KAKI BUKIT – Pada diskusi Synergy Ngopi dengan Jababeka di President University, Cikarang, Jawa Barat, Jumat 21 Oktober 2022, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyampaikan kritik terhadap pembangunan LRT (light rail transit) di Palembang, Sumatera Selatan.
Menurutnya, pembangunan LRT Palembang gagal karena salah dalam perencanaan. LRT tersebut diklaim hanya menjadi fasilitas pendukung dalam agenda Asian Games 2018. Gubernur yang akrab disapa Kang Emil, melihat adanya kegagalan dalam mengambil keputusan dalam pembangunan transportasi massal itu.
“Saya kasih tau kegagalan decision Rp9 triliun itu LRT Palembang. Decision based-nya political decision, not planning decision. Ini karena mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring,” katanya.
“Nah, sekarang apa yang terjadi? Nggak ada penumpangnya, itu Rp9 triliun,” ujar Ridwan Kamil.
Setelah pernyataan Ridwan Kamil muncul di media massa khususnya media online, langsung berhamburan berbagai komentar di media sosial, ada yang pro dan ada yang kontra. Diantaranya, pernyataan yang disampaikan di media sosial (medsos) dari dua orang asal Sumatera Selatan (Sumsel), yaitu penulis novel Tere Liye dan aktivis Perludem Titi Anggraini.
Pada laman akun instagramnya @tereliyewriter menulis tentang sepinya penumpang LRT, diantara kutipan dari tulisannya : “Salah warga Palembang. Coba mereka tiap hari naik LRT. Kan penduduk Palembang itu hampir 2 juta. 50% saja naik LRT, itu artinya 1 juta per hari, kalikan 365, maka 365 juta penumpangnya. Kalikan 10.000, maka 3,6 trilyun per tahun. Wah, cukup 3 tahun balik modal.
Tapi begitulah, warga Palembang ini memang susah nian dikasih tahu. Masa’ penumpang LRT sehari hanya 5.000 orang saja. Apalagi Tere Liye itu, ngaku2 dari Palembang, jarang naik LRT.
Apakah situasi ini memprihatinkan? Belum.
Besok2, kita akan nemu kasus lebih seru, Kereta Cepat Jakarta – Padalarang/Tegalluar. Bahkan dgn asumsi penumpang 20.000 per hari pun, angka2nya tetap berat nutup investasi 130 trilyun, ditambah operasional yg tidak akan kurang 1-2 trilyun per tahun. Buat bayar bunga utang proyek ini saja 1 trilyun lebih setahun.”
Aktivis Pemilu Titi Anggraini juga di laman instagramnya @tanggraini menulis : “LRT Palembang memang tak seramai MRT atau Commuter Line di Jakarta. Tapi sebagai pengguna transportasi publik saya merasa keputusan membangun LRT Palembang bukanlah sesuatu yang salah. Negara memang sepatutnya menginisiasi dan mewujudkan layanan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau.
Kalau belum ramai sekarang, setidaknya infrastruktur itu sudah tersedia. Ini pengalaman saya mencoba LRT Palembang 20 Oktober lalu. Kursinya mayoritas terisi kok Pak Gub @ridwankamil.”
Pernyataan Gubernur Ridwan Kamil tersebut juga mendapat tanggapan Guru Besar Transportasi dari Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Erika Buchari. Menurutnya, Ridwan Kamil sebagai pemimpin kurang up date. Erika justru mempertanyakan, mengapa tiba-tiba Gubernur Jabar itu menyoroti LRT Sumsel?
Menurut Erika Buchari, urusi saja Bandung, fokus menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jabar. “Sudah beres belum Bandung? Cihampelas gimana? Masalah di Palembang biar kita yang urus dan sudah meningkat, bisa kita buktikan,” katanya seraya memaparkan data peningkatan penumpang LRT Palembang sejak beroperasi Agustus 2018.
