KAKI BUKIT – Semangat dan usaha yang gigih dari seorang wartawan Dudy Oskandar untuk melahirkan sebuah buku tentang sejarah parlemen di Sumatera Selatan (Sumsel) telah berbuahkan hasil. Pada awal Maret 2023 telah terbit sebuah buku berjudul “Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya.”
Buku yang diterbitkan Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel ini ditulis Dudy Oskandar atau Doedy bersama Sejarawan FKIP Universitas Sriwijaya (Unsri) Dedi Irwanto menjadi buku pertama yang merangkum sejarah DPRD atau parlemen Sumatera Selatan.
“Selama ini belum ada dokumentasi atau buku sejarah tentang parlemen khusus DPRD Sumsel. Berbekal berbagai arsip yang masih ada di perpustakaan DPRD Sumsel dan beberapa perpustakaan lainnya, kami mencoba merangkai perjalanan panjang parlemen di Bumi Sriwijaya,” kata Doedy, Kamis (2/3).
Saat datang ke rumah mengantarkan buku dengan tebal 254 halaman, Doedy yang menjadi wartawan di sebuah media online berharap buku ini bisa menjadi referensi dan memberi nilai manfaat bagi siapa pun yang ingin tahu atau mempelajari tentang politik dan pemerintahan khususnya tentang parlemen di Sumsel sejak zaman kolonial sampai sekarang.
Seperti kata penulisnya, buku ini bertujuan mendokumentasikan memori institusi DPRD Provinsi Sumatera Selatan sekaligus memperkaya kehadiran referensi pengetahuan tentang sejarah politik yang kaya dengan muatan lokal atau kedaerahan.
Benar adanya, buku ini memperkaya pengetahuan atau informasi bagi siapa saja yang membacanya. Tidak semua kita tahu, atau baru tahu setelah membaca buku ini, bahwa DPRD di Sumsel (baca parlemen) di daerah ini sudah sangat panjang, mulai dari masa kolonial Belanda. Tentang cikal bakal DPRD yang bermula dari dibentuknya Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), di pusat/ Jakarta ada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Waktu itu dibentuk KNID Keresidenan Palembang.
Buku ini mencatat sejarah DPRD atau parlemen di Sumsel dari masa ke masa. Buku ini dapat dikatakan sebagai buku sejarah karena disusun dan ditulis berdasarkan metodologi metode sejarah. Tahapan metodologi yang dilakukan dalam penulisan buku diantaranya dengan pengumpulan data atau heuristik yang digabungkan dengan teknik riset kepustakaan, dokumentasi dan arsip serta artefak.
“Kami juga melakukan penelitian lapangan dan wawancara dengan mantan anggota DPRD dan mereka yang mengetahui sejarah DPRD Sumsel. Juga menggunakan artikel dari surat kabar yang terbit tahun 1950 – 1960-an di Palembang,” kata Doedy.
Yang menarik dari buku “Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya” adalah informasi atau sejarah tentang parlemen pada masa kolonial Belanda. Ada 10 halaman menerangkan parlemen yang ada di Sumsel (Palembang) pada masa penjajahan tersebut.
Parlemen Zaman Kolonial
Menurut Dudy Oskandar dan Dedi Irwanto, ada dua cikal bakal dewan di Sumsel pada masa kolonial. Pertama, Gemeenteraad (dewan kota) yang sudah ada sejak tahun 1906 yang lingkup kerjanya Palembang. Kedua, Groepsgemeenschap (atau Palembang Raad) dibentuk 1940 dengan lingkup kerjanya meliputi seluruh Keresidenan Palembang (atau Provinsi Sumatera Selatan sekarang).
Gemeenteraad Palembang tahun 1906 beranggotakan 13 orang yang diangkat berdasarkan pemilihan. Delapan anggota dari Eropa, tiga orang dari Bumiputera dan dua anggota dari Timur Asing. Gemeenteraad ini bertugas cukup lama sampai tahun 1919. Kemudian berdasarkan Staatsblad No.138 tahun 1919 terjadi pergantian anggoat Gemeenteraad.
Dengan terbentuknya Keresidenan Palembang tahun 1940, kemudian sejak 1 Januari 1941 dibentuk Groepsgemeenschap (atau Palembang Raad). Palembang Raad ini beranggotakan 39 orang, terdiri dari sembilan orang Belanda (Eropa), 22 orang bumiputera dan tiga orang asing.
Tiba masa penjajahan Jepang, pada 8 November 1943 dibentuk Shu Sangi-kai yang mirip Palembang Raad berjumlah 26 orang anggota yang diketuai gubernur militer (Bun-shu-tjo) dengan anggota tokoh masyarakat Bumiputera dengan masa jabatan 1943 – 1945. Diantaranya tercatat nama AK Gani yang menjabat Wakil Ketua Shu Sangi-kai, dr Mohamad Isa dan Ir Ibrahim Zahir (arsitek pendiri pabrik Pupuk Sriwidjaja/ Pusri).
