Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni (tengah) pada pendidikan politik pemilih pemula. (FOTO-FOTO: Humas Pemprov Sumsel)
KINGDOMSRIWIJAYA – Menjelang hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 14 Februari, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni membagi perhatiannya pada pendidikan politik untuk para pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilihnya di bilik-bilik suara guna memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota.
Perhatian itu terlihat saat Agus Fatoni memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula yang kerap diidentikan dengan Generasi Z atau Gen-Z. Dua kali Pj Gubernur Agus Fatoni memberikan pendidikan politik kepada anak-anak muda yang seluruhnya masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat dan telah memiliki hak pilih pada Pemilu 2024.
Pertama, Agus Fatoni hadir sebagai “guru pendidikan politik” pada Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula (Pelajar SLTA) se-Sumatera Selatan pada 18 Januari 2024 yang berlangsung di komplek Asrama Haji, Palembang. Kedua, Pj Gubernur Sumsel tersebut hadir pada acara “Demi Indonesia Cerdas Memilih di Kota Palembang” yang berlangsung 22 Januari 2024.
Menurut Agus Fatoni, di Sumsel pada Pemilu 2024 ada sebanyak 18,84 persen atau sebanyak 1.192.024 orang pemilih merupakan generasi Z atau pemilih pemula. “Adik-adik sangat berperan dalam menentukan keberlangsungan bangsa kita satu suara dari kalian sangat berarti”, katanya memberi semangat di hadapan para pemilih pemula yang datang menggunakan seragam sekolahnya masing-masing.
Saat menyampaikan pidatonya, tak ada terselip satu kata pun yang bernuansa kampanye untuk memilih calon tertentu dari bibir Agus Fatoni. Yang disampaikannya layaknya seorang guru berisi ajakan atau pendidikan politik. Bukan orasi politik.
Beberapa pernyataan yang disampaikan Fatoni yang juga Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah bagian dari pendidikan politik. Pertama, Pj Gubernur Sumsel ini mengajak para Gen-Z untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024.
“Pesan saya gunakan hak pilih sebaik-baiknya karena kesan pertama kita memilih itulah yang tidak akan kita lupakan. Oleh karena itu, gunakan kesempatan pertama ini dengan sebaik-baiknya”, ujarnya.
Kedua, para pemilih termasuk pemilih pemula untuk tidak golput (golongan putih) dan terprovokasi terhadap berita bohong atau hoax yang akan menimbulkan konflik di masyarakat.
“Pada pemilihan pertama ini akan memilih presiden dan wakil presiden atau Pilpres, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota. Akhir tahun ada pemilihan kepala daerah memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota wakil wali kota. Saya harap adik-adik sekalian tidak memilih golput, hindari politik uang, jangan terpengaruh pada berita hoax dan ikut menyebarkannya”, pesan Fatoni.
Ketiga, bersama-sama menjaga iklim kondusif di Sumsel dan bijak dalam mengelola informasi agar tidak mudah termakan hoax.
“Iklim kondusif terus dijaga di Sumsel sebagai daerah zero konflik terus kita jaga dan tentu kita pelihara. Sebagai generasi muda, generasi penerus harus bijak dalam mengelola informasi”, pesan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni.
Pendidikan Politik & Gen-Z
Dinamika politik Indonesia kini tengah ramai dalam pembahasan publik. Reformasi telah membawa banyak perubahan pada lanskap politik Indonesia, ada keterbukaan dan ada kebebasan dalam politik Indonesia yang dinamis.
Dalam situasi tersebut bagaimana dengan pendidikan dan literasi politik masyarakat di tengah struktur masyarakat memiliki ragam generasi? Dalam IPSOS, Flair Collection (2018) “Indonesia 2018, Dealing with the Opposites” menjelaskan, era revolusi industri 4.0 juga memiliki kondisi gap generation dalam struktur kehidupan sosial masyarakat.
Jika sebelumnya ada generasi babyboomers, generasi X dan generasi milenial. Saat ini zaman ini juga ditandai dengan lahirnya generasi Z atau Generasi (Gen) Z. Generasi Z, mereka adalah digital native atau anak-anak yang terlahir di masa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sudah sedemikian pesatnya pasca Revolusi Industri 3.0.
Pengertian Z (Generasi Z) atau Gen-Z menurut IPSOS adalah mereka yang terlahir di awal tahun 2000-an atau dalam tumbuh kembangnya sudah mengenal dan menggunakan gawai, perangkat komputer dan internet. Kini Gen-Z Indonesia telah menjadi bagian dalam dinamika politik daerah dan nasional.