Perpres LRT Palembang
Sejak awal perencanaan pembangunan sampai beroperasi saat ini, LRT Palembang berjalan pada lini masa yang penuh dinamika. Pada Agustus 2015 Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas LRT di Kantor Presiden Jakarta menyatakan, rencana proyek LRT untuk DKI Jakarta, Jabodetabek dan Palembang sebenarnya sudah matang.
“Sebetulnya sudah matang tetapi ini supaya ada sinkronisasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat, sore ini akan dituntaskan dan tak ada rapat lagi. Semoga tuntas dan segera dikerjakan,” kata Presiden pada rapat 18 Agustus 2015.
LRT Palembang adalah LRT pertama di Indonesia sekaligus LRT pertama di luar pulau Jawa. Pembangunan proyek LRT Palembang merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan.
Kemudian pada 13 Juli 2018, untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo mencoba langsung naik kereta api ringan atau LRT Palembang. Usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Taqwa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana melakukan uji coba menaiki LRT dari Stasiun Palembang Icon menuju Stasiun Jakabaring.
Presiden bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Alex Noerdin Gubernur Sumsel saat itu, merasakan langsung nyamannya naik transportasi massal yang pembangunannya dibiayin dari APBN sebesar Rp10,9 triliun. (Ridwan Kamil menyebut menghabiskan anggaran Rp9 triliun).
LRT Palembang sudah sejak awal masa pembangunannya didera kritik. (Jejak digitalnya bisa dicari di internet). Pada 2018, Ketua Umum yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada acara halal Bihalal Kader Partai Gerindra di Sumatera Selatan, 25 Juni 2018 mengungkapkan bahwa biaya proyek LRT di Palembang merupakan yang termahal di dunia.
Menurut Prabowo saat itu, proyek LRT di Palembang mencapai Rp 12,5 triliun setara US$ 534 miliar untuk rute sepanjang 24 km atau sekitar US$ 40 juta/km. Sementara indeks biaya pembangunan proyek LRT dunia hanya US$ 8 juta/km.
Kementarian Perhubungan (Kemenhub) kemudian merilis data bahwa proyek LRT Palembang dengan rute sepanjang 23, 4 km, dilengkapi 24 unit kereta dan 13 unit stasiun dengan nilai total modal atau Capital Index (Capex) sebesar Rp 484 miliar/km.
Data Kemenhub membandingkan dengan Capex pembangunan LRT Kelana Jaya Line mencapai US$ 63 juta/km (Rp 1 triliun) dengan panjang jalur 34,7 km, 25 unit stasiun, 120 unit kereta dan konstruksi 80 persen elevated. Capex LRT Manila Line 1 sebesar US$ 70 juta/km (Rp 817 miliar) dengan panjang 23 km, 14 unit stasiun dan konstruksi 100 persen elevated. Dengan demikian, nilai proyek LRT Palembang lebih murah dibanding di LRT di Malaysia dan Filipina.
Kemudian pada 2019, anggota komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono meminta Menteri Pehubungan mencabut subsidi untuk LRT Palembang. Alasannya, LRT Palembang lebih menyasar masyarakat kelas menengah ke atas yang tidak layak mendapatkan subsidi. Subisidi ini harus diberikan kepada yang memang membutuhkan.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan harus tetap disubsidi. Alasannya, semua angkutan massal mendapatkan fasilitas subsidi. “Tidak mungkin angkutan massal tidak mendapat subsidi. Transportasi massal juga memberikan manfaat kepada lingkungan,” katanya waktu itu.
Menurut Menhub, LRT Palembang meskipun banyak dimanfaatkan kelas menengah ke atas, namun kehadiran transportasi massal ini mampu mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Dengan demikian, persoalan macet bisa terurai.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyiapkan subsidi sebesar Rp180 miliar -Rp200 miliar untuk LRT Palembang pertahuan. Dengan insentif itu harga tiket antar stasiun yang dibebankan ke penumpang hanya Rp5.000. Tiket tersebut lebih murah Rp5.000 jika harga tiket tanpa subsidi yang bisa tembus Rp10 ribu.
