---

Kongres ke-XIV PWI berlangsung di Palembang pada bulan Oktober 1970. Hasilnya, lahir dua kepengurusan PWI Pusat; kepengurusan PWI dengan Ketua Umum BM. Diah dan pengurus lainnya Manai Sopian, HM. Hamidy, P. G. Togas sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), T. Jously menjabat Wakil Sekjen, Deddy Soemitro (Bendahara), dan Moegianto (Wakil Bendahara.

Kepengurusan PWI dengan Ketua Umum Rosihan Anwar bersama pengurus LE Manuhua, Kol. Sugiarso Surojo, Jakob Oetama (Sekretaris Jenderal), Zein Effendi SH (Wakil Sekjen), H. M. Said Budiarti (Bendahara) dan RP. Hen Kah (Wakil Bendahara). Kongres PWI kali ini menggantikan Mahbub Djunaidi Ketua Umum PWI periode 1968-1971.

“Turunnya Mahbub Djunaidi membuat perpecahan yang disebabkan adanya perbedaan idealisme yang dimiliki oleh BM. Diah dan Rosihan Anwar”, tulis Dhanti Salsabila Azis, Bunari dan Ahmal dalam “The Indonesian Journalists Association (PWI) in Riau During the New Order Era 1968-1998” (2024).

Tentang konflik atau dualisme kepemimpinan PWI Burhanuddin Muhammad atau lebih dikenal dengan BM Diah dan PWI Rosihan Anwar, penelitian oleh Andi Suwirta berjudul “Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Peristiwa MALARI Tahun 1974 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Indonesia Raya di Jakarta” (2018) menulis, terjadinya perseteruan antara Rosihan Awar dengan BM Diah pada tahun 1970-an berkisar pada siapa yang paling berhak menjadi pemimpin dalam tubuh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).

Sidang PWI pada awalnya telah mengambil keputusan untuk mengangkat Rosihan Anwar sebagai Ketua PWI, namun kemudian dengan rekayasa yang dilakukan oleh OPSUS (Operasi Khusus), kepemimpinan Rosihan Anwar – Pemimpin Redaksi surat kabar Pedoman di Jakarta yang berafiliasi dengan PSI (Partai Sosialis Indonesia) – digugat dan kemudian dihadapkan dengan BM Diah sebagai Ketua PWI, yang direstui oleh pemerintah Orde Baru.

OPSUS merupakan satuan khusus legendaris di masa Orde Baru dengan tokohnya Ali Murtopo (yang kemudian menjadi Menteri Penerangan). OPSUS adalah sebagai salah satu kontrol Orde Baru terhadap pers Indonesia.