Pengurus AJI Palembang 2026 – 2029. Ketua Resha A Usman (kanan) dan Sekretaris Nefri Inge (kiri). (FOTO: Dok. AJI Palembang)
KINGDOMSRIWIJAYA, Palembang – Organisasi jurnalis Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Palembang akhir pekan lalu menyelenggarakan Konferensi Kota (Konferta) ke-IX yang berlangsung di Grand Atyasa.
Konferta diikuti 21 jurnalis yang tercatat sebagai anggota AJI Palembang yang memiliki hak suara memilih Ketua dan Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palembang periode 2026-2029. Pada Konferta kali ini ada dua pasang calon bersaing, pasangan RM Resha A Usman jurnalis Sriwijaya Post berpasangan dengan Nefri Inge jurnalis dari Liputan6.com dan pasangan Nila Ertina (Wongkito.co) dan Hafidz Trijatnika (IDN Times).
Dari hasil pemilihan yang dihadiri Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Bayu Wardhana dan Ketua Bidang Organisasi Ramond Epu, dua pasangan jurnalis ini bersaing ketat untuk memimpin organisasi profesi ini selama tiga tahun ke depan. Hasilnya pun nyaris berimbang, pasangan RM Resha A Usman – Nefri Inge meraih 11 suara. Pesaingnya Nila Ertina – Hafidz Trijatnika meraih 10 suara.
Konferensi Kota (Konferta) yang mengusung tema “Merawat Demokrasi Lewat Tripanji” telah menjadi panggung demokrasi kecil yang hidup. Selisih tipis, satu suara tersebut justru menjadi penegasan bahwa demokrasi di tubuh AJI bukan sekadar jargon, melainkan praktik yang nyata dan hidup.
“Terima kasih teman-teman atas kepercayaannya. Kita semua tahu tantangan media ke depan semakin berat. Tapi mudah-mudahan AJI Palembang bisa semaksimal mungkin menghadapi tantangan itu bersama-sama”, kata Resha sesaat setelah ditetapkan sebagai ketua terpilih.
Bagi Resha, amanah ini bukan sekadar jabatan struktural. Di tengah tekanan terhadap kebebasan pers, disrupsi bisnis media, hingga ancaman keselamatan jurnalis, peran AJI menjadi semakin penting. Ia menegaskan bahwa kunci utama menjaga peran tersebut adalah kembali pada nilai dasar organisasi. ‘Merawat demokrasi itu bukan kerja satu-dua orang. Itu kerja kolektif. Tripanji AJI harus menjadi pegangan kita bersama”, katanya.
Sekretaris AJI Palembang terpilih, Nefri Inge juga menyampaikan bahwa organisasi tidak akan berjalan jika hanya bergantung pada ketua dan sekretaris. “Mudah-mudahan saya dan ketua, bersama teman-teman, bisa menjalankan kegiatan organisasi dan terus merawat demokrasi lewat Tripanji”, ujar Nefri.
Sementara itu Sekjen AJI Indonesia, Bayu Wardhana mengatakan, “Pemilihan ketua dan sekretaris AJI Palembang berlangsung seru karena dua pasangan jurnalis bersaing ketat dan hanya selisih 1 suara. Proses pemilihan sangat demokratis. Selamat kepada Resha-Nefri yang terpilih. Saya juga mengapresiasi Nila dan Hafidz. Saya melihat hari ini teman-teman mau maju ambil tanggung jawab. Inilah AJI, mungkin masyarakat tak menemukan di organisasi lain”.
Bayu juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus AJI Palembang periode 2023–2026 yang dipimpin Fajar Wiko dan Rangga Erfizal, yang berhasil menorehkan sejarah penting dengan sukses menjadi tuan rumah Kongres AJI Indonesia pada 2024.
“AJI Palembang termasuk AJI kota tertua. Teman-teman punya sejarah panjang dan pengalaman menyelenggarakan agenda nasional. Ini modal besar untuk menjadi contoh bagi AJI kota lain”, kata Bayu yang sebelumnya menjabat Ketua Bidang Data dan Informasi AJI Indonesia.
Sekelumit AJI
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berdiri pada 7 Agustus 1994 berdasarkan Deklarasi Sirnagalih di tengah rezim Orde Baru yang mengekang kebebasan berekspresi dan membungkam media kritis. AJI terbentuk sebagai perlawanan terbuka terhadap pembredelan Majalah Tempo, Majalah Editor dan Tabloid Detik serta kewajiban jurnalis untuk bergabung dalam organisasi tunggal yang dilakukan Orde Baru.
Sejak awal, AJI memosisikan diri sebagai organisasi jurnalis yang mandiri, independen, dan berpihak pada kepentingan publik. AJI menolak tunduk pada kekuasaan maupun kepentingan pemilik modal. Sikap ini membuat AJI kerap berada di garis depan dalam isu kebebasan pers, keselamatan jurnalis, hingga advokasi kasus kekerasan terhadap wartawan.
Dalam “Deklarasi Sirnagalih” yang ditandatangani 58 wartawan dan kolumnis ada lima sikap yang disampaikan, yaitu menolak segala bentuk campur tangan, intimidasi, sensor, dan pembredelan pers yang mengingkari kebebasan berpendapat dan hak warga negara memperoleh informasi.
Menolak segala upaya mengaburkan semangat pers Indonesia sebagai pers perjuangan. Menolak pemaksaan informasi sepihak untuk kepentingan pribadi dan golongan, yang mengatasnamakan kepentingan bangsa. Menolak penyelewengan hukum dan produk-produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Menolak wadah tunggal profesi wartawan. (maspril aries)