Ojo Dibandingke
Menanggapi kritik Gubernur Ridwan Kamil, Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa volume penumpang LRT Palembang telah melonjak signifikan khususnya setelah adanya angkot feeder. Menurut Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatra Selatan (BPKARSS) Direktorat Jendral Perkeretaapian Kemenhub Dedik Tri Istiantara, volume penumpang LRT Palembang melonjak signifikan.
Dalam keterangan pers BPKARSS menyebutkan, sejak ada layanan angkutan Kota (angkot) pengumpan (feeder) New Oplet Musi Emas sejak Juni 2022 yang melayani beberapa wilayah pemukiman di Palembang jumlah warga Palembang yang memanfaatkan LRT sebagai sarana tranpsortasi terus meningkat, alias tidak sepi. “Ada peningkatan penumpang pasca diluncurkannya angkot feeder ini mencapai 25 persen,” kata Dedik
Peningkatan penumpang per stasiun tercatat mencapai 26 persen di Stasiun Punti Kayu dan tertinggi hingga 40 persen di Stasiun Asrama Haji.
Berdasarkan data BPKARSS, rata-rata penumpang harian LRT Sumsel pada Juli hingga Oktober 2022 meningkat ke 9.066 penumpang per hari sejak peluncuran angkot feeder.
Sebelumnya rata-rata penumpang harian pada Januari-Juni 2022 yakni 7.239 penumpang per hari. Untuk angkot pengumpan, pemerintah akan menambah lima koridor tambahan secara bertahap sehingga berjumlah tujuh koridor angkot feeder yang melayani penumpang LRT Palembang.
Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulmafendi menyampaikan bahwa jumlah penumpang yang terangkut oleh LRT Palembang pada 2022 hingga Oktober mencapai 2,35 juta penumpang. Volume tersebut meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya.
Ukuran sepinya, apa ya? Jika dibandingkan dengan penumpang kereta api di Jabodetabek, sudah pasti jumlah penumpang LRT di Palembang kalah jauh. Walau kata Farel Prayoga, “Ojo Dibandingke,” biar tidak gagal paham ini data bandingannya.
Mengutip data KAI Commuter, jumlah penumpang KRL Jabodetabek selama Juli 2022 mencapai 18.950.440 orang. Jumlah tersebut naik sebesar enam persen jika dibanding dengan total volume penumpang KRL Jabodetabek pada Juni 2022 sebanyak 17.830.611. Clear kan?
Jika memang penumpang LRT Palembang sepi, tidak bolehkah Palembang mendapat fasilitas transportasi massal yang murah dan nyaman seperti LRT? Haruskah lalu lintas Palembang macet dulu baru LRT dibangun? Sama juga dengan pertanyaan tidak bolehkah dibangun jalan tol di Sumatera karena volume lalu lintas kendaraanya masih sepi dibandingkan Jawa? Jika itu alasannya, kapan rakyat yang tinggal di luar pulau Jawa bisa merasakan kelancaran transportasi darat yang bisa mempersingkat waktu perjalanan mencapai tujuan?
Jika alasan dan landasan pembangunan fasilitas umum menunggu orang menjadi ramai, mengapa ada bandara yang dibangun namun sepi penumpangnya? Media massa pun menulis, banyak bandara sepi di Indonesia, salah satunya Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Ingatlah pesan Farel Prayoga, “Ojo Dibandingke.”
Seperti ditulis mantan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, “Tapi sebagai pengguna transportasi publik saya merasa keputusan membangun LRT Palembang bukanlah sesuatu yang salah. Negara memang sepatutnya menginisiasi dan mewujudkan layanan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau.”
Angkutan Batu Bara Terbesar
Bukan sebatas itu, LRT yang dikelola BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) biasa ditulis KAI harus ada dan dibangun di Palembang atau Sumsel. Kalau tidak ingin dikatakan harus, PT KAI pantas membangun LRT di Sumsel. Alasannya, kinerja PT KAI selalu menggembirakan, BUMN ini kini kerap mencetak laba yang cukup besar, dan kontribusi Sumsel terhadap laba tersebut cukup besar.
