Home / Politik / 25 Tahun Reformasi, Harmoko dan Palu Patah (Bagian 2 – Habis)

25 Tahun Reformasi, Harmoko dan Palu Patah (Bagian 2 – Habis)

Mahasiswa di Lampung berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari kursi Presiden Republik Indonesia. (FOTO : Maspril Aries)

KAKI BUKIT – Pada 11 Maret 1998 digelar Sidang Umum MPR dengan agenda mensahkan Soeharto Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1998 – 2003. Sidang umum yang diikuti seluruh anggota MPR berjumlah 500 orang dipimpin langsung Ketua MPR/ DPR Harmoko.

Pada saat hendak menutup sidang paripurna yang saat itu dihadiri Presiden Soeharto, Harmoko seperti biasa mengetok palu sebanyak tiga kali sebagai tanda ditutupnya sidang paripurna. Namun kali itu, apes palu yang dipegangnya bagian kepala terlepas atau patah terlempar ke depan meja pimpinan MPR.

Kepala palu yang patuh tepat jatuh di depan anggota Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut, putri sulung Presiden Soeharto dan Ginandjar Kartasasmita anggotar MPR dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP). Palu tersebut kemudian diamankan oleh petugas Pengawal Presiden.

Usai sidang, seperti biasa Harmoko bersama pimpinan MPR mendampingi Presiden Soeharto meninggalkan ruangan sidang. Sambil berjalan menuju lift, di depan pintu lift Harmoko menyampaikan permohonan maaf ke Presiden Soeharto.

“Saya minta maaf, palunya patah,” katanya. Soeharto hanya tersenyum sambil menjawab, “Barangkali palunya kendor.”

Kisah palu patah tersebut sudah diceritakan Harmoko dalam buku berjudul “Berhentinya Soeharto Fakta dan Kesaksian Harmoko” yang ditulis Firdaus Syam dan terbit tahun 2008.

Apakah palu yang patah itu ada kaitannya dengan tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Maret 1998 atau hanya 70 hari setelah Soeharto ditetapkan MPR sebagai Presiden Indonesia untuk masa jabatan yang ketujuh kalinya?

Di luar gedung MPR/ DPR penolakan pencalonan Soeharto sebagai Presiden Indonesia terus menggema di seantero Nusantara, setelah sidang umum MPR tuntut mundur kepada Presiden Soeharto semakin menguat.

Menghadapi penolakan pencalonan Soeharto tersebut, Harmoko yang menjabat Ketua DPP Golongan Karya (Golkar) mampu meyakinkan Soeharto agar bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden Indonesia untuk ketujuh kalinya. Soeharto pun terpilih dengan mulus sebagai Presiden Indonesia untuk masa jabatan 1998 – 2003 dan Sidang Umum MPR juga memilih BJ Habibie sebagai Wakil Presiden mendampingi Soeharto.

Bersamaan dengan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998, Indonesia tengah dilanda krisis multi-dimensional. Ada kerusuhan politik, krisis keuangan dan perbankan, krisis sosial, dan krisis lainnya. Saat itu nilai tukar mata uang Indonesia, yakni Rupiah terus melemah; cadangan devisa negara semakin menipis; hutang semakin membengkak, daya beli masyarakat rendah.

Seperti ditulis Harold Crouch dalam “Political Reform In Indonesia After Soeharto,” (2010), jatuhnya Soeharto yang didukung militer bukanlah akibat langsung dari perubahan sosial-politik domestik yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih disebabkan oleh interupsi mendadak yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal.

Menurutnya, krisis keuangan Asia yang dimulai dari Thailand pada Juli 1997, menyebabkan terhentinya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keterpurukan ekonomi melanda Indonesia, investor hengkang dari Indonesia, pengangguran meningkat. Juga terjadi kerusuhan rasial dimana-mana.


Gubernur Lampung Oemarsono, bersama Rektor Universitas Lampung Alhusniduki Hamim dan Ketua DPRD Lampung Karyotomo menandatangani dukungan tuntutan mahasiswa Lampung yang menuntut Presiden Soeharto mundur. Aksi di depan gedung DPRD Lampung berlangsung 21 Mei 1998. (FOTO : Maspril Aries)

Mahasiswa dan rakyat pun bergerak, pasca Soeharto ditetapkan sebagai Presiden pada Sidang Umum MPR yang dipimpin Harmoko, demonstrasi semakin menyebar ke seluruh Indonesia. Di Jakarta mahasiswa menduduki gedung MPR/ DPR.

Dalam hitungan hari menjelang 21 Mei 1998, tanggal 12 Mei 1998 terjadi penembakan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi. Empat orang mahasiswa tewas tertembak dalam peristiwa yang kemudian disebut “Tragedi Trisakti.” Kemudian menyusul terjadinya kerusuhan rasial pada 13 – 14 Mei 1998. Gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa bergerak serentak di seluruh Indonesia.

Pada 18 Mei 1998, Harmoko bersama Wakil Ketua MPR menggelar jumpa pers di komplek MPR/DPR Senayan. Harmoko yang mantan Menteri Penerangan tiga periode tersebut mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya.

Sikap pimpinan MPR/ DPR tersebut jelas membuat kaget banyak pihak. Harmoko saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua MPR/DPR telah berusaha menyalurkan aspirasi masyarakat yang menuntut Presiden Soeharto lengser, Soeharto untuk mengundurkan diri.

Sikap Harmoko tersebut sempat mendapat cibiran mengingat ia dikenal sebagai seorang loyalis Soeharto sejak menjabat menteri sampai Ketua DPP Golkar dan Ketua MPD/ DPR. Nama Harmoko diplesetkan menjadi “Hari-Hari Omong Kosong.”

Bahkan ada yang menuding Harmoko sebagai “Brutus” tokoh pengkhianat dalam legenda Romawi kuno yang menceritakan matinya penguasa Romawi karena karena pengkhianatan dari orang yang sangat dipercayainya.

Pernyataan yang disampaikan Ketua MPR/ DPR sangat berpengaruh kepada Presiden Soeharto untuk bersikap dan mengambil keputusannya. Hanya setelah tiga hari pernyataan pimpinan MPR tersebut, Presiden Seoharto pada 21 Mei 1998 menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia lalu digantikan BJ Habibie.

Kronologis Singkat 25 Tahun lalu :

1 – 11 Maret 1998 – MPR menggelar Sidang Umum dan memilih Presiden Soeharto dan Wakil Presiden BJ Habibie untuk masa jabatan 1998-2003.

Selama Mei 1998 – para mahasiswa dari berbagai daerah menggelar demonstrasi menuntut penurunan harga barang barang kebutuhan pokok, penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden Indonesia.

12 Mei 1998 – aksi demonstrasi menewaskan empat orang mahasiswa Universitas Trisakti (Tragedi Trisaksti).

13-14 Mei 1998 – Jakarta dan beberapa kota lainnya terjadi kerusuhan masal/ rasial yang ditandai pembakaran gedung. Bangunan, penjarahan terjadi pada sejumlah toko dan pusat perbelanjaan yang menewaskan sejumlah warga.

18 Mei 1998 – pimpinan MPR/ DPR terdiri dari Harmoko sebagai Ketua MPR/ DPR bersama Wakil-Wakilnya, Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur & Fatimah Achmad, meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

19 Mei 1998 – mahasiswa dari berbagai kampus atau perguruan tinggi menduduki Gedung MPR/ DPR di kawasan Senayan, Jakarta.

21 Mei 1998 – Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia dan Wakli Presiden BJ Habibie lalu diambil sumpahnya sebagai Presiden Indonesia. (maspril aries)

Tagged: