Home / Literasi / Membaca Kisah Negara Sumatera Selatan yang Nyaris Terlupa, Ada Kisah Bendera Hijau-Kuning Dirobek di Lapangan Hatta

Membaca Kisah Negara Sumatera Selatan yang Nyaris Terlupa, Ada Kisah Bendera Hijau-Kuning Dirobek di Lapangan Hatta

Tesis Dudy Oskandar di UIN Raden Fatah Palembang. (FOTO: Maspril Aries)

Resensi Tesis Dudy Oskandar, “Negara Sumatera Selatan (NSS) 1948–1950: Pembentukan, Dinamika Politik dan Pembubaran” (Magister Sejarah Peradaban Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2026)

KINGDOMSRIWIJAYA – Bayangkan Palembang pada hari Ahad, 19 Maret 1950. Lapangan Hatta yang sekarang berada di Jalan Taman Siswa, Kepandean Baru, dipenuhi manusia yang datang dengan perasaan campur aduk, ada yang lega, marah, bangga, dan barangkali sebagian juga cemas. Di atas panggung sisi lapangan berdiri dr. Mohammad Isa dan dr. A.K. Gani, dua nama yang bagi banyak orang Palembang saat itu sudah identik dengan Republik. Lalu, di sudut lapangan, sesuatu terjadi di tiang bendera. Beberapa orang memanjat, menurunkan bendera berwarna hijau dan kuning, lambang sebuah negara yang baru sehari sebelumnya masih memiliki gedung parlemen, wali negara, dan kabinet, kemudian merobeknya di hadapan ribuan pasang mata.

Isa dan Gani buru-buru menenangkan massa supaya suasana tidak berubah menjadi kerusuhan, dan rapat raksasa itu akhirnya berjalan sampai selesai tanpa insiden besar. Tetapi adegan robeknya kain itu sudah cukup menjadi penutup yang dramatis bagi sebuah negara bernama Negara Sumatera Selatan, disingkat NSS. Dihitung sejak dibentuk pada 30 Agustus 1948, usianya hanya sekitar satu setengah tahun. Singkat sekali untuk ukuran sebuah negara, tetapi ternyata cukup panjang untuk meninggalkan luka, kecurigaan, dan perdebatan yang sampai hari ini belum benar-benar reda.

Adegan itulah, kurang lebih, yang dihidupkan kembali oleh Dudy Oskandar dalam tesisnya yang berjudul Negara Sumatera Selatan (NSS) 1948–1950: Pembentukan, Dinamika Politik dan Pembubaran. Tesis ini ditulis untuk meraih gelar Magister Humaniora di Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang.

Dudy atau Doedy yang berprofesi jurnalis merampungkan studi Magister atau Strata Dua (S2) pada 15 Oktober 2026  di bawah bimbingan Dr. Mohammad Syawaluddin dan Dr. Ahmad Syukri. Dalam tesisnya yang tebal lebih dari 200 halaman, terbagi dalam enam bab, dan menjawab tiga pertanyaan yang kelihatannya sederhana tetapi sebenarnya berlapis, “Mengapa negara itu bisa lahir pada 1948? Siapa saja yang bermain di dalamnya dengan kepentingan apa? Dan mengapa legitimasinya runtuh hingga ia dibubarkan pada 1950

Melalui penelitian pustaka yang dilakukan, Dudy memberikan jawabannya, jika diringkas sampai tulang-tulangnya, cukup tegas. NSS lahir dari strategi federal Belanda yang memanfaatkan sebagian elite lokal, terutama kelompok bangsawan keturunan Kesultanan Palembang Darussalam yang dikenal sebagai Para Raden. NSS rapuh karena bergantung pada kekuatan Belanda, miskin dukungan rakyat, retak dari dalam, dan dihadang kaum republiken yang jauh lebih pandai menggalang massa. Begitu Belanda mundur lewat Konferensi Meja Bundar, fondasinya ikut lenyap.

Ringkasan sependek itu tentu belum memberi keadilan pada ceritanya. Resensi ini ditulis untuk mengajak Anda berjalan lebih lama. Sebab kisah NSS adalah jenis cerita sejarah (bukan fiksi) yang paling sering terlewat. Pelajaran sejarah di sekolah mengajarkan kita bahwa revolusi itu soal proklamasi, pertempuran, perundingan, dan akhirnya penyerahan kedaulatan, dengan panggung yang sebagian besar berada di Jawa. Negara-negara federal bentukan Belanda biasanya hanya muncul sebagai daftar nama di buku teks, deretan “negara boneka” yang kemudian bubar satu per satu pada 1950.

