Muba selalu berjalan maksimal semoga tahun 2023 nanti dapat kembali berjalan baik demi masyarakat pinggiran atau termasuk kategori terisolir, dan tentu ini bentuk sinergi TNI dan Pemkab Muba untuk masyarakat,” ujarnya

Kemudian, terkait TMMD di tahun 2023 di Kabupaten Muba mendatang diharapkan tidak hanya fokus untuk infrastruktur tetapi juga difokuskan untuk penanganan stunting dan penyediaan sarana air bersih warga pelosok.

Apriyadi meengharapkan TMMD 2023 di Muba, sinergi TNI bersama Pemkab Muba dapat berkontribusi dan memberikan manfaat baik untuk masyarakat Muba. (maspril aries)