Di Yogyakarta, ada Benteng Vredeburg—juga peninggalan kolonial—berhasil direposisi sebagai museum nasional perjuangan. Letaknya yang strategis di jantung kota justru menjadi kekuatan: benteng menjadi ruang belajar publik, terbuka, dan terawat, dengan narasi yang terus diperbarui agar relevan bagi generasi baru.
Lebih ke timur, Benteng Belgica di Banda Neira menunjukkan bahwa bahkan di wilayah terpencil, benteng dapat dirawat sebagai simbol sejarah global Indonesia. Dengan segala keterbatasan, Belgica dipertahankan sebagai warisan dunia rempah, menjadi magnet wisata sejarah, dan dirawat sebagai monumen identitas kolektif.
Di Bengkulu, Benteng Marlborough—salah satu benteng Inggris terbesar di Asia Tenggara—dikelola sebagai situs wisata sejarah utama. Pemerintah daerah dan pusat memahami bahwa benteng bukan sekadar bangunan tua, melainkan aset simbolik yang memperkuat posisi Bengkulu dalam narasi nasional dan internasional.
Keempat contoh ini memiliki satu kesamaan penting: semuanya adalah benteng kolonial, dibangun oleh kekuatan asing. Namun ironinya, benteng-benteng kolonial tersebut relatif aman, dirawat, dan dimaknai ulang sebagai kebanggaan lokal maupun nasional.
Di titik inilah Benteng Kuto Besak berada dalam posisi yang paradoksal. BKB adalah benteng pribumi, dibangun oleh Kesultanan Palembang sebagai simbol kedaulatan dan kemampuan pertahanan lokal. Ia bukan benteng VOC, bukan benteng Inggris, bukan benteng Belanda—melainkan ekspresi arsitektur dan politik bangsa sendiri sebelum Indonesia ada sebagai negara.
Namun justru benteng pribumi inilah yang kini terancam, terasing dari publik, tertekan oleh kepentingan fungsional jangka pendek, dan berisiko kehilangan makna historisnya. Ketika benteng kolonial dirayakan sebagai warisan, benteng lokal malah diperlakukan sebagai ruang yang “bisa disesuaikan” dengan kebutuhan sesaat.
Perbandingan ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk bercermin. Jika Fort Rotterdam, Vredeburg, Belgica, dan Marlborough dapat dikelola sebagai ruang publik, pusat edukasi, dan penanda identitas, maka pertanyaannya bukan apakah BKB bisa—melainkan apakah kita bersedia memilih jalan yang sama.
