KINGDOMSRIWIJAYA – Hampir satu bulan yang lalu terhitung mundur sejak 11 November 2026, pada Selasa siang, 13 Oktober 2026, ada yang berubah di simpang Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Selatan (Sumsel) di Jalan Jendral Sudirman. Siang itu di Smpang Polda dipenuhi dua keramaian yang semestinya tidak bertemu. Di satu sisi, mahasiswa Aliansi Cipayung Plus berunjuk rasa menuntut keseriusan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang tiap kemarau menyelimuti Sumatera Selatan dengan kabut asap. Di sisi lain, sekelompok pria berbaju hitam membagikan masker kepada pengendara. Tak lama, dua kelompok itu bersitegang.
Rachmad Kurniawan, wartawan Sriwijaya Post/Tribun Sumsel, mengangkat ponsel dan menyiarkan peristiwa itu langsung lewat kanal Facebook. Bagi wartawan lapangan, itu pekerjaan harian. Beberapa menit kemudian siaran terputus. Menurut kronologi yang dihimpun sejumlah media, ia didekati orang-orang berbaju hitam, diminta menghapus rekaman, lalu ditarik, dipukul, ditendang, dan diinjak, meski sudah menyebut dirinya wartawan. Hidungnya berdarah. Rekannya, Mulyadi dari PalTV, yang berusaha melerai dan menolong, ikut dihajar. Bibirnya robek, wajahnya memar. Seorang wartawan lain, Yola dari Ketik.com, mengaku diintimidasi dan ditekan untuk menghapus foto serta video. Dari informasi yang terhimpun, hari itu korban kericuhan berjumlah sepuluh orang, ada tiga jurnalis, enam mahasiswa, dan satu anggota polisi.
Yang membuat peristiwa ini getir bukan semata jumlah pukulannya, melainkan alamatnya. Semuanya terjadi di depan markas kepolisian daerah, institusi yang secara hukum bertugas menjamin keamanan warga, termasuk warga yang sedang bekerja untuk kepentingan umum.
Setelah kejadian, seorang wartawan senior melontarkan pertanyaan yang sederhana tetapi tak pernah usang, “Mengapa kekerasan terhadap wartawan di Indonesia tak kunjung selesai?”
Jawabannya tidak tunggal. Tulisan ini menelusurinya dalam tiga lapis. Lapis pertama adalah apa yang terjadi di Palembang dan apa yang akan terjadi 11 November 2026 ketika puluhan mungkin ratusan wartawan kembali ke gerbang yang sama. Lapis kedua adalah sejarah dan hukum, mengapa negara yang menjamin kemerdekaan pers di atas kertas masih membiarkan pemegang kamera dipukuli. Lapis ketiga adalah penjelasan sosial dan politik, siapa pelakunya, mengapa penegakan hukum sering berhenti di tengah jalan, apa dampaknya bagi kita semua, dan apa yang bisa dikerjakan agar siklus ini putus.
Satu catatan penting sebelum melangkah. Kasus kekerasan yang menimpa wartawan di Palembang masih berjalan. Rabu 11 November 2026 di tempat yang sama, Koalisi Pers Sumsel bersiap menggelar Aksi Simpatik Jilid II di depan Mapolda Sumsel. Menurut undangan terbuka yang beredar di kalangan insan pers, acara dimulai pukul 13.00 WIB dan ditujukan bagi seluruh wartawan di Sumatera Selatan. Poster aksinya memuat seruan “Save Journalist” dan slogan “Bersatu untuk Kebebasan Pers”, lalu merinci empat tuntutan:
- Tangkap pelaku dan usut tuntas pengeroyokan dua wartawan.
- Evaluasi Direktur Intelkam (DirIntel) Polda Sumsel.
- Tagih janji hasil investigasi Kapolda Sumsel.
- Minta transparansi pemeriksaan terkait kasus tersebut.
Tuntutan kedua patut dibaca pelan-pelan. Koalisi menilai fungsi intelijen keamanan semestinya bisa membaca potensi bentrokan dua kelompok massa yang berhadap-hadapan di depan markas polisi, lalu mencegahnya sebelum ada korban. Menurut pemberitaan Disway, tuntutan itu didasarkan pada dugaan kelalaian pengamanan dan pencegahan intimidasi terhadap pekerja pers di lokasi. Dengan kata lain, yang dipersoalkan bukan hanya siapa yang memukul, tetapi juga siapa yang seharusnya mencegah.
Panitia juga menyiapkan aksi simbolik. Peserta diminta berbaju hitam dengan pita merah di lengan, lalu melepas kartu identitas pers serentak di depan gerbang. Pesannya lugas, jika kartu pers yang dilindungi undang-undang tidak lagi menjamin keselamatan pemegangnya, kemerdekaan pers sedang dalam keadaan darurat. Seorang tokoh pers Sumsel menyatakan bahwa pemberitaan penting, tetapi solidaritas di lapangan tak kalah penting.
Aksi tersebut menjadi lanjutan dari Aksi Simpatik Jilid I pada Kamis, 15 Oktober 2026. Hari itu ratusan wartawan mendatangi Mapolda, mendesak pengusutan pelaku beserta aktor intelektualnya, dan meminta Dirintelkam dicopot. Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, menetapkan tenggat dua kali 24 jam. Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana turun menemui massa dan mengabarkan bahwa dua terduga pelaku telah menyerahkan diri. Lalu, mengapa jilid kedua? Karena menurut koalisi, janji-janji itu belum diikuti keterbukaan informasi yang memadai. Penyebabnya, seperti akan terlihat di bawah, bukan hanya soal satu kasus.
Sebulan Kemudian
Agar adil, mari mulai dari yang sudah dikerjakan. Polisi bergerak relatif cepat pada hari-hari awal. Malam kejadian, Kapolda menggelar konferensi pers dan menyebut seorang terduga provokator, berinisial RK, telah diamankan dengan barang bukti senjata tajam. Mulyadi melapor ke SPKT Polda Sumsel. Pada 15 Oktober, dua orang berinisial AF dan EP menyerahkan diri. Dua hari kemudian, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Johannes Bangun menyatakan keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut peran mereka berupa pemukulan dan penendangan, menjerat keduanya dengan pasal pengeroyokan yang ancamannya di atas lima tahun penjara, dan menahan mereka di Mapolda.
Pengawasan eksternal pun datang. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengunjungi Polda Sumsel pada 18 sampai 20 Oktober, menemui korban, meminta klarifikasi dari Irwasda, Kabid Propam, Karo Ops, dan Direktur Intelkam, serta mendengar masukan koalisi pers.
Namun daftar hal yang belum terjawab ternyata panjang. Pada 2 November 2026, koalisi yang terdiri atas AJI Palembang, PWI Sumsel, SMSI Sumsel, dan redaksi media korban membacakan enam poin sikap. Isinya, mereka meminta transparansi hasil pemeriksaan internal terhadap Irwasda dan hasil pemeriksaan atas dua organisasi yang berada di lokasi kejadian. Mereka menilai polisi terkesan mengulur waktu karena belum ada konferensi pers resmi tentang penangkapan para pelaku. Mereka mengkritik penanganan dugaan pemukulan terhadap salah satu korban oleh oknum anggota kepolisian. Mereka meminta Dewan Pers dan Komite Keselamatan Jurnalis membentuk tim investigasi independen. Dan mereka mengumumkan aksi 11 November.
Desakan dari komunitas dan korban terus datang, meminta penyidik menggali lebih jauh siapa yang menggerakkan kelompok berbaju hitam? Pertanyaannya klasik dalam hampir setiap kasus kekerasan terhadap pers atau wartawan siapa yang memukul sudah mulai terjawab, tetapi siapa yang menggerakkan, membiayai, atau membiarkan masih gelap.
Jejak Kekerasan terhadap Pers
Untuk memahami mengapa kekerasan terhadap wartawan selalu terulang? Maka mari buka lembaran masa lalu. Pada masa Orde Baru, kekerasan terhadap pers lebih sering bersifat administratif, izin terbit bisa dicabut kapan saja. Pada Juni 1994 pemerintah membredel Tempo, Editor, dan DeTik sekaligus. Pesannya jelas bagi seluruh redaksi: berita yang tidak disukai bisa berujung matinya perusahaan.
Kekerasan fisik juga ada, dan sering berakhir tanpa kejelasan. Fuad Muhammad Syafruddin, yang dikenal sebagai Udin, wartawan harian Bernas di Yogyakarta, dianiaya pada Agustus 1996 dan meninggal beberapa hari kemudian. Ia sebelumnya menulis tentang dugaan penyimpangan di Kabupaten Bantul. Orang yang sempat diadili dalam perkara itu akhirnya divonis bebas, dan sampai hari ini pembunuhnya tak pernah dipastikan lewat putusan pengadilan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memasukkan kasus Udin ke dalam daftar pembunuhan wartawan yang belum tersentuh hukum.