Tesis ini menolak membiarkan Palembang sekadar menjadi satu baris dalam daftar itu. Ia bertanya tentang manusia-manusianya, siapa yang tergoda, siapa yang terpaksa, siapa yang bermain dua kaki, siapa yang diam-diam melawan dari dalam, dan siapa yang akhirnya kehilangan segalanya.

Pada bagian penutup, Dudy yang dikenal sebagai penekun sejarah, mengakui bahwa ingatan masyarakat Palembang tentang periode ini masih terbelah. Sebagian memandang para Raden sebagai tokoh daerah yang berjasa, sebagian lain menilai mereka kolaborator. Sejarah yang masih diperdebatkan seperti itu selalu terasa lebih hidup daripada sejarah yang sudah rapi dikubur.


FOTO: Repro Tesis Dudy Oskandar.

Untuk membedah semua itu Dudy Oskandar meminjam dua kacamata teori. Yang pertama adalah teori sirkulasi elite dari Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, yang memandang masyarakat terbelah menjadi segelintir pemegang kuasa dan massa yang diperintah, dengan perubahan besar terjadi ketika satu elite menggantikan elite lain. Pareto juga menyumbang dua binatang yang lucu sekaligus tajam yakni singa, sebagai elite yang mengandalkan kekuatan dan paksaan, serta rubah, elite yang mengandalkan akal dan tipu daya.

Kacamata kedua adalah gagasan politik identitas Stuart Hall, yang melihat identitas bukan benda yang tetap, melainkan sesuatu yang terus dibangun dan dinegosiasikan. Dengan lensa ini Dudy memotret para Raden tampak sedang memainkan identitas “keturunan sultan” sebagai modal politik, lewat gelar, lewat cerita tentang kesinambungan dengan Kesultanan Palembang, dan lewat simbol-simbol tradisi.

Bab kedua adalah bab yang paling pelan, tetapi justru di sinilah kita mengenal panggungnya. Kita diajak melihat Palembang pada masa kesultanan, ketika masyarakat terbagi antara kaum priyayi dan rakyat biasa, dan para priyayi sendiri berjenjang menjadi pangeran, raden, dan masagus. Dengan cerdas dan referensi yang kuat, Dudy dengan telaten menguraikan siapa yang berhak menyandang gelar apa, dari anak sultan yang lahir dari pernikahan sah sampai keturunan yang menikah dengan orang kebanyakan.

Setelah kesultanan dihapus Belanda pada 1825, para bangsawan ini tidak serta-merta lenyap. Sebagian diserap ke dalam birokrasi kolonial, sebagian menerima uang pensiun yang makin lama makin tidak cukup, dan kekecewaan yang menumpuk itu, menurut tesis, sempat menjelma perlawanan bersenjata. Dari sini kita memahami sebuah paradoks yang akan terus menghantui cerita, tentang orang-orang yang kehilangan tahta ini hidup dalam bayang-bayang kolonial sekaligus menyimpan rasa kehilangan terhadap kejayaan lama.

Ketika Belanda kembali pada 1946–1947 dengan tawaran tentang menjadi tuan rumah di rumah sendiri, telinga sebagian dari mereka tentu mudah tergelitik. Bagian etimologi gelar yang melantur ke Majapahit, Sriwijaya, hingga akar kata Arab memang menarik dibaca, tetapi di sanalah pembaca sebaiknya berhati-hati, karena penelusuran asal-usul kata itu bertumpu pada sumber yang tipis dan terasa lebih dekat ke tafsir ketimbang bukti.

Lalu revolusi datang. Dudy menuliskan bagaimana, delapan hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, roda pemerintahan Republik di Keresidenan Palembang sudah berputar berkat kesigapan A.K. Gani dan kawan-kawannya. Pertemuan-pertemuan malam di rumah Gani, bendera merah putih yang berkibar pada 25 Agustus 1945 di berbagai penjuru kota, semuanya digambarkan dengan hangat. Kemudian Belanda kembali dengan menumpang pasukan Sekutu pada Oktober 1945, dan pada 1–5 Januari 1947 pecahlah Pertempuran Lima Hari Lima Malam.