Mengutip laporan tahunan 2021, PT KAI meraup pendapatan Rp17,916 triliun dengan laba Rp224,418 miliar. Pendapatan itu diperoleh dari dua lini bisnis utama, yaitu jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan barang serta jasa non angkutan. Pada 2021 tercatat angkutan penumpang 154.537.582 orang dan angkutan barang sebanyak 50.261.778 ton. Angkutan barang ini diantaranya angkutan semen, BBM, peti kemas, crude palm oil (CPO) dan batu bara.
Intip saja sisi kinerja operasional, tahun 2021 total volume angkutan barang mencapai 50.261.778 ton, atau naik 11,38 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 45.125.346 ton. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan volume angkutan dari batu bara sebesar 5.773.814 ton. Volume angkutan batu bara tahun 2021, mencapai 38.358.972 ton, naik 17,72 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 32.585.158 ton. Menyusul volume angkutan peti kemas tahun 2021, mencapai 4.102.948 ton, naik 0,47% dibandingkan tahun 2020 sebesar 4.083.570 ton.
Dari semua jenis angkutan barang PT KAI, angkutan batu bara menjadi penyumbang terbesar angkutan barang dengan persentase 84 persen. Pada 2022 menurut VP Public Relations KAI Joni Martinus, angkutan barang KAI pada Semester I didominasi oleh angkutan batu bara sebesar 20,6 juta ton atau 77,2 persen dari total angkutan barang KAI, juga mengalami peningkatan volume yang paling besar dibandingkan komoditi lainnya sebesar 3 juta ton atau naik 17 persen dibanding periode sebelumnya.
Ini berarti angkutan batu bara yang dikelola PT KAI Divisi Regional (Divre) III kontribusinya cukup besar bagi pendapatan dan laba PT KAI. Semua angkutan batu bara itu ada di Sumsel, yang diangkut dari batu bara milik PT Bukit Asam (PTBA) Tbk dan perusahaan tambang swasta. Batu bara ini diangkuta PT KAI dari Kabupaten Muara Enim dan Lahat dikirim ke Tarahan (Lampung) dengan kereta Babaranjang dan ke Kertapati (Palembang).
Berdasarkan alasan itu, memang pantas pemerintah membangun LRT di Palembang (Sumsel) dan juga tidak alasan bagi Kementerian Perhubungan menghentikan subsidi untuk LRT Palembang karena yang merasakannya adalah warga Palembang atau Sumsel. Subsidi itu bisa disisihkan dari sedikit laba PT KAI yang cukup besar setiap tahunnya.
Setelah LRT Koridor Bandara SMB II – Jakabaring, tentu boleh kami warga Palembang atau Sumsel bermimpi kelak akan ada LRT Koridor Ampera (Masjid Agung) – Prameswara – Bukit Lama -Kapten Rivai – Veteran – Perintis Kemerdekaan – RE Martadinata – Mayor Zen. Koridor Demang Lebar Daun – Basuki Rahmat – R. Sukamto – Abdul Razak – Patal Pusri.
Jadi kan fair. Sepi atau ramai penumpang LRT, warga Sumsel berhak menikmati buah pembangunan negeri ini yang diantara sumber dana atau pendapatan negara berasal dari perut bumi Sumsel, yakni batu bara dan angkutan batu bara.
Kemudian, akhirnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui laman instagramnya menyampaikan permohonan maafnya. “Permohonan maaf kepada warga Palembang. Jika poin diskusi Studi Pembangunan di Jababeka terkait studi-studi kasus transportasi dianggap kurang berkenan,” tulisnya pada akun Instagramnya @ridwankamil, dikutip pada Senin 24 Oktober 2022.
LRT sebagai sarana transportasi massal dibangun bukan hanya untuk warga Palembang atau Sumsel tapi bagi warga daerah lainnya di Indonesia yang berkunjung ke Palembang, haruskah sesuatu yang dibangun oleh negara dari dana APBN diukur dengan untung rugi? Kini keriuhan di media massa dan media sosial tentang LRT Palembang, dan Ridwan Kamil pun berakhir Happy Ending. (maspril aries)
