KINGDOMSRIWIJAYA, Muara Enim – Di bawah terik matahari yang menyengat Bumi Serasan Sekundang, deru alat berat tidak hanya sedang mengupas lapisan tanah untuk mencari batubara. Di Desa Tanjung Lalang dan Desa Pulau Panggung, Kabupaten Muara Enim, alat-alat itu sedang menjalankan misi yang jauh lebih krusial, menegakkan kedaulatan aset negara.
Dalam keterangan pers BUMN tambang yang berpusat di Tanjung Enim, menjelaskan bahwa pekan pertama Januari 2026 menjadi saksi bisu betapa seriusnya PT Bukit Asam (PTBA) Tbk dalam menjaga wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) miliknya. Bukan sekadar urusan batas tanah, aksi ini adalah manifestasi dari “perang” terbuka melawan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang telah lama menjadi benalu bagi industri energi nasional.
Langkah tegas yang diambil PTBA di awal tahun ini bukanlah sebuah gerak sporadis. Ini adalah jawaban langsung atas instruksi tegas yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Beberapa waktu lalu, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo memberikan mandat khusus kepada jajaran menteri dan aparat penegak hukum untuk memberantas habis praktik pertambangan ilegal di seluruh pelosok negeri. Presiden menekankan bahwa PETI bukan hanya soal hilangnya potensi pendapatan negara hingga triliunan rupiah, melainkan juga soal kerusakan ekosistem yang tidak bisa diperbaiki serta ancaman terhadap keselamatan jiwa masyarakat.
“Negara tidak boleh kalah oleh oknum yang menjarah kekayaan alam secara ilegal. Kita harus memastikan sumber daya ini dikelola dengan tertib demi kemakmuran rakyat yang berkeadilan”, kata Presiden kala itu. Arahan ini menjadi payung hukum dan moral yang kuat bagi perusahaan pelat merah seperti PTBA untuk bergerak tanpa kompromi.
Drama di Balik Temuan “Jalan Tikus”
Ketegangan di Banko Tengah Blok B sebenarnya memuncak menjelang pergantian tahun. Pada 29 Desember 2025, tim patroli PTBA menemukan sesuatu yang mencurigakan: munculnya jalan tembus baru yang membelah area hutan dan lahan bebas milik perusahaan.
Dua titik krusial teridentifikasi, yakni di sekitar Pos 3 Pulau Panggung dan Pos 6 Tanjung Lalang. Jalan-jalan ini bukanlah jalur warga biasa, melainkan akses yang diduga kuat sengaja dibuat oleh para pemain tambang ilegal untuk memobilisasi alat berat dan mengangkut batu bara “hitam” keluar dari konsesi PTBA secara sembunyi-sembunyi.
MOCS Department Head PTBA, Taupan Ariansyah, tidak membuang waktu. Temuan lapangan itu segera dilaporkan kepada Dandim 0404/Muara Enim dan Asops Kodam II/Sriwijaya. Koordinasi lintas sektoral pun bergerak cepat. Bagi PTBA, mendiamkan satu jalan tikus sama saja membiarkan pintu rumah terbuka bagi pencuri.
Empat Hari yang Menentukan
Memasuki hari Rabu, 7 Januari 2026, sebuah operasi gabungan besar-besaran dimulai. Tim dari PTBA tidak sendirian. Mereka didampingi oleh personel tangguh dari Kodam II/Sriwijaya, Kodim 0404/Muara Enim, dan Koramil 404-05/Tanjung Enim.
Dalam pengamanan di lapangan hadir di sana tokoh-tokoh kunci seperti Security Department Head AKBP Eddy Aprianto Haka dan Danramil 404-05/TE Kapten Inf Kamaludin. Kehadiran aparat TNI menegaskan satu pesan kuat, aset PTBA adalah aset negara, dan mengganggu aset negara berarti berhadapan dengan hukum dan kedaulatan.
Selama empat hari berturut-turut, hingga Sabtu (10/1/2026), tim bekerja tanpa henti. Di lokasi, pemasangan plang peringatan dan pagar kawat berduri dilakukan dengan presisi. Namun, pagar saja tidak cukup. Untuk memberikan efek jera dan rintangan fisik yang permanen, tim melakukan pembuatan “Parit Gajah”—sebuah galian dalam yang mustahil dilewati oleh kendaraan pengangkut batubara ilegal.