Setelah Proklamasi Kemerdekan RI 17 Agustus 1945 pada 24 Agustus 1945 tiba tiga orang utusan pemerintah pusat ke Palembang dan menunjuk AK Gani sebagai kepala pemerintahan Keresidenan Palembang (Sumatera Selatan) untuk membentuk pemerintahan sipil, KNID dan menyusun kekuatan militer.
Lalu pada 3 September 1945 AK Gani membentuk KNID Sumsel sebagai badan perwakilan daerah sementara. Anggota KNID berjumlah 45 orang yang diambil dari Shu Sangi-kai dan Palembang Hokokai.
Selanjutnya buku ini menguraikan tentang sejarah parlemen atau DPRD Sumsel sejak periode 1948 – 195 termasuk DPRD hasil Pemilihan Umum (Pemilu) pertama setelah Indonesia merdeka tahun 1955. Pada Pemilu 1955 diikuti 25 partai politik dan juga anggota calon perorangan yang jumlah cukup banyak.
Pemilu pertama ini dimenangkan oleh lima partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyum), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).
Di Sumatera Selatan, Masyumi meraih jumlah kursi parlemen terbanyak dengan 17 kursi DPRD sampai dibubarkan tahun 1960 oleh Presiden Soekarno. Kemudian diikuti PNI, PSII dan NU. Sampai era terbentuknya DPRD Gotong Royong, Partai Masyumi adalah partai yang memiliki anggota parlemen terbanyak dibanding partai pesaingnya.
Memang pada buku ini tidak diulas tentang bagaimana kemenangan Partai Masyumi pada masa itu di Sumsel. Ini adalah ceruk menarik bagi para peneliti atau akademisi untuk meneliti tentang kemenangan partai Islam tersebut di Sumsel. Pasca Masyumi dibubarkan, Sumsel tidak lagi menjadi basis suara kemenangan partai-partai Islam yang muncul berikutnya pada Pemilu 1971 sampai pada Pemilu era reformasi.
Pada Pemilu 1971 atau pemilu pertama masa Orde Baru yang diikuti 10 peserta pemilu yang terdiri dari sembilan partai politik (parpol) dan satu Golongan Karya (Golkar) tersebut, peraih kursi terbanyak di DPRD Sumsel adalah Golkar dengan 20 kursi. Partai Islam yang tersisa, Partai NU hanya mendapat empat kursi sama dengan jumlah Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) yang juga mendapat empat kursi dan PSII mendapat dua kursi.
Selanjutnya DPRD Sumsel berjalan dengan beragam dinamika sampai kemudian tumbangnya Orde Baru berganti dengan masa Orde Reformasi. Tiap dinamika apa yang terjadi pada masing-masing masa jabatan anggota DPRD, buku ini mencatatnya dengan hasil-hasil dicapai DPRD Sumsel pada masing-masing periode. Sejarah yang tulis lumayan lengkap untuk melihat potret parlemen Sumsel sampai DPRD periode 2019 – 2024.
Seperti disampaikan dua penulisnya pada “Pengantar Penulis,” melalui buku ini, kita mampu memetik berbagai pelajaran berharga guna meningkatkan ikhtiar kita dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan, terutama dalam kaitan fungsi utama DPRD, yaitu fungsi pengaturan, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.
Ada catatan yang harus dicetak tebal setiap kosakata dari buku ini. Buku “Sejarah DPRD Sumatera Selatan – Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya” lahir pada masa kepemimpinan DPRD Sumsel dipimpin oleh seorang perempuan, RA Anita Noeringhati dari Partai Golkar. Buku ini adalah buah sejarah, sama seperti sejarah DPRD Sumsel sejak zaman kolonial sampai milenial untuk pertama kalinya jabatan Ketua DPRD dijabat seorang perempuan.
Buku ini sendiri dilihat secara geografis adalah bagian dari sejarah lokal. Menurut, Dudy dan Dedi, secara teori ada empat macam sejarah lokal. Pertama, sejarah sebagai peristiwa (evenmental history). Kedua, penelitian struktural yang lebih menekankan struktur dari pada proses. Ketiga, membahas aspek-aspek tertentu mengenai sejarah lokal (studi tematis). Keempat, pembahasan sejarah lokal umum tentang daerah tertentu (provinsi, kota dan kabupaten) dari masa kuno sampai masa kini.
Dalam prolog, kedua penulis menyatakan, “Berdasarkan keempat teoritis ini buku Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya termasuk seajrah lokal yang bersifat administratif, tidak ada hubungan peristiwa dari konteks etnis kultural.”
Penulisan sejarah di Indonesia dikenal tiga jenis atau genre. Pertama adalah sejarah ideologi, suatu istilah yang dipergunakan karena tidak ada yang lebih baik dari itu. Kedua, suatu jenis penulisan sejarah yang untuk mudahnya dinamakan sejarah pewarisan. Ketiga, karena tidak ada istitlah yang tepat, suatu jenis yang dinamakan sejarah akademik. (maspril aries)
