Di sinilah konflik ruang menjadi terang. Di satu sisi, ada institusi negara dengan kebutuhan operasional nyata. Di sisi lain, ada masyarakat sipil yang menuntut penghormatan terhadap cagar budaya sebagai hak publik lintas generasi. Keduanya sama-sama berbicara atas nama kepentingan umum, tetapi berangkat dari definisi yang berbeda tentang apa itu kepentingan publik.
Benteng Kuto Besak, dalam konflik ini, menjadi semacam cermin. Ia memantulkan pertanyaan besar tentang bagaimana Indonesia memperlakukan warisan sejarahnya. Apakah benteng hanya dianggap artefak masa lalu yang boleh disesuaikan dengan kebutuhan kini, ataukah ia dipahami sebagai fondasi identitas yang justru memberi arah bagi pembangunan?
Untuk menjawab pertanyaan itu, Palembang tidak sendirian. Di berbagai penjuru Nusantara, benteng-benteng tua menghadapi nasib yang beragam. Ada yang direvitalisasi dengan hormat, ada yang terpinggirkan, dan ada pula yang perlahan kehilangan makna di tengah kepungan beton.
Dari sinilah kisah Benteng Kuto Besak akan bersanding dengan benteng-benteng lain di Indonesia—sebagai perbandingan, sekaligus cermin kemungkinan masa depan.
Benteng-Benteng Nusantara
Benteng Kuto Besak (BKB) bukan satu-satunya benteng tua di Indonesia. Dari barat hingga timur Nusantara, benteng-benteng berdiri sebagai saksi sejarah pertahanan, perdagangan, dan perjumpaan kekuasaan. Namun justru melalui perbandingan dengan benteng-benteng lain itulah posisi BKB menjadi semakin jelas—dan semakin genting.
Di Makassar, Fort Rotterdam berdiri sebagai contoh bagaimana benteng kolonial dapat dikelola sebagai ruang publik dan pusat kebudayaan. Dinding batu peninggalan VOC tidak hanya dipertahankan, tetapi dihidupkan melalui museum, pertunjukan seni, dan aktivitas warga. Benteng ini tidak terputus dari kota; ia menjadi bagian dari denyut Makassar modern sekaligus penanda identitas sejarahnya.