Di bagian ini tesis memberi hadiah kecil yang berharga bagi pembaca lewat sebuah catatan kaki. Penulis mengutip penelusuran sejarawan Belanda Anne-Lot Hoek tentang laporan resmi Belanda yang mengaku hanya ada tiga korban jiwa, padahal perkiraan lain, termasuk catatan Palang Merah Internasional, menyebut dua ribu hingga tiga ribu lima ratus orang. Selisih sebesar itu mengingatkan kita betapa sebuah peristiwa bisa nyaris hilang dari ingatan ketika yang menulis sejarahnya adalah pihak yang berkuasa. Pasukan Republik akhirnya mundur sekitar dua puluh kilometer dari kota, pemerintahan sipil di bawah M. Isa masih bertahan secara terbatas, dan Palembang praktis jatuh ke tangan Recomba (Regeringscommissarissen voor Bestuursaangelegenheden) pemerintahan sipil Belanda. Kekosongan inilah yang kelak menjadi pintu masuk proyek federal.

Di titik ini tokoh antagonis, kalau boleh disebut begitu, mulai tampil, ada H.J. Wijnmalen, kepala Recomba yang dibentuk pada 19 Juli 1947. Dalam tesisnya Dudy menggambarkannya sebagai orang yang sangat paham bahwa kekuatan senjata saja tidak cukup untuk membuat sebuah negara. Maka ia bekerja pada sisi yang lebih halus, yaitu perasaan. Ia mengipasi rasa tersisih para bangsawan Palembang yang melihat kursi-kursi penting sejak awal revolusi dipegang orang-orang dari luar daerah, terutama A.K. Gani, M. Isa, dan Bambang Utoyo. Slogan “Sumatera Selatan untuk orang Sumatera Selatan” pun disebarkan lewat organisasi pemuda bernama Angkatan Pemoeda Sriwijaya (APS) dan lewat Gerakan Daerah Istimewa Sumatera Selatan yang dibentuk pada Agustus 1947.

Dalam rangka memperkuat rencana pembentukan negara federal, Wijnmalen berupaya membangun basis dukungan politik di tingkat lokal. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memanfaatkan organisasi pemuda bernama Angkatan Pemoeda Sriwijaya (APS). Organisasi ini pada dasarnya tidak memiliki ideologi politik yang kuat, namun cenderung berhaluan pro-Belanda atau Oranjegezindheid, istilah yang digunakan untuk menggambarkan loyalitas kepada Kerajaan Belanda. 


FOTO: Repro Tesis Dudy Oskandar.

Menariknya, penulis tidak menutup mata pada kenyataan bahwa gerakan ini ternyata tidak populer, miskin tokoh pemimpin, dan lemah ikatan organisasinya di mata rakyat. Dari pertemuan di rumah Wijnmalen pada 1 September 1947 lahirlah Panitia Daerah Istimewa, disusul apa yang digambarkan tesis sebagai “banjir resolusi” yang meminta daerah istimewa, lalu bahkan negara, dan kemudian Badan Persiapan Negara Sumatera Selatan pada awal 1948.

Dudy menggambarkan ada pola, sebuah gagasan kedaerahan yang mungkin tulus pada awalnya, ditumpangi dan dipelihara oleh kekuasaan asing yang sangat berkepentingan. Ladang minyak, tambang batu bara, dan perdagangan Palembang membuat kota ini terlalu berharga untuk dibiarkan.

Bagian yang paling menarik dari tesis ini justru bagian yang tampak membosankan, yakni cara Dewan Penasihat dibentuk. Penulis membeberkannya dengan rinci. Dewan itu beranggotakan tiga puluh enam orang, tiga puluh orang Indonesia, dua Belanda, dua Tionghoa, satu India, dan satu Arab. Dari anggota Indonesia, sembilan adalah kepala marga yang dipilih oleh para kepala marga sendiri. Masalahnya, sebagian besar kepala marga itu bukan pilihan rakyat, melainkan orang yang diangkat Belanda untuk menggantikan para pendahulu yang tersingkir setelah agresi militer 1947. Hak pilih untuk kursi lainnya pun hanya diberikan kepada mereka yang membayar pajak dalam jumlah tertentu.

Pemilihan berlangsung pada 10 April 1948, pelantikan pada 4 Mei, dengan hiburan yang berlanjut sampai 8 Mei. Singkatnya, sebuah pemilihan yang di atas kertas tampak demokratis, tetapi dirancang agar hasilnya tidak keluar dari kendali Belanda. Ketika pada 17 Agustus 1948 tiga usulan yang isinya hampir sama dilebur menjadi satu resolusi agar Sumatera Selatan di bawah Recomba diakui sebagai negara, dan Belanda mengesahkannya pada 28 Agustus, kita sebenarnya sedang menyaksikan sandiwara yang naskahnya sudah ditulis jauh sebelumnya.

