KAKI BUKIT – Pemilihan umum (Pemilu) di Turkiye untuk memilih Presiden dan anggota parlemen telah usai. Pada Pemilu yang berlangsung Ahad 14 Mei 2023. Hasilnya dari pemilu putaran pertama calon presiden dari Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) Recep Tayyip Erdogan memperoleh suara 49,51 persen. Pesaingnya Kemal Kilicdaroglu pemimpin Partai Rakyat Republik (CHP) memperoleh suara 44,89 persen.
Karena diantara dua kandidat calon presiden tersebut tidak ada yang memperoleh suara 50 persen, maka pemilu presiden untuk putaran kedua akan berlangsung 28 Mei mendatang.
Calon presiden Recep Tayyip Erdogan yang juga calon pejawat saat ini berada di atas angin untuk bisa memenangkan pemilihan Presiden Turkiye pada Pemilu 2023. Namun beredar kabar adanya skenario menjegal Erdogan agar gagal pada pemilihan putaran kedua tersebut.
Media Barat menyebutkan adanya kemungkinan serangan terhadap ekonomi Turki untuk meningkatkan peluang calon presiden oposisi Kemal Kilicdaroglu mengalahkan Recep Tayyip Erdogan dalam pemilihan putaran kedua.
Sebelumnya pada pemilihan presiden putaran pertama, lembaga survei di Turkiye ramai-ramai melansir hasil survei bahwa Erdogan akan kalah dari pesaingnya Kemal Kilicdaroglu. Faktanya, hasil pemilu Turkiye menjungkirbalikan cata versi hasil survei tersebut. Ternyata yang unggul Erdogan dari Kilicdaroglu.
Bagi Presiden Recep Tayyip Erdogan serangan seperti itu yang bertujuan menggulingkan dirinya dari kursi presiden bukan yang pertama. Pernah ada tahun 2016 upaya kudeta oleh militer untuk menurunkan Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turkiye. Namun upaya itu gagal, dia tetap menjadi Presiden Turkiye sampai Pemilu 2023 berlangsung.
Kudeta tersebut terjadi 15 Juli 2016 sekaligus menjadi saksi lahirnya sebuah pergolakan politik negara Turki. Kudeta tersebut merupakan upaya milter untuk menumbangkan rezim Erdogan yang tengah memegang tampuk kekuasaan. Kudeta yang dilakukan sekelompok perwira di tubuh Angkatan Bersenjata Turki. Kudeta terjadi saat Presiden Recep Tayyip Erdogan sedang berada di luar negeri. Kudeta dilakukan kelompok yang menamakan diri sebagai “Dewan Perdamaian” menyatakan mengambil alih kekuasaan, memberlakukan jam malam dan status darurat.
Presiden Erdogan langsung merespon kudeta tersebut dengan muncul melalui internet dan televisi nasional Turki yang menyerukan kepada rakyatnya untuk turun melawan pemberontak, dan hasilnya 60 orang tewas dan lebih dari 700 orang anggota Angkatan Bersenjata Turki ditahan.
Presiden Erdogan saat itu mengeluarkan dekrit state of emergency sebagai bentuk respons terhadap kegagalan kudeta militer, dan menangkap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan upaya kudeta dan juga afiliasi dengan jaringan Hizmet.
Menurut laporan dari Human Rights Watch, sebanyak 100.000 aparatur sipil negara, dan 28.000 guru dipecat dan ada juga yang ditahan bersama dengan 2.200 hakim tanpa ada proses investigasi. Media, institusi pendidikan, rumah sakit, yayasan, dan asosiasi yang berafiliasi dengan Hizmet juga ikut dibubarkan dan asetnya disita oleh pemerintah tanpa proses peradilan.
Kudeta 15 Juli tersebut mengejutkan banyak pihak, apa lagi kudeta tersebut tidak sampai 24 jam sudah bisa diatasi. Kudeta tersebut disebut melahirkan pemenang baru, bukan militer yang menang sebagaimana kudeta militer pada beberapa negara yang sukses menumbangkan presidennya. Preiden Erdogan membalikkan keadaan dan justru mempecundangi militer yang berusaha mengkudetanya.
Dari berbagai dokumen yang tersiar tentang kudeta yang gagal ini, menurut Nuruddin Al Akbar dalam penelitiannyanya berjudul “Kudeta yang (dirancang) Gagal Dan Konsolidasi Rezim (Neo) Ataturk? Hizmet Gulen, Paralel State, dan Ambisi Terselubung Erdoga,” (2017) bahwa: (1) Kudeta direncanakan oleh sekelompok/ fraksi dalam militer Turki. (2) Keberadaan oknum/fraksi di tubuh militer yang melancatkan kudeta tidak dapat dilepaskan dari eksistensi paralel state (Applebay, Dueling Narratives: The Gulenist of The Hizmet Movement, 2015) di dalam tubuh negara Turki..
(3) Otak dari paralel state ini ialah Fethullah Gulen. Tokoh agamawan kharismatik yang kini tinggal di Amerika Serikat pasca perseteruannya dengan rezim Erdogan. (4) Kudeta berhasil digagalkan karena kuasa rakyat heroik, kesatuan sikap partai politik –termasuk oposisi-, dan kesetiaan aparat keamanan–termasuk institusi militer—pada pemerintahan Erdogan
Selama berlangsung drama kudeta militer 15 Juli 2016 nama Fethullah Gulen – tokoh pendiri Gulen Movement – mendadak mencuat, dan menjadi sosok kontroversial.
Menurut Akhmad Rizqon Khamami dalam, “Gulen Movement Sebagai Counter-Hegemony: Membaca Kudeta Turki 2016 Dengan Pendekatan Neo-Gramscian,” (2017), Gulen dituduh sebagai dalang kudeta. Salah satu penyebab tuduhan, karena Gulen Movement melakukan praktik infiltrasi (penyusupan) ke dalam tubuh militer, kepolisian, pengadilan dan lembaga negara lainnya.
Gulen Movement atas negara Turki dilihat oleh pihak lawan sebagai proyek hegemoni yang berbenturan dengan kelompok dominan yang sudah terlebih dahulu mapan, yaitu barisan Islam politik di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan. Gulen dianggap mewakili Islam kultural, dan Erdogan merupakan representasi Islam politik.
Recep Tayyip Erdogan sendiri adalah Presiden ke-12 Republik Turki dan menjadi presiden pertama negara tersebut yang dipilih langsung pada pemilu presiden 10 Agustus 2014, setelah sebelumnya selama 91 tahun Presiden Turki dipilih oleh parlemen. Erdogan terpilih sebagai presiden dengan memperoleh suara 52 persen mengalahkan dua calon lainnya.
Mengapa kudeta terhadap Erdogan pada 15 Juli 2016 gagal? Jawabannya, karena kekuatan kepemimpinan Presiden Recep Tayyp Erdogan yang berkolaborasi dengan kecintaan rakyat Turkiye terhadap negaranya.
Pada saat itu menurut Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh Hasbi Amiruddin yang berbicara pada diskusi virtual Ottoman-Malay World Studies memperingati kudeta tersebut, “Erdogan adalah sosok yang sangat dicintai warganya karena berhasil mengatasi krisis ekonomi di Turki. Turki sendiri telah menjadi salah satu negara yang powerful dan Erdogan telah menjadi figur dalam dunia Islam.” (maspril aries)