Reformasi 1998 membuka pintu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menghapus sensor, pembredelan, dan izin penerbitan. Ratusan media independen lahir. Tetapi kebebasan itu datang tanpa pengawal. Sensor administratif surut, sementara kekerasan di lapangan berganti wajah, dari pemukulan, pengusiran dari lokasi liputan, perampasan alat, dan belakangan berbentuk serangan digital.
Pada 2009, Narendra Prabangsa wartawan dari Radar Bali dibunuh setelah menulis tentang dugaan penyimpangan proyek. Pada 2010, dua wartawan di wilayah timur, Alfrets Mirulewan di Maluku Barat Daya dan Ardiansyah Matra’is di Merauke, tewas dalam waktu berdekatan. Dua nama terakhir ikut tercatat dalam daftar kasus yang tak tuntas.
Di dekade terakhir, panggung utamanya adalah demonstrasi. Dalam catatan AJI, kekerasan oleh polisi terhadap jurnalis memuncak pada 2020 dengan 55 kejadian, tertinggi dalam sepuluh tahun. Angka itu tak pernah turun jauh. AJI mencatat 73 kasus pada 2024, lalu 89 kasus pada 2025. Dari 89 kasus itu, sekitar 30 berupa kekerasan fisik, 29 serangan digital (tertinggi dalam lima tahun), dan sisanya teror serta intimidasi. Pelaku kekerasan fisik yang paling banyak teridentifikasi adalah aparat kepolisian, 21 kasus, disusul TNI dengan enam kasus. Pelaku tak dikenal menempati urutan teratas untuk seluruh kategori, terutama di ranah digital. Setidaknya delapan kasus kekerasan fisik terjadi dalam gelombang unjuk rasa akhir Agustus 2025.
Ada satu angka yang lebih menyakitkan daripada jumlah kasusnya. Data AJI menyebutkan seluruh kasus yang didampingi AJI untuk dilaporkan ke polisi sepanjang 2025 berhenti di tahap penyelidikan. Penundaannya berlarut-larut tanpa kejelasan. Dengan kata lain, bagi pelaku, risiko menyerang wartawan nyaris nol.
Benang merahnya terlihat dari tahun ke tahun. Rezim berganti, teknologi berganti, alatnya berganti, dari surat izin terbit ke kepalan tangan, dari kepalan tangan ke akun anonim. Motifnya tetap sama. Informasi adalah kekuasaan, dan kamera adalah saksi yang tidak bisa disuap.
Hukum yang Ada
Sering terdengar anggapan bahwa wartawan di Indonesia tidak punya perlindungan hukum. Anggapan itu keliru. Secara tertulis, perlindungannya cukup berlapis. Persoalannya ada di tempat lain.
Lapis pertama adalah UU Pers. Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan hak pers mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan informasi. Pasal 8 menyatakan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Pasal 18 ayat (1) adalah pasal pidananya: siapa pun yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja pers diancam penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Artinya, menghapus rekaman secara paksa, merampas kamera, atau memukul wartawan agar berhenti meliput bukan sekadar pelanggaran etika. Itu tindak pidana. Pasal 5 sekaligus menyediakan jalan lain bagi pihak yang keberatan atas pemberitaan: hak jawab dan hak koreksi, ditambah pengaduan ke Dewan Pers.
Lapis kedua adalah KUHP. Kekerasan fisik terhadap wartawan pada dasarnya tindak pidana umum: penganiayaan, pengeroyokan, perampasan, perusakan barang, pemaksaan, dan pengancaman. KUHP nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga nomor pasalnya berubah, tetapi jenis perbuatannya tetap dapat dipidana. Dalam praktik, polisi dan jaksa boleh memakai pasal KUHP dan UU Pers sekaligus.
Lapis ketiga adalah Kode Etik Jurnalistik. Ia mengatur kewajiban wartawan: bekerja profesional, akurat, berimbang, dan menunjukkan identitas. Kode etik inilah yang menjadi ukuran bila wartawan dianggap melanggar. Tetapi sanksinya berada di ranah Dewan Pers, bukan di ujung tinju. Pelanggaran etik tidak pernah menjadi pembenaran untuk memukul.
Selain itu ada payung internasional. Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 kovenan itu menjamin kebebasan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi. Dalam kerangka PBB dan UNESCO, negara diharapkan mencegah, melindungi, dan menuntut pelaku kejahatan terhadap jurnalis.
Lalu di mana letak lubangnya? Para pegiat hukum pers menunjuk setidaknya tiga.
Pertama, Pasal 8 hanya berbunyi “mendapat perlindungan hukum”, tanpa menjelaskan siapa yang wajib melindungi dan bagaimana caranya. Tanpa aturan turunan, pasal itu lebih sering dibacakan sebagai slogan ketimbang dijalankan sebagai prosedur.
Kedua, ancaman Pasal 18 hanya dua tahun. Dalam hukum acara pidana kita, ancaman yang rendah membuat tersangka sering tidak ditahan dan daya gentar hukumannya lemah.
Ketiga, penerapan pasal yang selektif. Banyak kasus diproses sebagai penganiayaan atau pengeroyokan biasa, sehingga konteks “korbannya sedang menjalankan fungsi pers” hilang di ruang sidang. LBH Pers pernah mengkritik vonis kasus jurnalis Tempo, Nurhadi, karena menghukum penghalangan kerja jurnalistik tetapi dianggap belum memadai terhadap kekerasannya. Padahal, ketika seorang wartawan dipukul agar berhenti merekam, korban langsungnya adalah wartawan itu, sedangkan korban tidak langsungnya adalah publik yang kehilangan informasi.
Jadi persoalannya bukan ketiadaan aturan. Jarak antara teks dan lapangan itulah yang menganga, dan jarak itu diisi oleh hal-hal yang meliputi, “mengapa berulang”, jawaban jujurnya adalah, karena ada enam hal yang saling mengunci. Memperbaiki satu saja tidak cukup.
1. Impunitas: kekerasan yang tak berbiaya
Ini penjelasan yang paling sering diulang organisasi pers dan paling kuat didukung teori. Dalam kriminologi dikenal prinsip daya gentar (deterrence); orang menahan diri bukan terutama karena hukumannya berat, tetapi karena kemungkinan tertangkap dan dihukum itu nyata. Daniel Nagin, salah satu penelitinya, menekankan bahwa kepastian hukuman lebih berpengaruh daripada beratnya hukuman.
Di Indonesia, kepastian itu tipis. Bila pelaku tahu peluang dirinya dihukum mendekati nol, kekerasan menjadi pilihan murah. Literatur kebebasan pers internasional menyebutnya siklus impunitas; serangan tidak dihukum, pelaku dan calon pelaku menyimpulkan bahwa menyerang pers itu aman, lalu serangan berikutnya terjadi. AJI sendiri berulang kali menegaskan bahwa ketiadaan proses hukum adalah sebab utama kekerasan terus berulang.
2. Konflik kepentingan, ketika terduga pelaku adalah penyidik
Tahun 2025 menunjukkan polisi sebagai pelaku kekerasan fisik terbanyak. Dalam situasi itu, korban diminta melapor ke institusi yang sama dengan terduga pelakunya. Dalam tata kelola, ini disebut konflik kepentingan struktural: yang mengawasi dan yang diawasi berada dalam satu rumah.
Literatur kepolisian mengenal gejalanya sebagai solidaritas korps yang berubah menjadi budaya tutup mulut. Solidaritas membela anggota yang bekerja benar, tetapi tanpa pengawasan luar, ia mudah bergeser menjadi pembiaran. Itu menjelaskan mengapa kasus oleh aparat sering berhenti di sidang etik internal atau berakhir damai. Di Sumsel, dua tersangka bukan polisi, sehingga mekanisme ini belum tentu berlaku. Tetapi pola yang sama menjelaskan mengapa publik meragukan seluruh sistem pemeriksaannya, terutama setelah muncul dugaan keterlibatan oknum anggota dalam pemukulan seorang mahasiswa.
3. Kamera sebagai ancaman
Mengapa wartawan, khususnya pemegang kamera, sering menjadi sasaran saat kericuhan? Studi tentang pemolisian demonstrasi (protest policing), misalnya oleh Donatella della Porta dan Herbert Reiter, menunjukkan bahwa suasana konfrontatif membuat siapa pun yang merekam dianggap calon saksi atas perbuatan yang ingin disembunyikan.
Karena itu, permintaan menghapus rekaman yang dilaporkan terjadi di Palembang sangat bermakna. Yang ditakutkan bukan wartawannya, melainkan bukti yang ia bawa. Kamera adalah alat pertanggungjawaban. Menyerang pemegangnya berarti memotong rantai pertanggungjawaban sejak titik pertama. Karena itulah serangan terhadap pers biasanya terpusat pada alat dan rekamannya, bukan hanya pada tubuh wartawan.