Dari ruang sidang yang penuh siasat itu muncul seorang tokoh yang kisahnya paling menggoda bernama Abdul Malik, wali negara pertama. Ia bukan Raden, bukan keturunan bangsawan Palembang, melainkan lahir di Sekayu pada 1912. Ia seorang guru yang menjadi kepala sekolah HIS, pernah aktif di PNI, ikut mendirikan Palang Merah Indonesia versi Republik, dan dikenal sebagai pelopor gerakan pemberantasan buta huruf di Palembang. Pada Oktober 1947 ia dikirim ke konferensi UNESCO di Meksiko, lalu singgah ke berbagai negara dan Belanda, perjalanan yang menurut Recomba sebagai bukti kemampuannya menjadi jembatan antarfaksi. Ia dipilih lewat pemungutan suara rahasia pada 29 November 1948 dengan dua puluh dari tiga puluh lima suara, mengalahkan tiga calon lain. Abdul Malik lalu dilantik pada 28 Desember 1948 oleh Dr. Beel di Masjid Agung Palembang dengan sumpah di atas Alquran menurut tata cara Islam. Gajinya 2.250 gulden sebulan.

Dalam tesis ini Dudy juga menyuguhkan sisi lain yang jarang tampak dalam biografi resmi, sepucuk surat gelap bertanggal 30 Maret 1948 yang ditujukan kepada Van Mook, ditulis dalam ejaan lama dengan bahasa yang sangat kasar. Surat itu menuduh Malik bekerja untuk Jepang, menyebutnya tidak layak, dan memprotes mengapa Belanda memilih orang dusun dari hulu, bukan orang asli Palembang. Surat itu bisa dibaca sebagai fitnah, bisa pula sebagai potret sentimen yang hidup, bahwa di Palembang sendiri, di antara sesama yang dianggap “asli”, ada garis gengsi antara orang kota dan orang uluan.

Bagaimana dengan Para Raden sendiri? Mereka tidak berada dalam satu goresan warna, ada yang mendukung dirinya sendiri, ada yang berhati-hati namun dianggap paling condong ke federal dan dianugerahi bintang emas serta perak oleh Recomba. Ada yang lincah berpindah di antara dua kubu, dan yang namanya selalu muncul di kedua sisi cerita.

Dari peta itu Dudy membagi anggota Dewan Penasihat ke dalam empat kelompok. Pertama, golongan federalis yang terang-terangan pro-Belanda, jumlahnya sedikit tetapi pengaruhnya besar. Kedua, golongan pragmatis atau oportunis, yang terdiri atas sebagian Raden, unsur Tionghoa, hingga para pasirah pedalaman, yang menyesuaikan diri dengan arah angin. Ketiga, mereka yang tetap setia pada Republik meski duduk di dalam dewan bentukan Belanda, sebagian disebut hasil infiltrasi pihak Republik.

Keempat, mereka yang berada di luar dewan, dari nasionalis garis keras sampai kaum moderat yang melihat federalisme sebagai tahap sementara menuju kemerdekaan penuh. Pembagian ini berguna, dan membuat kita sadar bahwa cerita “Raden pro-Belanda melawan rakyat pro-Republik”.

Kemudian dibentuk Kabinet NSS, begitu dilantik, memperlihatkan wajah hibrida yang oleh tesis disebut sebagai ciri utamanya, di permukaan dipimpin orang Indonesia, di belakangnya orang Belanda memegang kendali. Dari lima departemen, tiga dipegang tokoh dari lingkungan Raden, yaitu urusan dalam negeri; penerangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan agama; serta pembangunan, transportasi, dan pengairan. Dua lainnya, kemakmuran dan kehakiman, dipegang orang Belanda. Kepala kepolisian dan sejumlah jabatan kunci lain juga masih diisi orang Belanda atau bekas pegawai kolonial. Wilayah kekuasaannya pun jauh dari gagah.


FOTO: Repro Tesis Dudy Oskandar.

Teritorial NSS secara efektif hanya mencakup Keresidenan Palembang, sekitar seperempat wilayah Sumatera Selatan, dengan garis demarkasi Van Mook sebagai pagarnya. Di luar garis itu, pengaruh Republik tetap dominan.

Dalam tesisnya Dudy juga memberi perhatian pada simbol agama, pelantikan di masjid, urusan agama yang digabung dengan penerangan dan kebudayaan, yang ia baca sebagai upaya merangkul ulama sekaligus mengendalikan mereka.