“Kegiatan pemasangan plang dan pagar aset ini merupakan langkah tegas dalam mencegah penyerobotan lahan serta aktivitas PETI di area milik perusahaan,” kata Taupan Ariansyah di sela-sela pemantauan lapangan. Ia menjelaskan bahwa langkah ini adalah bentuk deteksi dini sekaligus aksi preventif agar area yang sudah dibebaskan perusahaan tidak kembali dijamah oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab.
Mata di Langit dan Edukasi di Bumi
Menariknya, operasi ini tidak hanya mengandalkan kekuatan otot dan fisik di darat. PTBA memanfaatkan teknologi tinggi dengan mengerahkan drone untuk pemantauan udara secara berkala. Dari layar monitor, tim keamanan dapat melihat sudut-sudut tersembunyi yang sulit dijangkau melalui jalur darat, memastikan tidak ada alat berat ilegal yang bersembunyi di balik rimbunnya vegetasi.
Meski bertindak tegas, aspek humanis tetap dikedepankan. Selama pengerjaan pagar dan parit, personel keamanan tetap memberikan imbauan secara persuasif kepada masyarakat sekitar yang melintas. Mereka diberi pemahaman bahwa area tersebut adalah lahan bebas milik negara yang harus dijaga bersama, dan keterlibatan dalam aktivitas ilegal hanya akan membawa konsekuensi hukum yang berat bagi warga sendiri.
Hingga hari keempat, suasana terpantau aman dan terkendali. Tidak ada perlawanan berarti dari pihak manapun, menunjukkan bahwa kehadiran aparat dan ketegasan perusahaan berhasil memberikan tekanan psikologis yang diperlukan untuk menghentikan niat para penambang ilegal.
Dampak Luas: Ekonomi, Lingkungan, dan Keselamatan
Mengapa perjuangan melawan PETI begitu vital? Bagi PTBA, pertambangan ilegal adalah gangguan terhadap Good Mining Practice (Kaidah Pertambangan yang Baik). Penambang ilegal tidak mengenal reklamasi. Mereka menggali, mengambil hasil, lalu meninggalkan lubang menganga yang merusak struktur tanah dan mencemari air tanah.
Secara ekonomi, PETI menciptakan persaingan tidak sehat dan merugikan penerimaan negara dari sisi royalti dan pajak. Dari sisi keselamatan, aktivitas PETI sangat berisiko tinggi. Tanpa prosedur keselamatan kerja (SHE) yang ketat seperti yang diterapkan PTBA, kecelakaan tambang yang merenggut nyawa kerap terjadi di lubang-lubang ilegal, yang ironisnya sering kali masyarakat kecil yang menjadi korbannya demi keuntungan segelintir pemodal di balik layar.
Komitmen Tanpa Batas
Operasi pengamanan di Banko Tengah ini dijadwalkan akan terus berlanjut hingga tujuh hari ke depan sampai seluruh titik rawan tertutup rapat. Namun, bagi PTBA, tugas ini tidak akan pernah benar-benar selesai selama godaan untuk mengeruk keuntungan ilegal masih ada.
Langkah PTBA ini sejalan dengan ambisi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan iklim investasi yang sehat di sektor energi. Dengan operasional yang aman, tertib, dan berkelanjutan, PTBA tidak hanya menjaga kelangsungan bisnisnya, tetapi juga memastikan bahwa batubara yang digali dari perut bumi Muara Enim benar-benar kembali untuk membiayai pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur bagi seluruh rakyat Indonesia.
Langkah tegas ini adalah sebuah proklamasi: Bahwa di wilayah IUP PTBA, hukum berdiri tegak, lingkungan dijaga, dan aset negara dipagari dengan harga diri. Era “koboi” tambang di Banko Tengah telah berakhir, berganti dengan tata kelola yang profesional demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. (maspril aries)
#Penulisan konten ini diolah dengan bantuan AI.
