KAKI BUKIT – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Sumatera Selatan (KMSAASS) yang terdiri dari organisasi non pemerintah (ornop) HaKI Sumsel, WALHI Sumsel, LBH Palembang, Sumsel Bersih, FITRA Sumsel, PINUS Sumsel, JPIK Sumsel, SBC Sumsel, Solidaritas Perempuan Palembang, dan Posko Mardeka menggelar konperensi pers dan diskusi catatan akhir tahun 2023.
Catatan akhir tahun 2023 ini fokus pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Koalisi dari 10 ornop menyatakan, karhutla di Sumsel yang terulang lagi pada 2023 adalah kejadian yang memprihatinkan, bukan hanya karena tingkat keparahannya namun karena banyak terjadi di lokasi yang sama pada karhutla tahun 2015 dan 2019. Termasuk karhutla yang terjadi dalam kawasan izin konsesi perkebunan dan kehutanan.
Adiosyafri aktivis dari HaKI (Hutan Kita Institute) memaparkan kondisi karhutla yang terjadi di Sumatera Selatan selama 2023. “Berdasarkan data yang dihimpun dari satelit Aqua-Tera/Modis, karhutla yang terjadi tahun ini di Sumel telah menghanguskan lahan seluas 332.283 hektar”, katanya.
Menurutnya, jumlah lahan yang hangus terbakar tersebut seluas 175.063 hektar atau 53 persen merupakan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG), seluas 116.548 hektar atau 35,1 persen berada di wilayah konsesi perkebunan dan kehutanan.
Dari data yang dihimpun koalisi 10 ornop tersebut, Koordinator KMSAASS Adiosyafri menjelaskan, pada periode 1 Januari-30 November 2023 ditemukan 6.231 hotspot di Sumsel, 3.554 diantaranya berada di lahan gambut.
“Secara nasional, Sumsel berada pada peringkat tiga teratas dengan jumlah hotspot terbanyak setelah Kalimantan Tengah dengan 7.376 hotspot dan Kalimantan Barat sebanyak 7.314 hotspot”. Dari jumlah hostpot kita mengalami penurunan, namun untuk lahan yang terbakar malah lebih luas”, kata Adios.
Berdasarkan data sebaran hotspot di Sumsel, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan yang terparah dengan jumlah 3.969 titik panas (hotspot) atau 63,7 persen dari total di Provinsi Sumsel.
Terparah kedua adalah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan 595 hotspot (9,5 persen), ketiga adalah kabupaten Banyuasin dengan 349 hotspot (5,5 persen), terparah keempat adalah Kabupaten Ogan Ilir (OI) sebanyak 286 hotspot (4,6 persen).
Pada sebaran hotspot pada konsesi areal perkebunan dan kehutanan di Kabupaten OKI terdeteksi ada 70,3 hotspot atau 2.086 hotspot dari total hotspot pada konsesi di Sumsel sebanyak 2.967 hotspot. Pada konsesi perkebunan terpantau sebanyak 1.697 hotspot dan dalam konsesi kehutanan sebanyak 1.270 hotspot.
Karhutla Berulang
Menurut Adiosyafri, karhutla terbakar berulang-ulang dari 2015-2023 dan dari 2019-2023. Lahan terbakar berulang pada tahun 2015-2023 seluas 144.964 hektare, sementara lahan terbakar berulang tahun 2019-2023 seluas 82.000 hektare lebih.
“Karhutla yang berulang patut menimbulkan tanda tanya besar”, katanya. “Ini terkait perencanaan dan penanggulangan, dan penegakan hukum, juga alokasi anggaran yang besar untuk pencegahan dan pengendaliannya. Hasilnya tidak signifikan juga patut untuk menjadi perhatian dan evaluasi bersama terutama efektivitas penggunaan anggaran oleh penegak hukum termasuk KPK”.
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Sumatera Selatan juga melakukan kajian, selama 2023 menemukan karhutla disebabkan oleh faktor manusia sebagai sumber api, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian. Serta didukung oleh kondisi lahan yang sangat rawan atau rentan terbakar, seperti areal semak belukar yang kering dan juga lahan gambut kering kerontang, yang memiliki tata kelola air yang buruk.
“Kondisi tersebut juga tidak didukung sistem kelembagaan yang kuat sampai tingkat tapak”, ujar Adiosyafri.
Koalisi meminta pemerintah daerah atau kabupaten yang rawan karhulta harus menjadikan karhutla sebagai fokus kebijakan. Program kerja pemerintah di daerah harus merancang dan memiliki solusi untuk menjadikan daerah rawan karhutla produktif dan hijau khususnya pada musim kemarau.
Menurut Adiosyafri, koalisi juga menyoroti penanggulangan karhutla dan penegakan hukum terhadap pelanggaran karhutla. “Untuk menanggulangi permasalahan karhutla di Sumsel, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Sumsel menyampaikan solusi dan tanggung jawab yang diharapkan bisa mengatasi karhutla secara komprehensif”.
“Harus ada kebijakan politik ekologi, bahwa karhutla sebagai kejahatan lingkungan luar biasa atau extraordinary. Kebijakan ini harus bersifat nasional dan sehingga memiliki dampak psikologis kuat bahwa karhutla bukanlah perbuatan sepele. Tanggung jawab utama ada pada pemerintah pusat”, katanya.
“Kami dari koalisi mendorong sanksi hukum harus lebih tegas dan berkeadilan. Penyegelan lahan perusahaan, tindakan pidana dan denda kepada penerima sanksi harus dipublikasikan secara luas dan ditetapkan sebagai pelaku kejahatan lingkungan luar biasa. Tanggung jawab ini ada Kementerian LHK, kejaksaan, dan pengadilan”, kata Adiosyafri.
KMSAASS juga memberi catatan, ke depan pemerintah provinsi dan kabupaten harus fokus pada pencegahan karhutla sebelum musim kemarau tiba dengan melibatkan korporasi secara aktif sejak awal dengan langkah-langkah strategis. “Mindset perlu diubah dengan menjadikan penanganan karhutla bukan sekadar pemadam kebakaran”, ujarnya.
Pada catatan akhir tahun 2023, koalisi ornop tersebut juga menyoroti adanya perbedaan data tentang luas areal lahan terbakar akibat karhutla antara data yang dimiliki koalisi dengan data yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni pada COP (Conference of the Parties) 28 yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), 10 Desember 2023.
Pada 2023 jumlah luas lahan yang hangus terbakar akibat karhutla menurut data koalisi adalah seluas 332.283 hektare. Sementara menurut Agus Fatoni pada tahun 2023 luas lahan yang terbakar 109.460 hektare. Atau terjadi penurunan luas lahan yang terbakar dibanding saat terjadi El Nino tahun 2015 seluas 638.582 hektare. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 317.885 hektar.
Menurut Adiosyafri, HaKI bersama anggota koalisi lainnya, tidak mendapat informasi dari mana sumber data yang disampaikan Pj Gubernur Sumsel tersebut. “Mungkin saja ada sumber data satelitnya yang berbeda. Namun kami meyakini bahwa lahan yang terbakar di Sumsel pada 2023 akibat karhutla adalah 332.283 hektare”, katanya.
Pada acara yang diselenggarakan badan PBB untuk perubahan iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Agus Fatoni juga menyampaikan bahwa pada tahun 2015 jumlah hotspot tercatat sebanyak 27.043 titik, tahun 2019 menurun menjadi 23.818 titik panas atau hotspot. Pada 2023 jumlah hotspot kurang lagi terpantau 19.849 titik panas.
“Ini menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif yang dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan”, kata Agus Fatoni yang juga Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Eksekutif WALHI Sumsel Yuliusman yang juga berbicara pada diskusi catatan akhir tahun tersebut mengatakan, “Terlepas dari adanya perbedaan data antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Sumsel, faktanya Sumsel hingga saat ini masih terbakar”.
Yuliusman menegaskan, “Pertanyaannya, mengapa karhutla di Sumsel terjadi berulang? Artinya, selama tidak ada upaya mitigasi atau komitmen yang kuat dari pemerintah. Maka ini setiap tahun akan tetap berulang”.
“Pemerintah harus sadar bahwa mencegah dan menjaga agar karhutla tidak terjadi, itu sulit. Sudah saatnya karhutla itu harus masuk ke kejahatan lingkungan yang luar biasa atau extraordinary. Tentu menjadi aneh kasus karhutla ini sangat sulit untuk dituntaskan”, katanya.
Udara Palembang Terburuk
Pada 2023 KMSAASS menyatakan, karhutla telah berdampak luas terhadap kerusakan ekologi dan juga memperburuk kondisi lingkungan hidup. “Akibatnya kualitas udara Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang pernah menduduki status terparah se-Indonesia atau berada pada peringkat pertama dari dari kota-kota besar se dunia”, ujar Adiosyafri.
Kualitas udara terburuk akibat karhutla yang memicu kabut asap terjadi 15 September 2023. Berdasarkan laporan IQair menunjukan kualitas udara Palembang berstatus sangat tidak sehat, dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 233 AQI US.
Kualitas Udara Palembang sebesar 233 AQI US menempati peringkat kualitas udara terparah ke-1 di Indonesia. Pada hari yang sama Indeks Kualitas Udara Jakarta adalah 159 AQI US berada pada peringkat ke-3 kota besar paling berpolusi. Sebelumnya kota yang biasanya paling berpolusi peringkat pertama adalah Dubai yang hanya memiliki nilai indeks 162 AQI US.
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Sumatera Selatan memperingatkan, bahwa kualitas udara Palembang yang sangat tidak sehat saat itu, terindikasi kuat karena karhutla. Karhutla yang berulang-ulang di Sumsel tidak bisa dibiarkan. Terlebih berulang pada lokasi atau areal yang sama.
Kerugian akibat karhutla sangat besar, dari sisi lingkungan, ekonomi, kesehatan masyarakat khususnya anak-anak dan lansia. Jika tidak mampu mengatasi, kerugian akibat karhutla ini juga berdampak panjang khusunya bagi generasi mendatang. (maspril aries)