4. Psikologi massa dan jaringan kekerasan terorganisir
Intuisi populer mengatakan massa yang beringas kehilangan akal. Teori deindividuasi memang menjelaskan bagaimana anonimitas dalam kerumunan menurunkan kendali diri. Namun penelitian yang lebih baru, termasuk model identitas sosial oleh Stephen Reicher dan Clifford Stott, menunjukkan bahwa kekerasan massa biasanya selektif dan berpola, ia diarahkan kepada pihak yang dikategorikan sebagai lawan.
Begitu label “lawan” menempel, status profesi tak lagi melindungi. Korban di Palembang mengaku sudah menyebut diri wartawan, tetapi tetap diserang. Rompi atau kartu pers hampir tak berarti bila massa memang berniat menyerang siapa pun yang dianggap saksi. Penjelasan ini tentu harus diuji lewat penyidikan, bukan diterima sebagai kesimpulan.
Ada pula faktor yang khas Indonesia pascareformasi, keberadaan kelompok yang berdiri di wilayah abu-abu antara masyarakat sipil dan kekerasan terorganisir. Antropolog Ian Wilson menyebutnya dalam kajian tentang praktik perlindungan dan politik jalanan, sementara Vedi Hadiz dan Richard Robison menjelaskan bagaimana jaringan kekuasaan lama beradaptasi dalam demokrasi yang oligarkis. Di Sumsel, kuasa hukum korban menduga ada penggerak di balik kelompok berbaju hitam. Dugaan itu belum terbukti dan sepenuhnya urusan penyidik. Tetapi pola yang dikenali sudah jelas: ketika pemberitaan menyentuh uang dan kekuasaan, pihak yang berkepentingan bisa mengerahkan massa alih-alih menggunakan hak jawab.
5. Polarisasi, literasi rendah, dan menyalahkan korban
Di masyarakat yang terbelah, wartawan mudah dicap sebagai pendukung salah satu kubu. Label seperti media bayaran, antek penguasa, atau pesanan oposisi bukan sekadar hinaan. Label itu menyiapkan pembenaran bagi kekerasan. Orang yang sudah dianggap musuh lebih mudah diperlakukan kasar.
Literasi media yang rendah memperparah. Sebagian orang mengira wartawan harus menulis sesuai keinginan narasumber, atau sebaliknya mengira wartawan bebas menulis tanpa verifikasi. Ketika berita tidak sesuai harapan, kemarahan diarahkan ke penulisnya, bukan ke mekanisme koreksi yang tersedia. Sebagian orang juga masih memakai kartu pers untuk menekan narasumber. Citra buruk itu membuat publik kurang berempati ketika wartawan menjadi korban dan mudah berkata “pasti dia cari masalah”. Reaksi menyalahkan korban semacam ini mengurangi tekanan sosial terhadap pelaku. Padahal mayoritas wartawan yang dipukul sedang bekerja biasa, seperti dua orang di Palembang yang merekam keributan di ruang publik.
6. Kerapuhan ekonomi dan lemahnya perlindungan di dalam rumah sendiri
Indeks Kebebasan Pers Dunia 2026 dari Reporters Without Borders (RSF) menempatkan Indonesia di peringkat 129 dari 180 negara dengan skor 43,02, turun dari peringkat 127 pada 2025 (skor 44,13). Indikator ekonomi Indonesia berada di peringkat 153, salah satu yang terlemah. Pada edisi 2025, RSF juga mencatat penurunan tajam indikator keamanan dan memperingatkan tingginya sensor diri.
Kerapuhan ekonomi punya konsekuensi langsung di lapangan. Wartawan bergaji rendah tanpa asuransi dan pelatihan keselamatan adalah target yang rentan. Perusahaan media yang goyah sering tak sanggup membiayai pendampingan hukum, apalagi perlindungan fisik bagi kontributor dan koresponden daerah. Kekerasan akhirnya jatuh paling keras pada mereka yang paling tidak terlindungi.
Kalau digabung, gambarnya begini. Ada pihak yang terancam oleh sorotan. Ada hukum yang daya gentarnya rendah. Ada penegak hukum yang kadang menjadi pelaku atau enggan mengusut. Ada massa yang mudah memberi label musuh. Dan ada profesi yang secara ekonomi serta sosial belum cukup kokoh. Selama potongan-potongan itu tidak dibongkar bersamaan, memperbaiki satu bagian saja tak akan cukup. (maspril aries)