Setelah dilantik Abdul Malik berupaya merealisasikan ambisinya untuk menggabungkan Lampung, Bengkulu, dan Jambi, termasuk lewat konferensi di Palembang pada Maret 1949. Semua iitu kemudian tinggal angan-angan yang kandas ketika arah angin berbalik.

Dudy Oskandar menyimpulkan bahwa Para Raden adalah elite tertutup. Mereka tidak sanggup merangkul republiken moderat, memperlakukan hampir semua republiken sebagai musuh, dan tidak pernah membangun basis massa atau pasukan sendiri. Dalam bahasa Pareto, mereka punya banyak rubah tetapi nyaris tidak punya singa. Ketika Belanda menarik diri, tidak ada lagi yang menopang.

Sebaliknya, kaum republiken, yang dalam kerangka itu adalah elite potensial yang sedang naik, berhasil menggandeng ulama, pemuda, dan petani, mengorganisasi mosi dan resolusi, serta memenangkan pertarungan wacana tentang siapa yang berhak memimpin. Dudy berhasil menambahkan satu detail tajam soal wacana ini, dalam pandangan Islam modernis, gelar kebangsawanan sering dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan, sehingga klaim darah kesultanan kurang laku di telinga kelompok itu. Dengan demikian pembubaran NSS bukan sekadar akibat kebijakan Belanda yang berubah, melainkan juga kekalahan sebuah cara pandang tentang kepemimpinan.

Simak pada Bab keempat mengajak masuk ke dapur politik NSS pada 1949, tahun ketika sang wali negara tampak seperti penyeimbang yang berjalan di atas tali. Pidatonya penuh kata persatuan. Ia menolak provinsialisme, mendukung federalisme yang tidak sempit, dan berulang kali memakai perumpamaan tanaman air yang sempat terpisah oleh perahu yang lewat tetapi kemudian menyatu lagi.

Dalam pidato pada upacara penyerahan kedaulatan di Palembang, 27 Desember 1949, Malik bahkan menyerukan agar orang tidak lagi dibedakan sebagai orang Palembang, Jawa, atau Padang, republiken atau federalis, sebab semuanya orang Indonesia. Kalimat itu indah, sekaligus menyedihkan, karena diucapkan oleh seseorang yang kekuasaannya sedang dilucuti pelan-pelan oleh orang-orang yang tak lagi mau mendengar. Penulis tampak menaruh hormat pada kepiawaian retorika Malik, sambil tetap menunjukkan bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk menambal ketiadaan legitimasi.

Lalu datanglah Konferensi Meja Bundar. Tesis ini mencatat bahwa Malik hadir di Den Haag sebagai bagian dari delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), dan pulang dengan nada kecewa karena aspirasi daerah dinilainya kurang terakomodasi. Namun hasil konferensi sudah mengubah segalanya, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS dan praktis kehilangan kekuasaan politik di Indonesia. Negara-negara bagian yang selama ini disangga Belanda mendadak seperti rumah tanpa tiang.

Dudy merumuskan kegagalan NSS ke dalam tiga kata kunci yang mudah diingat, “krisis legitimasi, fragmentasi elite, dan resistensi masyarakat”. NSS didirikan oleh kekuatan kolonial sehingga sejak awal kekurangan pijakan moral di mata rakyat. Politik pecah belah Belanda berhasil memecah elite sehingga negara tak punya kepemimpinan yang solid. Dan puncaknya, rakyat sendiri bergerak. Tiga kata itu terdengar seperti rumus, tetapi isi bab-bab berikutnya menunjukkan bahwa ia bukan sekadar rumus: ia hidup dalam bentuk surat, resolusi, spanduk, dan teriakan di ruang sidang.

Tesis ini layak untuk diterbitkan menjadi buku mengingat, gaya penulis yang mudah dicerna oleh pembaca atau masyarakat luas, bukan untuk kalangan terbatas (akademisi) dan kampus. Gaya bahasa atau gaya penulis Dudy yang berlatar berlakang jurnalis, membuat pembaca saat membaca tesis ini tidak harus berkerut keningnya. Ini mungkin tesis dengan gaya bahasa koran atau ragam bahasa jurnalistik yang komunkatif. Semoga tesis ini pada 2027 menjelma menjadi sebuah buku yang memperkaya ranah sejarah Sumatera Selatan. (maspril aries)

#Penulisan konten ini diolah dengan bantuan AI 

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *