Penghargaan Kebebasan Pers Sedunia UNESCO/Guillermo Cano tahun 2026 untuk Serikat Jurnalis Sudan. (FOTO: AI)
KINGDOMSRIWIJAYA – Seorang teman mengirim pesan setelah melihat banyaknya flyer berseliweran di halaman media sosial tentang “Hari Kebebasan Pers Sedunia-2026”, ia bertanya, “Apa mereka yang memajang flyer tahu apa itu Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day?” Jawaban saya, “Tahu lah kan mereka bisa cari di internet dengan tanya ke Google”.
Tapi tulisan ini tidak akan membahas khusus dari pertanyaan itu, melainkan untuk membagikan informasi tentang World Press Freedom Day (WPFD) yang digagas UNESCO, organisasi PBB ini tahun 2026 memberikan penghargaan penghargaan kebebasan pers sedunia UNESCO atau Penghargaan Guillermo Cano kepada Sudanese Journalists Syndicate (SJS) atau Serikat Jurnalis Sudan.
Mari kita mengenal apa itu WPFD dan Penghargaan Guillermo Cano, serta mengapa SJS mendapat penghargaan tersebut
Bayangkan Anda seorang jurnalis di negara yang sedang dilanda perang saudara. Bom meledak di mana-mana, internet sering padam, dan setiap kali keluar rumah, ada risiko ditembak, ditangkap, atau hilang tanpa jejak. Tapi Anda tetap bertahan, mendokumentasikan penderitaan rakyat, melaporkan fakta, dan melawan gelombang misinformasi yang menyebar seperti virus. Itulah kira-kira gambaran yang dialami rekan-rekan jurnalis di Sudan hari ini. Dan atas dedikasi luar biasa itu, Serikat Jurnalis Sudan (Sudanese Journalists Syndicate) mendapat Penghargaan Kebebasan Pers Sedunia UNESCO/Guillermo Cano tahun 2026.
Pengumuman ini disampaikan UNESCO menjelang Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei. Penghargaan diberikan atas rekomendasi juri independen internasional yang terdiri dari para profesional media. Itu sebagai bagian dari peringatan, serta kini pada 4–6 Mei 2026 di Lusaka, Zambia tengah berlangsung konferensi global UNESCO bertema “Membentuk Masa Depan yang Damai”.
Menurut Direktur Jenderal UNESCO, Khaled El-Enany, penghargaan Guillermo Cano diberikan kepada SJS tidak terlepas dari anggota serikat yang menunjukkan keberanian luar biasa dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Meski menghadapi tantangan besar, mereka terus menyampaikan informasi akurat yang menyelamatkan nyawa bagi komunitas mereka. “Komitmen ini menjadi teladan kuat bagi kita semua serta layanan penting bagi kebenaran, akuntabilitas, dan perdamaian”, katanya.
Ketua Serikat Jurnalis Sudan, Abdelmoniem Abuedries Ali, menyambut penghargaan ini dengan penuh haru. “Penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas Serikat kami, tetapi juga penghormatan bagi seluruh jurnalis Sudan yang terus membela kebenaran dan kebebasan pers dalam kondisi yang sangat sulit dan berbahaya. Hal ini menegaskan kembali peran vital jurnalisme independen dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan memperkuat suara warga sipil yang terdampak perang”, katanya.
Di tengah konflik bersenjata bisa dibayangkan, di sebuah ruang redaksi yang kini mungkin sudah hancur berantakan, atau di sudut rumah yang berfungsi ganda sebagai kantor berita darurat, seorang jurnalis Sudan sedang mengetik dengan jari-jari gemetar. Bukan karena dia takut — meski takutnya pasti ada — tetapi karena listrik padam lagi, dan baterai laptopnya tinggal tiga persen. Di luar jendela, suara tembakan masih terdengar sporadis. Di dalam layar, berita yang ia tulis harus tetap akurat, tetap adil, dan tetap menyala. Sebab di Sudan yang sedang terbakar, informasi adalah oksigen. Tanpanya, jutaan warga sipil akan mati tercekik keheningan.
Inilah gambaran harian para jurnalis Sudan sejak konflik bersenjata meletus pada April 2023. Dua faksi militer — Tentara Sudan (SAF) di bawah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) pimpinan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo — saling baku tembak, mengubah Khartoum, ibu kota Sudan dan berbagai wilayah lainnya menjadi medan perang yang mematikan. Namun di tengah reruntuhan, ada sekelompok orang yang memilih untuk tidak diam. Mereka adalah anggota Serikat Jurnalis Sudan (Sudanese Journalists Syndicate/SJS), sebuah organisasi profesi yang baru berusia tidak sampai empat tahun, namun telah berhasil membuat dunia internasional berdecak kagum.
Pengumuman UNESCO mengumumkan Serikat Jurnalis Sudan dinobatkan sebagai penerima Penghargaan Kebebasan Pers Sedunia UNESCO/ Guillermo Cano untuk tahun 2026 menjadi keputusan yang mengejutkan sekaligus mengharukan.
Siapa Guillermo Cano?
Melengkapi jawaban dari pertanyaan pada awal artikel ini, Anda yang menjadi wartawan dan jurnalis apakah tahu siapa Guillermo Cano lengkapnya Guillermo Cano Isaza? Penghargaan Guillermo Cano ini bukan sekadar trofi biasa. Namanya diambil dari Guillermo Cano Isaza, seorang jurnalis Kolombia yang menjadi simbol perjuangan melawan ancaman terhadap kebebasan pers. Ia Lahir pada 12 Agustus 1925 di Bogota, Cano adalah editor surat kabar El Espectador sejak usia 27 tahun (1952) hingga akhir hayatnya.
Cano dikenal sebagai kritikus vokal terhadap kartel narkoba yang kuat di Kolombia saat itu, khususnya Kartel Medellin pimpinan Pablo Escobar. Melalui kolomnya “Libreta de Apuntes” (Buku Catatan), ia terus mengungkap infiltrasi narkoba ke politik dan ekonomi negara. Investigasi El Espectador juga membongkar banyak skandal korupsi dan kejahatan kartel.
Saat berusia 61 tahun, Guillermo Cano dibunuh di depan kantor El Espectador di Bogota oleh pembunuh bayaran yang dikirim kartel. Pembunuhan itu dilihat sebagai pembalasan atas keberaniannya. Kematiannya menyentuh hati banyak orang dan menjadi pengingat betapa mahalnya harga kebebasan pers di negara yang dikuasai kekerasan.
Bayangkan sebuah sore di Bogota, Kolombia, 17 Desember 1986. Udara di ibu kota negara Amerika Selatan itu biasanya sejuk, namun hari itu terasa mencekam. Guillermo Cano Isaza, seorang pria berusia senja, baru saja menyelesaikan hari kerjanya sebagai pemimpin redaksi surat kabar El Espectador.
Cano bukanlah jurnalis biasa. Sejak menjabat sebagai editor ia telah menjadikan El Espectador — surat kabar yang didirikan oleh keluarganya pada 1887 — sebagai benteng penentang kekuasaan narkoba. Ketika sebagian besar media memilih bungkam atau bahkan bekerja sama, Cano justru memilih berteriak. Kolom-kolomnya secara konsisten mengecam kegiatan para baron narkoba dan mengingatkan masyarakat Kolombia akan efek berbahaya yang ditimbulkan industri tersebut.
Pada malam itu, dua pembunuh bayaran menunggunya di dekat pintu keluar kantor surat kabar. Saat Cano keluar, mereka melepaskan delapan tembakan. Tubuhnya roboh di trotoar, di depan gedung yang menjadi tempatnya bernaung selama puluhan tahun. Pembunuhan itu bukan sekadar pembunuhan biasa, itu adalah pernyataan kekuasaan dari kejahatan terorganisir yang tak ingin kebenaran tersiar.
Yang lebih tragis, pembunuhan Cano masuk dalam daftar kejahatan terhadap jurnalis yang tak pernah terungkap. Para penyelidik yang menangani kasusnya menjadi sasaran ancaman dan suap. Beberapa di antaranya bahkan dibunuh karena menolak sogokan. Kehidupan Guillermo Cano, keberaniannya, komitmennya terhadap jurnalisme independen, dan keteguhannya memperjuangkan negaranya, menjadi teladan yang menggema hingga ke seluruh penjuru dunia. Tiga tahun setelah pembunuhan Cano, gedung El Espectador sendiri dihancurkan dalam serangan bom. Namun nama Cano tak pernah padam.
Tahun 1997, atas inisiatif Dewan Eksekutif, UNESCO mendirikan Penghargaan Kebebasan Pers UNESCO yang diberikan setiap tahun pada Hari Kebebasan Pers Sedunia (3 Mei) kepada individu, organisasi, atau institusi yang memberikan kontribusi luar biasa dalam membela dan mempromosikan kebebasan pers, terutama di tengah bahaya. Penghargaan ini, terdiri dari uang tunai minimal 25.000 dolar AS, sertifikat, dan sebuah objek simbolis yang didanai oleh berbagai yayasan termasuk Fundacion Guillermo Cano Isaza (Kolombia), Namibia Media Trust, dan lainnya. Ini adalah satu-satunya penghargaan PBB yang khusus diberikan kepada jurnalis.
Dengan menamai penghargaan ini atas nama Cano, UNESCO ingin mengabadikan semangat seorang jurnalis yang tak gentar meski nyawa menjadi taruhannya. Setiap penerima penghargaan ini diharapkan mewarisi keberanian Cano, berbicara kebenaran meski dikelilingi ancaman.
