Di sinilah konflik utama BKB mengemuka: antara apa yang legal dan apa yang pantas secara sejarah dan kebudayaan. Tidak semua yang sah menurut aturan akan otomatis adil dalam ingatan kolektif. Dan tidak semua pembangunan yang fungsional akan memperkuat identitas kota dalam jangka panjang.
Banyak kota di Indonesia telah menunjukkan bahwa benteng dan situs sejarah bisa menjadi motor pariwisata sekaligus ruang rekonsiliasi antara negara dan masa lalunya. Rekonsiliasi di sini bukan berarti menghapus konflik sejarah, melainkan mengakuinya, merawatnya, dan menjadikannya fondasi dialog publik.
BKB memiliki potensi yang sama—bahkan lebih. Sebagai benteng pribumi, ia dapat menjadi narasi alternatif dalam sejarah pertahanan Indonesia: bahwa sebelum kolonialisme, telah ada sistem politik dan militer lokal yang matang. Bahwa identitas bangsa ini tidak hanya tumbuh dari perlawanan terhadap penjajah, tetapi juga dari kemampuan mengelola kedaulatan sendiri.
Masa depan BKB, karena itu, bukan semata soal pemanfaatan ruang, melainkan pilihan moral kebijakan. Apakah benteng ini akan dikenang sebagai simbol yang berhasil dipulihkan maknanya, atau sebagai contoh bagaimana sejarah lokal tersisih oleh logika jangka pendek?
Tulisan ini tidak menawarkan vonis, melainkan undangan refleksi. Sebab keputusan tentang Benteng Kuto Besak bukan hanya milik Palembang, dan bukan hanya urusan hari ini. Ia adalah keputusan tentang bagaimana negara hadir di hadapan sejarahnya sendiri—apakah sebagai pengelola yang mendengar, atau sekadar pemilik yang mengatur.
Di dinding-dinding BKB, sejarah telah bertahan lebih dari dua abad. Pertanyaannya kini sederhana, namun menentukan, apakah kita akan membiarkannya hanya bertahan secara fisik, atau memberi ruang agar ia kembali hidup dalam kesadaran bangsa? (d. oskandar/maspril aries)
#Penulisan berita ini dibantu dengan menggunakan AI.
