Home / Lingkungan / PNLH Walhi Nyatakan Perlawanan pada Ekonomi Kapitalistik Ekstraktif dan Oligarki Politik

PNLH Walhi Nyatakan Perlawanan pada Ekonomi Kapitalistik Ekstraktif dan Oligarki Politik

Acara pembukaan PNLH 2025. (FOTO: DOk. Walhi Sumsel)

KINGDOMSRIWIJAYA – Para aktivis lingkungan hidup yang berhimpun dalam Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) bara saja selesai melaksanakan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV Walhi yang berlangsung di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada PNLH kali ini sejumlah agenda berhasil dibahas oleh sekitar lebih dari 400 aktivis lingkungan hidup. “Pada PNLH berhasil dipilih tujuh orang anggota Dewan Nasional Walhi Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2025–2029”, kata Yuliusman Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (26/9).

Para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Walhi telah memilih Boy Jerry Even Sembiring dari Walhi Riau sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2025–2029 bersama tujuh Dewan Nasional, diantaranya, Arie Rompas dan Torry Kuswardono.

Dalam keterangan pers Dewan Nasional Walhi, pada pertemuan di Nusa Tenggara Timur tersebut membahas kondisi Indonesia saat ini menghadapi krisis ekologis yang kian parah akibat arah pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi ekstraktif. Proyek food estate yang digadang sebagai solusi ketahanan pangan justru menimbulkan deforestasi ratusan ribu hektare hutan, merusak lahan gambut, dan merampas tanah adat di Papua dan Kalimantan. Hilirisasi nikel yang dipromosikan pemerintah juga memicu pencemaran, kerusakan pulau kecil, dan penghancuran ekosistem pesisir di Maluku Utara maupun Papua Barat.

Di sisi lain, Walhi menyatakan bahwa kebijakan pro-investasi melalui UU Cipta Kerja dan UU Minerba memperlemah instrumen pengendalian pencemaran, sementara lemahnya penegakan hukum memberi ruang bagi korporasi untuk melakukan pembakaran hutan, tambang ilegal, serta perampasan wilayah kelola rakyat. Akibatnya, kualitas lingkungan menurun drastis, bencana ekologis meningkat, dan ribuan warga mengalami kriminalisasi saat mempertahankan ruang hidupnya.


Peserta PNLH Walhi (FOTO: DOk. Walhi Sumsel)
Peserta PNLH Walhi (FOTO: DOk. Walhi Sumsel)

“PNLH XIV Walhi menegaskan perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalistik ekstraktif dan oligarki politik yang menjadi akar kerusakan ini. Dengan mandat baru ini, Walhi meneguhkan diri sebagai rumah gerakan rakyat untuk menghentikan perampasan ruang hidup, melawan penghancuran ekologis, serta memperjuangkan hak rakyat atas lingkunganhidup yang sehat dan kedaulatan bangsa yang berkeadilan”, kata Yuliusman.

Dengan mandat baru ini, Walhi meneguhkan diri sebagai rumah gerakan rakyat untuk menghentikan perampasan ruang hidup, melawan penghancuran ekologis, serta memperjuangkan hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat dan kedaulatan bangsa yang berkeadilan.

Sementara itu Arie Rompas, Dewan Nasional Walhi juga menyampaikan bahwa keadilan itu tidak datang dengan sendirinya. “Keadilan harus diperjuangkan, dan Walhi bersama dengan rakyat akan memperjuangkannya. “Keadilan ekologis harus didasarkan pada daulat rakyat, dan demokrasi yang substansi. Saling menguatkan, membangun soliditas dan solidaritas adalah kunci kerja kita nantinya”, katanya.

Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI mengatakan. “Walhi akan menjadi rumah bagi seluruh gerakan untuk membangun gerakan pulihkan Indonesia secara kolektif dan kolaboratif, bersama seluruh kantor daerah WALHI, organisasi gerakan rakyat, Masyarakat Adat, petani, nelayan dan orang muda”, ujarnya.

Boy juga menegaskan. “Kita harus menuntut negara kembali pada mandat-mandat konstitusionalnya. Secara politik, Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional akan mendesak negara untuk berhenti melakukan tindakan yang militeristik. Walhi akan menunjukkan wajah garangnya bagi setiap kebijakan yang meminggirkan rakyat. Walhi juga akan hadir dalam setiap gerakan rakyat lintas isu untuk berjuang bersama. Serta mendesak negara untuk melakukan koreksi kebijakan yang destruktif dan meminggirkan rakyat, serta segera mengesahkan undang-undang Masyarakat Adat dan Keadilan Iklim”.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi yang baru, Walhi akan terus berdiri di garda terdepan dalam penyelamatan lingkungan dan keselamatan rakyat. Dengan akan terus mengusung narasi anti kapitalistik, lalu memperluas dan memperkuat pendidikan serta pengorganisasian rakyat. Melakukan kampanye masif baik di level lokal, nasional dan internasional. Dan, pastinya Walhi akan menghimpun gerakan rakyat yang lebih masif untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan lestari. (maspril aries)

Tagged: