---

Kalau pun KPK menyebutnya OTT dengan istilah lain, misalnya “Operasi Kuda Lumping” atau “Operation Delta Force”. ya sah-sah saja seperti sama sahnya dengan OTT oleh Kejaksaan Negeri Palembang yang dilakukan kepada Kepala Disnakertrans Deliar Rizqon Marzoeki. Jadi, menilai apakah OTT salah atau tidak dari apakah istilah tersebut ada atau tidak dalam KUHAP adalah salah besar.

OTT Negara Lain

Ternyata penindakan penegakan hukum dalam kasus korupsi dengan OTT tidak hanya ada di Indonesia. OTT diterapkan pada banyak negara pada kasus-kasus pemberantasan korupsi. Berikut beberapa contoh kasus OTT di negara lain: di Brazil ada Operasi Car Wash (Operação Lava Jato). Operasi ini adalah salah satu upaya pemberantasan korupsi terbesar di Brazil, yang dimulai pada tahun 2014. Aparat penegak hukum menangkap sejumlah pejabat tinggi dan eksekutif perusahaan minyak negara, Petrobras, atas dugaan suap dan pencucian uang.

Kemudian di Korea tahun 2017, Presiden Park Geun-hye ditangkap dalam kasus suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus ini menjadi sorotan global karena melibatkan perusahaan besar seperti Samsung.

Di Indonesia ada OTT pada kejahatan korupsi, di negara lain juga ada, di Palembang dan daerah lain juga ada OTT terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Frisca Tyara M Fanhar dalam “Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” (2020), alasan melakukan tindakan OTT terhadap perkara korupsi disebabkan tipe atau kualitas sasaran korupsi bukan merupakan tindak pidana yang sederhana dari sudut pelaku dan modus operandinya.

Modus operandi korupsi secara umum adalah pemberian suap (bribery), pemalsuan (fraud), pemerasan (exortion), penyalahgunaan jabatan atau wewenang (abuse or discretion), dan nepotisme (nepotism). Dalam konteks hukum pidana, korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan. Maka OTT pun bergerak. (maspril aries)