Jika seorang Pj Gubernur Sumsel datang dan memberikan pendidikan politik kepada Gen-Z, sebenarnya siapakah yang harus melakukan pendidikan politik? Di mana pendidikan politik itu harus dilakukan?
Sebuah buku berjudul “Pendidikan Politik” (2017) yang ditulis Eko Handoyo dan Puji Lestari menyatakan, “Jika ditarik jauh ke akar permasalahan, bisa ditemukan benang merahnya bahwa partai politik tidak melakukan pendidikan politik secara benar kepada kader dan masyarakat atau bisa juga materi pendidikan politik yang diberikan kepada kader tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kader”.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik mempunyai fungsi untuk melaksanakan pendidikan politik yang berpusat pada kader partai dan masyarakat dengan penekanan konten pada hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik menurut Mirza Hardian dkk. dalam “Gagasan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda (Sebuah Kajian Literatur)” (2021), sangat rentan terhadap conflict of interest yang dipengaruhi oleh kepentingan partai politik itu sendiri. Di sisi lain pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia sebagian besar dilaksanakan oleh partai politik hanya bersifat sporadis pada saat menjelang pemilihan umum baik di level nasional ataupun daerah.
“Pendidikan politik sendiri tidak dapat dipisahkan dari Pendidikan kewarganegaraan. Harapan terbesar untuk melaksanakan pendidikan politik secara ideal pada saat ini dalam ruang lingkup formal hanya dapat dilaksanakan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terkhusus untuk warga negara muda”, tulis Mirza Hardian dkk.
Sebelum musim Pemilu 2024 apakah ada partai politik melaksanakan pendidikan politik untuk kadernya, untuk masyarakat atau untuk Gen-Z? Apakah pendidikan politik hanya diperlukan pada saat menjelang pemilu? Fakta dan jawaban dari pertanyaan ini bisa dilihat sendiri di daerah masing-masing.
Jangan Golput
Kenapa pendidikan politik bagi pemilih Gen-Z atau pemilih pemula dibutuhkan? Maka jawabannya bisa tercermin dari dua penelitian yang pernah dilakukan. Pertama penelitian oleh Ismanto, Dkk dalam penelitiannya, “Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004 Dokumentasi, Analisis dan Kritik” menyebutkan, pemilih pemula sangat rawan untuk didekati dengan pendekatan materi. Partai politik lebih banyak memberdayakan pemilih pemula melalui kampanye dengan melibatkan politik uang.
Kedua dari penelitian Fitri Yeni dalam “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2009 Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang” (2011). “Selain itu pemilih pemula pemilih pemula juga rentan golput. Kelompok pemilih pemula adalah kelompok yang lebih kritis dibanding kelompok lainnya sehingga berpeluang menjadi golput, karena banyak diantara pemilih pemula bingung untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu”.
Pada materi pendidikan yang disampaikan Agus Fatoni pada Gen-Z di Sumsel telah memperingatkan agar para pemilih pemula tersebut tidak golput dan menghindari politik uang atau money politics.
Selain tidak adanya pendidikan politik dari partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga diharapkan melaksanakan pendidikan politik yang serius juga belum banyak. Para calon pemilih dari Gen-Z atau pemilih pemula lebih banyak mendapat pendidikan politik dari media massa, sesama teman, orang tua, atau guru di sekolah dan juga media sosial.
Di Indonesia pada pemilu juga pemilihan kepala daerah (pilkada) pasca reformasi, partisipasi politik masih belum bisa dikatakan tinggi. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti banyak masyarakat yang memilih menjadi golput pada waktu pemilu.
Salah satu upaya mengurangi golput adalah dengan menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemilih pemula atau Gen-Z seperti yang lakukan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni yang mengajak mereka untuk menggunakan hak pilihnya.
Generasi Z atau Gen-Z adalah calon pemilih pemula pada Pemilu 2024, dengan pendidikan politik mereka akan menjadi generasi yang melek politik terhadap situasi politik bangsa dan negaranya serta memahami mengenai pentingnya partisipasi politik pada Pemilu 2024.
“Tunjukkan cintamu pada negeri, datanglah ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu coblos pemimpin masa depan kita”, pesan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni kepada Gen-Z yang ada di bumi Sriwijaya. (maspril aries)