Serikat Jurnalis Sudan
Serikat Jurnalis Sudan (Sudanese Journalists Syndicate/SJS) bukan organisasi baru, tapi perjuangannya penuh liku. Serikat ini pertama kali terbentuk pada 1946 dan dianggap sebagai serikat jurnalis tertua di Afrika dan dunia Arab. Namun, pada 1989, setelah kudeta militer Omar al-Bashir, serikat independen ini dibubarkan. Selama lebih dari tiga dekade, media Sudan berada di bawah kontrol ketat rezim Bashir.
Kebangkitan kembali terjadi setelah Revolusi 2019 yang menggulingkan Bashir. Pada Agustus 2022, serikat ini secara resmi didirikan kembali melalui pemilihan demokratis pertama dalam 33 tahun di Khartoum.
Pemilihan itu sendiri sudah cukup mengejutkan. Sebanyak 1.100 jurnalis memberikan suara dari dalam Sudan, dan 150 lainnya dari luar negeri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sudan, pemungutan suara elektronik digunakan dalam pemilihan serikat profesi. Abdelmonim Abu Idris, seorang jurnalis kantor berita Prancis Agence France-Presse (AFP), terpilih sebagai ketua.
Sejak perang pecah pada April 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), Serikat Jurnalis Sudan berperan krusial. Mereka mendokumentasikan pelanggaran terhadap media secara sistematis, hingga pengumuman penghargaan, tercatat 32 jurnalis tewas, 556 pelanggaran terhadap pekerja media, serta penutupan banyak surat kabar dan stasiun radio. Ada13 surat kabar berhenti beroperasi akibat konflik, demikian juga stasiun radio FM dan saluran televisi juga menghentikan siaran. Sudan menjadi salah satu negara paling berbahaya bagi jurnalis di dunia.
Pada Agustus 2023, SJS melaporkan 13 surat kabar berhenti beroperasi akibat konflik, sementara stasiun radio FM dan saluran televisi juga menghentikan siaran.
Lebih dari 90% infrastruktur media hancur. Jurnalis terjebak di rumah atau kantor karena kekerasan di jalanan, pemadaman internet, dan gangguan telekomunikasi. Kondisi ini menciptakan “zona sunyi” informasi, di mana misinformasi dan propaganda perang berkembang biak, memicu kebencian dan polarisasi lebih lanjut.
SJS tidak hanya mendokumentasikan. Mereka mendesak akuntabilitas, mendukung jurnalis yang terancam, dan memastikan suara warga sipil tetap terdengar. Bekerjasama dengan UNESCO berdirilah Sudanese Media Forum yang menyatukan lebih dari 20 media. Ada juga ruang aman di Port Sudan dan dukungan relokasi serta psikologis bagi 49 jurnalis. Abdelmoniem Abuedries Ali menekankan bahwa media menjadi target oleh kedua pihak yang bertikai. Serikat berjuang tanpa anggaran besar, tapi dengan semangat kolektif yang kuat.
Untuk memahami betapa istimewanya Penghargaan Kebebasan Pers Sedunia UNESCO/Guillermo Cano ini bagi Sudan, kita harus memutar waktu kembali ke tahun 1989. Saat itu, Omar al-Bashir, seorang jenderal militer, melakukan kudeta dan merebut kekuasaan. Bersamaan dengan itu, serikat jurnalis independen terakhir di Sudan dibubarkan.
Selama lebih dari tiga dekade — dari 1989 hingga 2022 — jurnalis Sudan tak memiliki rumah bersama. Tak ada organisasi profesi yang bisa memperjuangkan hak mereka, memberikan perlindungan hukum, atau sekadar menjadi wadah silaturahmi sesama wartawan. Di bawah rezim al-Bashir, kebebasan pers di Sudan terkikis habis. Sensor, intimidasi, dan penangkapan menjadi bagian dari keseharian pekerja media.
Di era kejayaannya, SJS memiliki 7.000 anggota terdaftar, termasuk penulis kolom, akademisi, dan dosen universitas. Serikat ini memiliki kantor pusat di kawasan Mogran, Khartoum — salah satu area paling menarik di ibu kota — dan aktif berpartisipasi dalam berbagai forum serta konferensi regional dan internasional. Kegiatan utama SJS mencakup pembinaan kapasitas jurnalis, perlindungan dan promosi kebebasan pers, jaminan asuransi kesehatan bagi jurnalis dan keluarganya, serta proyek peningkatan pendapatan dan bantuan perumahan. Namun semua itu lenyap dalam satu malam oleh kekuasaan militer.
Kehadiran kembali Sudanese Journalists Syndicate tak serta merta diterima penguasa Sudan. Organisasi Buruh Sudan menyatakan pembentukan serikat tersebut “ilegal”, menolak mengesahkan dokumen dan struktur organisasinya dengan dalih pelanggaran Undang-Undang Serikat Buruh 2010.
Abdelmoniem Abuedries Ali bersama serikatnya memilih jalan berbeda, tetap bertekad melanjutkan kerja, mengambil legitimasi dari Konvensi No. 87 mengenai kebebasan berserikat yang diratifikasi Sudan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2021. SJS juga menunjukkan sikap politik yang tegas. Mereka menolak perjanjian normalisasi hubungan Sudan-Israel yang ditandatangani pada 2022. Bukan karena fanatisme, tetapi karena prinsip — mereka percaya bahwa jurnalisme independen harus berdiri di pihak keadilan, bukan kekuasaan.
Dalam waktu singkat, SJS berkembang pesat. Keanggotaannya melonjak hingga lebih dari 1.300 orang. Mereka menyediakan cakupan kesehatan bagi anggota, melatih 185 jurnalis di El-Gadarif pada Februari 2024, dan secara konsisten bersuara menentang penargetan jurnalis.
Lalu datanglah April 2023. Perang sipil yang tak pernah diinginkan siapa pun meletus. Khartoum, kota yang menjadi rumah bagi ribuan jurnalis, tiba-tiba berubah menjadi medan pertempuran. Serikat Jurnalis Sudan langsung berada di garis depan — bukan dengan senjata, tetapi dengan data, dokumen, dan suara lantang. Mereka mendokumentasikan setiap kejahatan terhadap jurnalis. SJS juga memberikan dukungan finansial kepada 187 jurnalis sejak awal perang.
Ketika Pasukan Pendukung Cepat (RSF) menguasai Negara Bagian Al-Jazirah pada Desember 2023, SJS menyerukan intervensi internasional untuk membuka koridor aman bagi warga sipil dan jurnalis. Mereka mengecam tindakan RSF sebagai “terorisme tak bersenjata” dan menekan agar RSF menjamin keselamatan warga sipil yang terjebak.
Kehadiran SJS terus berfungsi sebagai jaring pengaman informasi. Di tengah apa yang UNESCO sebut sebagai “zona sunyi” — di mana 90% infrastruktur media negara telah hancur, jurnalis terjebak di rumah atau tempat kerja akibat kekerasan jalanan, serta pemadaman internet dan telekomunikasi yang semakin membatasi peliputan — SJS menjadi salah satu sumber terpercaya bagi dunia internasional untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Sudan.
Penghargaan Kebebasan Pers UNESCO/Guillermo Cano oleh Serikat Jurnalis Sudan pada 2026 adalah pengakuan global atas pengorbanan luar biasa dan keberanan yang tak tergoyahkan yang ditunjukkan para jurnalis Sudan. Penghargaan ini juga adalah pengingat mendesak bagi dunia bahwa kebebasan pers adalah hak asasi manusia tanpa kebebasan informasi yang bebas dan independen, demokrasi, akuntabilitas, dan perdamaian tidak mungkin terwujud.
Keberadaan jurnalis/ wartawan adalah penjaga demokrasi. Mereka yang melaporkan kebenaran, mengungkap korupsi, dan memberi suara kepada yang bisu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang seringkali menjadi sasaran. Sementara, konflik menyasar media, seperti serangan terhadap jurnalis bukanlah insiden terpisah; itu adalah bagian dari strategi untuk menutup mulut, menyebarkan kebodohan, dan memperkuat kekerasan.
Dukungan yang diberikan organisasi internasional seperti UNESCO, pemerintah, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi jurnalis, mendukung organisasi seperti SJU, dan menuntut akuntabilitas atas pelanggaran terhadap kebebasan pers.
Abdelmoniem Abuedries Ali menutup pernyataannya dengan pesan yang penuh harapan, “Kami menerima penghargaan ini atas nama semua jurnalis Sudan yang telah gugur, yang ditahan, dan yang terus berjuang. Ini adalah penghargaan bagi kebenaran. Kami akan terus melapor, terus melawan, terus berharap. Kami percaya bahwa suara kita akan menjadi bagian dari solusi untuk Sudan yang lebih baik. Kami tidak akan diam”.
Di tengah reruntuhan dan darah, suara jurnalis Sudan – dipertahankan dan diperjuangkan oleh Serikat Jurnalis Sudan – tetap berbunyi. Penghargaan Guillermo Cano 2026 adalah cahaya yang menerangi perjuangan mereka, pengakuan bahwa keberanian mereka tidak sia-sia, dan janji bahwa dunia menonton, mendengar, dan berdiri bersama mereka dalam perjuangan untuk kebebasan, kebenaran, dan perdamaian di Sudan. (maspril aries)
#Penulisan konten ini diolah dengan bantuan AI.
